Yasonna Hamonangan Laoly Nilai Pemberian Grasi 5 Tapol adalah Itikad Baik Pemerintah
pada tanggal
Sunday, 10 May 2015
KOTA JAYAPURA - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemberian grasi kepada lima tahanan politik di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu sore, oleh Presiden Joko Widodo, merupakan itikad baik pemerintah.
"Presiden Jokowi punya itikad baik untuk memberikan grasi lebih dari lima, tapi untuk sementara ini yang mengajukan grasi itu hanya enam orang, tapi satu sudah meninggal," kata Yasona Laoly, disela-sela kunjungan Presiden Jokowi di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu sore.
Menurut dia, selain pengajuan dari enam orang tapol asal Papua, ada juga tawaran yang diberikan pemerintah kepada tahanan lainnya.
"Ada juga yang kita tawarkan tetapi belum berkeinginan. Alasannya satu dan lain hal, jadi kalau itikad baik dari pemerintah sudah jelas. Ini adalah Juster politik untuk bagaimana kita lebih mementingkan pembangunan Papua dari pada persoalan politiknya," katanya.
Yasona juga menegaskan bahwa stigma Operasi Papua Merdeka (OPM) bagi kelompok atau individu tertentu di Papua tidak lagi boleh disebutkan.
"Juga sekarang seperti yang disampaikan Pak Tedjo (Menko Polhukam), tidak ada lagi OPM, mari kita membangun Papua. Yang perlu bagaimana kita lakukan dengan itikad baik ini bersama-sama. Jadi yang lima orang ini ada langkah awal untuk Juster Politik," katanya.
"Bahkan Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan amnesti. Tapi itukan proses politiknya harus melalui DPR, jadi ini akan kita kaji lagi sekembalinya dari sini," lanjutnya.
Pemberian atau pun pengajuan permintaan amnesti, tegas Yasona, setelah presiden dan rombongan kembali ke Jakarta akan dibahas lagi dengan sejumlah intansi atau pun kementrian terkait.
"Kita akan kaji lagi. Polri tentunya dengan Menko Polhukam akan dilibatkan, pokoknya Pak Presiden Jokowi sudah perintahkan kita untuk kaji ini secara baik. Karena tawaran lima orang ini, merupakan langkah awal untuk mencoba mencari rekonsiliasi yang lebih baik, bagaimana kita membangun secara bersama-sama Papua, itu yang lebih penting," katanya.
"Ini, `juster politik` pemerintah, dengan kerendahan hati, mereka akan bebas, artinya mereka tinggal keluar saja," kata Yasona ketika ditanya apakah kelima orang itu diberikan grasi ada pertimbangan tersendiri selain kebijakan politis.
Presiden Jokowi akan memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat pembobolan gudang senjata di Kodim 1710 Wamena pada 2003 lalu di Lapas Abepura. [Antara]
"Presiden Jokowi punya itikad baik untuk memberikan grasi lebih dari lima, tapi untuk sementara ini yang mengajukan grasi itu hanya enam orang, tapi satu sudah meninggal," kata Yasona Laoly, disela-sela kunjungan Presiden Jokowi di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu sore.
Menurut dia, selain pengajuan dari enam orang tapol asal Papua, ada juga tawaran yang diberikan pemerintah kepada tahanan lainnya.
"Ada juga yang kita tawarkan tetapi belum berkeinginan. Alasannya satu dan lain hal, jadi kalau itikad baik dari pemerintah sudah jelas. Ini adalah Juster politik untuk bagaimana kita lebih mementingkan pembangunan Papua dari pada persoalan politiknya," katanya.
Yasona juga menegaskan bahwa stigma Operasi Papua Merdeka (OPM) bagi kelompok atau individu tertentu di Papua tidak lagi boleh disebutkan.
"Juga sekarang seperti yang disampaikan Pak Tedjo (Menko Polhukam), tidak ada lagi OPM, mari kita membangun Papua. Yang perlu bagaimana kita lakukan dengan itikad baik ini bersama-sama. Jadi yang lima orang ini ada langkah awal untuk Juster Politik," katanya.
"Bahkan Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan amnesti. Tapi itukan proses politiknya harus melalui DPR, jadi ini akan kita kaji lagi sekembalinya dari sini," lanjutnya.
Pemberian atau pun pengajuan permintaan amnesti, tegas Yasona, setelah presiden dan rombongan kembali ke Jakarta akan dibahas lagi dengan sejumlah intansi atau pun kementrian terkait.
"Kita akan kaji lagi. Polri tentunya dengan Menko Polhukam akan dilibatkan, pokoknya Pak Presiden Jokowi sudah perintahkan kita untuk kaji ini secara baik. Karena tawaran lima orang ini, merupakan langkah awal untuk mencoba mencari rekonsiliasi yang lebih baik, bagaimana kita membangun secara bersama-sama Papua, itu yang lebih penting," katanya.
"Ini, `juster politik` pemerintah, dengan kerendahan hati, mereka akan bebas, artinya mereka tinggal keluar saja," kata Yasona ketika ditanya apakah kelima orang itu diberikan grasi ada pertimbangan tersendiri selain kebijakan politis.
Presiden Jokowi akan memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat pembobolan gudang senjata di Kodim 1710 Wamena pada 2003 lalu di Lapas Abepura. [Antara]