Arus Bawah Jokowi (ABJ) Dukung Dialog Jakarta-Papua
pada tanggal
Wednesday, 24 June 2015
JAKARTA - Penolakan DPR-RI terhadap upaya pembebasan Tahanan Politik (Tapol) Papua mendapat perlawanan keras dari relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ). Selain menantang politisi partai Golkar Tantowi Yahya untuk mengggelar debat terbuka, ABJ juga mengusulkan dan mendesak untuk membentuk Forum dialog nasional Jakarta-Papua.
Ketua Bidang hubungan Eksternal dan antar lembaga ABJ, Irvan Basri, menilai sikap komisi I DPR RI atas kebijakan Jokowi untuk membebaskan Tapol Papua adalah reaksioner.
"Kami usulkan agar dibangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua dengan membentuk forum Dialog Nasional Jakarta-Papua," kata Irvan Basri.
Dia melanjutkan, sebaiknya hal-hal terkait Papua ditangani dengan pendekatan yang mengkombinasikan dimensi politik, keamanan dan kemanusiaan. Tetapi, Irvan yang juga aktivis muda NU itu juga mengingatkan, agar pada akhirnya semua pihak harus menghormati keputusan final yang telah diambil oleh Presiden.
Niat Presiden Jokowi untuk membebaskan sejumlah tahanan politik (Tapol) Papua ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian elit di negeri ini. Hal ini terlihat dari pandangan yang disampaikan oleh Komisi I DPR RI, melalui wakil ketua Tantowi Yahya, di Gedung DPR RI, Selasa (22/6).
Kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini justru menyesalkan adanya upaya Presiden membebaskan Tapol Papua. Tantowi menyebut hal tersebut tidak sesuai dengan road map dan harus melalui persetujuan dari DPR RI.
Penolakan tersebut mendapat reaksi keras dari relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ). "Sikap saudara Tantowi ini menggambarkan ketidakpekaan serta tidak mencerminkan nurani seorang wakil rakyat. Sebaiknya dia urus saja konflik partainya dulu ketimbang mengomentari langkah Pak Jokowi mengobati luka rakyat Papua," tukas Sekjen ABJ, Ronny Talapessy, Selasa (23/6).
Bahkan, ABJ menantang Tantowi untuk menggelar debat terbuka. "Kami ajak saudara Tantowi debat terbuka, supaya rakyat menilai kualitas wakil rakyat yang tidak punya sense of humanity semacam ini," kata Talapessy.
Arus Bawah Jokowi menegaskan pembebasan Tapol memang tidak disukai oleh lawan politik Jokowi."Mereka kaget dengan kebijakan yang genuine dari Presiden Jokowi. Pembebasan Tapol akan menjadi pintu masuk untuk penyelesaian persoalan mendasar Papua lainnya," katanya.
Ungkapan senada disampaikan Irvan Basri, Ketua Bidang Hubungan Eksternal dan Antar Lembaga ABJ yang menilai penyelesaian masalah Papua tidak bisa berhenti sekadar pada politik anggaran saja seperti yang terjadi selama ini. "Pembebasan Tapol membuka jalan untuk langkah-langkah lainnya seperti interelasi sosiokultural, di mana negara hadir pada elemen paling mendasar lainnya seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan prasarana lainnya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pentingnya menghindari dikotomi masyarakat pada urusan politik integrasi dan disintegrasi. Justru dengan adanya Papua maka semangat Bhineka Tunggal Ika itu makin kuat.
"Stigma internasional bahwa NKRI sangat represif terhadap masyarakat Papua justru dibantah dengan pembebasan tapol Papua oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu kami akan terus mengawalnya," tandas Irvan yang juga aktivis muda NU itu. [BeritaBatavia]
Ketua Bidang hubungan Eksternal dan antar lembaga ABJ, Irvan Basri, menilai sikap komisi I DPR RI atas kebijakan Jokowi untuk membebaskan Tapol Papua adalah reaksioner.
"Kami usulkan agar dibangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua dengan membentuk forum Dialog Nasional Jakarta-Papua," kata Irvan Basri.
Dia melanjutkan, sebaiknya hal-hal terkait Papua ditangani dengan pendekatan yang mengkombinasikan dimensi politik, keamanan dan kemanusiaan. Tetapi, Irvan yang juga aktivis muda NU itu juga mengingatkan, agar pada akhirnya semua pihak harus menghormati keputusan final yang telah diambil oleh Presiden.
Niat Presiden Jokowi untuk membebaskan sejumlah tahanan politik (Tapol) Papua ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian elit di negeri ini. Hal ini terlihat dari pandangan yang disampaikan oleh Komisi I DPR RI, melalui wakil ketua Tantowi Yahya, di Gedung DPR RI, Selasa (22/6).
Kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini justru menyesalkan adanya upaya Presiden membebaskan Tapol Papua. Tantowi menyebut hal tersebut tidak sesuai dengan road map dan harus melalui persetujuan dari DPR RI.
Penolakan tersebut mendapat reaksi keras dari relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ). "Sikap saudara Tantowi ini menggambarkan ketidakpekaan serta tidak mencerminkan nurani seorang wakil rakyat. Sebaiknya dia urus saja konflik partainya dulu ketimbang mengomentari langkah Pak Jokowi mengobati luka rakyat Papua," tukas Sekjen ABJ, Ronny Talapessy, Selasa (23/6).
Bahkan, ABJ menantang Tantowi untuk menggelar debat terbuka. "Kami ajak saudara Tantowi debat terbuka, supaya rakyat menilai kualitas wakil rakyat yang tidak punya sense of humanity semacam ini," kata Talapessy.
Arus Bawah Jokowi menegaskan pembebasan Tapol memang tidak disukai oleh lawan politik Jokowi."Mereka kaget dengan kebijakan yang genuine dari Presiden Jokowi. Pembebasan Tapol akan menjadi pintu masuk untuk penyelesaian persoalan mendasar Papua lainnya," katanya.
Ungkapan senada disampaikan Irvan Basri, Ketua Bidang Hubungan Eksternal dan Antar Lembaga ABJ yang menilai penyelesaian masalah Papua tidak bisa berhenti sekadar pada politik anggaran saja seperti yang terjadi selama ini. "Pembebasan Tapol membuka jalan untuk langkah-langkah lainnya seperti interelasi sosiokultural, di mana negara hadir pada elemen paling mendasar lainnya seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan prasarana lainnya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pentingnya menghindari dikotomi masyarakat pada urusan politik integrasi dan disintegrasi. Justru dengan adanya Papua maka semangat Bhineka Tunggal Ika itu makin kuat.
"Stigma internasional bahwa NKRI sangat represif terhadap masyarakat Papua justru dibantah dengan pembebasan tapol Papua oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu kami akan terus mengawalnya," tandas Irvan yang juga aktivis muda NU itu. [BeritaBatavia]