Abraham Ataruri dan Lukas Enembe Diminta Terlibat dalam Melanesia Spearhead Group (MSG)
pada tanggal
Thursday, 25 June 2015
“Yang kami coba lakukan saat ini adalah mencari organisasi mana yang bisa mewakili Papua Barat di MSG,” kata O’Neill, Rabu (24/6) sebelum meninggalkan PNG menuju Honiara, Kepulauan Solomon untuk menghadiri KTT pemimpin negara rumpun Melanesia ke 20 itu, mulai dar tanggal 25 hingga 26 Juni nanti.
Ia menegaskan, mereka yang mewakili Papua haruslah orang yang diberi mandat, dipilih dan ditunjuk untuk mewakili Papua, serta membantah tudingan bahwa para pemimpin MSG melupakan Papua Barat yang merupakan bangsa Melanesia.
“Kami semua ingin Papua Barat ada bersama kami, seperti yang kami lakukan pada bangsa Kanak. Tapi kami harus melakukannya secara tersturtur,” ujar O’Neill.
Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang menyebutkan ada sekitar 11 juta orang Melanesia di Indonesia yang hidup di lima provinsi Indonesia, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun klaim ini ditolak Uskup James Ligo, Pemimpin Gereja Anglikand di Vanuatu. Ia menyatakan Pemerintah Indonesia tidak dapat menggunakan 5 provinsi tersebut sebagai alasan untuk masuk ke MSG, sebab mayoritas dari penduduk Indonesia adalah rumpun Melayu.
“Bagaimana mungkin para pemimpin MSG memberikan tempat pada Indonesia yang sama sekali bukan bangsa Melanesia sebagai pengamat di MSG namun tidak memberikan tempat pada bangsa Papua Barat yang benar-benar Melanesia?” kata Ligo (24/6).
Ligo mengingatkan para pemimpin Melanesia bahwa MSG adalah ikatan persaudaraan, sehingga MSG hanya untuk bangsa Melanesia, bukan untuk orang asing seperti Indonesia.
“Jika MSG melibatkan bangsa lain, bagaimana kita bisa mengatakan sebagai Melanesia Spearhead Group lagi?” tegas Ligo.
Ratusan ribu petisi yang dibawa oleh Bangsa Papua melalui United Liberation Movement or West Papua (ULMWP) disebut oleh Ligo sebagai bukti bahwa rakyat Papua menyerahkan mandat mereka kepada ULMWP.
“Mereka (ULMWP) telah dipilih oleh rakyat Papua sebagai pemimpin, mereka bangsa Papua dan mereka bukan ras lain dari Melanesia. Mereka seharusnya bisa mewakili Papua di MSG. Indonesia tidak bisa masuk sebagai anggota MSG, karena mereka bukan bangsa Melanesia, sangat simple,” ujar Ligo.
KTT itu sendiri dibuka dengan kondisi yang cukup tegang, empat negara dalam forum tersebut berselisih pemikiran, Vanuatu dan Kaledonia Baru mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG dan menolak kehadiran Indonesia karena dinilai sebagai negara Asean yang masuk dalam rumpun Melayu. Sedangkan Papua Niugini dan Fiji mendukung keanggotaan penuh Indonesia dan tidak memberikan pendapat atas usaha dimasukkannya ULMWP menjadi anggota MSG. Sedangkan Kepulauan Solomon memposisikan diri ditengah perdebatan, meski masyarakatnya mendukung Papua Barat.[Jubi/Papuanesia]