BPBD Papua Barat Tanggulangi Bencana dengan Kedepankan Masyarakat dan Dunia Usaha
pada tanggal
Thursday, 4 June 2015
TEMINABUAN (SORSEL) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinas Teknis (Rakornis) ke-4 di Kabupaten Sorong Selatan. Rakornis yang diikuti BPBD atau lembaga yang menangani penanggulangan bencana di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tersebut dilaksanakan selama 2 hari yakni Senin (18/5) hingga Selasa (19/5).
Rakornis BPBD Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Niko Uttung Tike, SE, MM.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa dan dilanjutkan penyematan tanda peserta oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorsel Yulian Kondologit. Sekda Sorsel Dortheis Sesa, SE hadir dalam pembukaan Rakornis.
Penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan 3 elemen yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai pasal 28 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk itulah pada Rakornis BPBD ke-4 ini, kita kedepankan elemen masyarakat dan dunia usaha untuk dilibatkan menjalankan perannya mengurangi resiko bencana di Provinsi Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Niko Tike menjelaskan, masyarakat dan dunia usaha sebagai aktor kunci harus dibangun untuk menopang kekuatan Pemprov Papua Barat menanggulangi bencana. Mengingat paradigma baru penanggulangan bencana saat ini adalah pengurangan resiko bencana sebagai prioritas dalam strategi penanggulangan bencana.
Tidak lagi bersifat responsif seperti yang terjadi selama ini. Potensi terjadinya bencana di Provinsi Papua Barat sangat tinggi karena faktor geografis, topografis dan demografi.
Terjadinya bencana beberapa tahun terakhir ini di sejumlah wilayah Papua Barat menunjukan masyarakat hidup berdampingan dengan bencana. Untuk itulah kita harus merapatkan barisan menyamakan persepsi dan menyatukan langkah, melakukan gerak terpadu pengurangan resiko bencana mulai dari individu, keluarga, dusun, RT/RW, kampung, kelurahan, distrik dan kabupaten/kota.
Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan prinsip dan cara yang tepat. Untuk itulah pihaknya berharap Rakornis BPBD memberikan hasil yang berdampak pada meningkatnya kapasitas BPBD Papua Barat dan kabupaten/kota dalam melakukan berbagai inovasi pengurangan resiko bencana.
Peserta Rakornis akan mendapat materi dari sejumlah narasumber sebelum dibagi dalam 4 komisi guna mengevaluasi masing-masing bidang serta membahas rekomendasi. [HumasSorongSelatan]
Rakornis BPBD Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Hotel Mratuwa Sesna, Teminabuan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Niko Uttung Tike, SE, MM.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa dan dilanjutkan penyematan tanda peserta oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorsel Yulian Kondologit. Sekda Sorsel Dortheis Sesa, SE hadir dalam pembukaan Rakornis.
Penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan 3 elemen yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai pasal 28 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk itulah pada Rakornis BPBD ke-4 ini, kita kedepankan elemen masyarakat dan dunia usaha untuk dilibatkan menjalankan perannya mengurangi resiko bencana di Provinsi Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Niko Tike menjelaskan, masyarakat dan dunia usaha sebagai aktor kunci harus dibangun untuk menopang kekuatan Pemprov Papua Barat menanggulangi bencana. Mengingat paradigma baru penanggulangan bencana saat ini adalah pengurangan resiko bencana sebagai prioritas dalam strategi penanggulangan bencana.
Tidak lagi bersifat responsif seperti yang terjadi selama ini. Potensi terjadinya bencana di Provinsi Papua Barat sangat tinggi karena faktor geografis, topografis dan demografi.
Terjadinya bencana beberapa tahun terakhir ini di sejumlah wilayah Papua Barat menunjukan masyarakat hidup berdampingan dengan bencana. Untuk itulah kita harus merapatkan barisan menyamakan persepsi dan menyatukan langkah, melakukan gerak terpadu pengurangan resiko bencana mulai dari individu, keluarga, dusun, RT/RW, kampung, kelurahan, distrik dan kabupaten/kota.
Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan prinsip dan cara yang tepat. Untuk itulah pihaknya berharap Rakornis BPBD memberikan hasil yang berdampak pada meningkatnya kapasitas BPBD Papua Barat dan kabupaten/kota dalam melakukan berbagai inovasi pengurangan resiko bencana.
Peserta Rakornis akan mendapat materi dari sejumlah narasumber sebelum dibagi dalam 4 komisi guna mengevaluasi masing-masing bidang serta membahas rekomendasi. [HumasSorongSelatan]