15 Puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang Tak Dapat Dana Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014
pada tanggal
Tuesday, 16 June 2015
KOTA JAYAPURA - Selama tahun 2014, belasan Puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, tidak mendapat dana Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk sistem kapitasi.
“Ada sekitar 15 Puskesmas di Oksibil yang mengaku tidak mendapat dana JKN dalam bentuk sistem kapitasi selama tahun 2014 lalu,” kata koordinator tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang berkunjung ke Oksibil Alexander Krisifu, di Jayapura, Sabtu (13/6).
Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai berkunjung ke Oksibil sejak Kamis (4/6), disela-sela kunjungan, tim mendatangi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Oksibil.
Alexander mengatakan, sejumlah petugas Puskesmas menanyakan apakah dana JKN itu ada atau tidak, karena sepanjang tahun 2014 sama sekali tidak menerima dana JKN.
“Memang teman-teman jajaran Puskesmas di Pegunungan Bintang, saya turun langsung dan lihat langsung di lapangan mereka tidak dapat dana kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk sistem kapitasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, setelah menghadiri acara penandatanganan kerja sama antara Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua pada Selasa (9/6).
Meski demikian, kata dia, selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua, dirinya belum bisa menyimpulkan mereka belum dapat dana JKN itu disebabkan karena apa.
“Mungkin karena administrasinya belum lengkap atau salah ataukah ada penyimpangan oleh oknum tertentu ataukah Pemerintah Daerah setempat tidak menandatangani dana JKN ka, atau mungkin laporan dari bawah yang tidak ada ka,” ujarnya.
“Yang jelas nyata di lapangan bahwa pada 2014 teman-teman di Pelayanan dasar (Puskesmas) di Kabupaten Pegunungan Bintang belum mendapat dana JKN, kalau tahun 2015 mereka sudah dapat dana JKN, untuk Januari-Februari 2015 mereka sudah dapat, kemudian untuk Maret dan April sedang proses administrasi,” tambah dia. [Jubi]
“Ada sekitar 15 Puskesmas di Oksibil yang mengaku tidak mendapat dana JKN dalam bentuk sistem kapitasi selama tahun 2014 lalu,” kata koordinator tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang berkunjung ke Oksibil Alexander Krisifu, di Jayapura, Sabtu (13/6).
Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai berkunjung ke Oksibil sejak Kamis (4/6), disela-sela kunjungan, tim mendatangi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Oksibil.
Alexander mengatakan, sejumlah petugas Puskesmas menanyakan apakah dana JKN itu ada atau tidak, karena sepanjang tahun 2014 sama sekali tidak menerima dana JKN.
“Memang teman-teman jajaran Puskesmas di Pegunungan Bintang, saya turun langsung dan lihat langsung di lapangan mereka tidak dapat dana kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk sistem kapitasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, setelah menghadiri acara penandatanganan kerja sama antara Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua pada Selasa (9/6).
Meski demikian, kata dia, selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua, dirinya belum bisa menyimpulkan mereka belum dapat dana JKN itu disebabkan karena apa.
“Mungkin karena administrasinya belum lengkap atau salah ataukah ada penyimpangan oleh oknum tertentu ataukah Pemerintah Daerah setempat tidak menandatangani dana JKN ka, atau mungkin laporan dari bawah yang tidak ada ka,” ujarnya.
“Yang jelas nyata di lapangan bahwa pada 2014 teman-teman di Pelayanan dasar (Puskesmas) di Kabupaten Pegunungan Bintang belum mendapat dana JKN, kalau tahun 2015 mereka sudah dapat dana JKN, untuk Januari-Februari 2015 mereka sudah dapat, kemudian untuk Maret dan April sedang proses administrasi,” tambah dia. [Jubi]