-->

Warga Papua Diminta Jaga Keamanan Jelang Pilkada Serentak

KOTA JAYAPURA - Legislator di DPR Papua (DPRP) mengajak warga di daerah itu untuk menjaga kondusifitas kamtibmas jelang pelaksanaan pilkada serentak.

"Tidak ada pilihan lain kecuali kita semua secara aktif ikut berpartisipasi menciptakan situasi yang kondusif agar pilkada serentak di Papua berlangsung lancar, demokrasi, aman, dan bermartabat," kata Wakil Ketua DPRP Yanni Yanni, dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jayapura, Selasa.

Menurut dia, Pilkada serentak 2015 di 11 kabupaten di Provinsi Papua merupakan momentum mencari sosok pimpinan ideal, sekaligus menjadi pesta demokrasi yang rentan konflik.

"Secara pribadi saya kurang setuju dengan metode pilkada serentak, karena kita tahu bahwa pilkada langsung sangat rentan terhada konflik," katanya.

Bisa dibayangkan jika terjadi konflik maka akan terjadi secara serentak pula.

"Kita tentu berharap pilkada serentak berlangsung dengan aman. Tetapi jika kondisi terburuk terjadi, apakah aparat keamanan kita siap mengantisipasi konflik yang terjadi secara serentak," katanya.

Belum lagi persoalan sengketa pilkada yang akan diajukan ke Mahkaham Konstitusi (MK). Apakah MK secara kualitas siap mengadili sengketa pilkada secara serentak se-Indonesia di 258 kabupaten.

"Inilah persoalan mendasar yang harus kita pikirkan bersama. Untuk itu, peran aktif segenap masyarakat, untuk mendukung dan menjaga agar suasana tetap kondusif, sebelum dan selama pilkada serentak berlangsung," katanya.

Sebelumnya, komisioner KPU Provinsi Papua dan kabupaten penyelenggaran pilkada tengah berupaya agar pemilihan kepala daerah secara serentak itu dapat terlaksana sesuai jadwal, karena berisiko terkena pemecatan.

"Jika pilkada dimundurkan kesemester II, para anggota KPU dapat dibawa ke sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap melanggar aturan," kata Komisioner KPU Provinsi Papua Izak Hikoyabi.

Izak menjelaskan, bila sampai dengan 18 Mei 2015 ada kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada maka, KPU setempat pasti terancam dipecat karena dianggap tak mampu melaksanakan tahapan.

"Proses pemecatan ini bisa terjadi apalagi partai politik dan Panitian Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengeluarkan rekomendasi," ujarnya.

Di Papua pilkada serentak akan diikuti oleh 11 kabupaten diantaranya Kabupaten Merauke, Boven Digul, Asmat, Keerom, Nabire, Yahukimo, Supiori, Yalimo, Pegunungan Bintang, Waropen dan Mamberamo Raya. [Antara]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah