Warga 6 Distrik di Merauke Tolak Pembekuan PT Dwikarya Reksa oleh Susi Pujiastuti
pada tanggal
Friday, 1 May 2015
MERAUKE – Ratusan masyarakat dari enam distrik di Kabupaten Merauke melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Aksi demonstrasi itu, sebagai bentuk penolakan warga asli Papua terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Suti Pujiastuti terhadap pembekuan PT Dwikarya Reksa untuk tidak melakukan operasi pencarian dan pembelian ikan di Kampung Wogikel, Distrik Ilwayab lagi.
Ratusan warga yang mengklaim berasal dari enam distrik itu yakni Distrik Kimaam, Waan, Tabonji, Ilwayab, Tubang dan Distrik Okaba Rabu (29/4/2015) datang membawa sejumlah spanduk yang berisi kecaman terhadap kebijakan Menteri Susi yang membekukan perusahan tersebut, sehingga tidak beroperasi lagi.
Massa datang dengan menggunakan beberapa truk serta kendaraan roda empat, kemudian dihadang di pintu masuk kantor dewan. Awalnya mereka meminta agar jalan ditutup dan anggota DPRD semua keluar untuk berdilog bersama massa. Namun, permintaan para demonstran ditolak. Namun setelah melakukan negosiasi, satu persatu warga pun diizinkan masuk.
Disaat sebagian besar massa (terutama anak-anak) tidak diizinkan masuk, beberapa koordinator aksi demonstrasi, sempat beradu argumentasi bersama beberapa anggota kepolisian di sekitar. Akhirnya, setelah melalui perdebatan, semua diizinkan masuk di halaman kantor dewan.
“Kami minta agar semua anggota DPRD Merauke keluar dan kita lakukan dialog di depan halaman. Tidak boleh hanya utusan atau perwakilan yang diizinkan masuk ke dalam. Karena warga dari lima distrik tersebut, menginginkan dan mengharapkan ada solusi penyelesaian dan tindaklanjut yang harus dilakukan para wakil rakyat,” ujar salah seorang koordinator aksi, Nelson Yustus Gebze.
Dalam kesempatan tersebut, Nelson mengungkapkan, pekan lalu, mereka berangkat ke Jakarta bersama Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Hanya saja, berbagai aspirasi yang dibawa masyarakat dari Wanam, tidak direspon dengan baik.
“Kami merasa tidak puas karena hasil kesepakatan yang dibawa dari Merauke sekaligus meminta agar PT Dwikarya Reksa Wanam tetap beroperasi, justru tak diresponi dengan baik. Bahkan, Menteri Susi justru mengambil sikap dengan membekukan keberadaan perusahan dimaksud untuk tidak beroperasi lagi,” tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu mengatakan, sebenarnya waktu sekarang adalah kegiatan reses anggota dewa ke kampung-kampung. Hanya saja, sebagai orang Kimaam, dirinya membatalkan perjalanan dan datang menerima aspirasi masyarakat.
Dikatakan, aspirasi yang disampaikan, akan tetap ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada pimpinan dewan. “Saya bersama seorang teman anggota dewan ini tak bisa mengambil keputusan. Tetapi jelasnya aspirasi yang ada tetap akan ditindaklanjuti,” ujarnya. [Jubi]
Ratusan warga yang mengklaim berasal dari enam distrik itu yakni Distrik Kimaam, Waan, Tabonji, Ilwayab, Tubang dan Distrik Okaba Rabu (29/4/2015) datang membawa sejumlah spanduk yang berisi kecaman terhadap kebijakan Menteri Susi yang membekukan perusahan tersebut, sehingga tidak beroperasi lagi.
Massa datang dengan menggunakan beberapa truk serta kendaraan roda empat, kemudian dihadang di pintu masuk kantor dewan. Awalnya mereka meminta agar jalan ditutup dan anggota DPRD semua keluar untuk berdilog bersama massa. Namun, permintaan para demonstran ditolak. Namun setelah melakukan negosiasi, satu persatu warga pun diizinkan masuk.
Disaat sebagian besar massa (terutama anak-anak) tidak diizinkan masuk, beberapa koordinator aksi demonstrasi, sempat beradu argumentasi bersama beberapa anggota kepolisian di sekitar. Akhirnya, setelah melalui perdebatan, semua diizinkan masuk di halaman kantor dewan.
“Kami minta agar semua anggota DPRD Merauke keluar dan kita lakukan dialog di depan halaman. Tidak boleh hanya utusan atau perwakilan yang diizinkan masuk ke dalam. Karena warga dari lima distrik tersebut, menginginkan dan mengharapkan ada solusi penyelesaian dan tindaklanjut yang harus dilakukan para wakil rakyat,” ujar salah seorang koordinator aksi, Nelson Yustus Gebze.
Dalam kesempatan tersebut, Nelson mengungkapkan, pekan lalu, mereka berangkat ke Jakarta bersama Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Hanya saja, berbagai aspirasi yang dibawa masyarakat dari Wanam, tidak direspon dengan baik.
“Kami merasa tidak puas karena hasil kesepakatan yang dibawa dari Merauke sekaligus meminta agar PT Dwikarya Reksa Wanam tetap beroperasi, justru tak diresponi dengan baik. Bahkan, Menteri Susi justru mengambil sikap dengan membekukan keberadaan perusahan dimaksud untuk tidak beroperasi lagi,” tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu mengatakan, sebenarnya waktu sekarang adalah kegiatan reses anggota dewa ke kampung-kampung. Hanya saja, sebagai orang Kimaam, dirinya membatalkan perjalanan dan datang menerima aspirasi masyarakat.
Dikatakan, aspirasi yang disampaikan, akan tetap ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada pimpinan dewan. “Saya bersama seorang teman anggota dewan ini tak bisa mengambil keputusan. Tetapi jelasnya aspirasi yang ada tetap akan ditindaklanjuti,” ujarnya. [Jubi]