Tragedi Penembakan di Paniai jangan Dilihat dari Kacamata Buram
pada tanggal
Sunday, 10 May 2015
KOTA JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta agar kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu tidak hanya dilihat dari kacamata buram, akan tetapi bagaimana melihat kasus itu secara menyeluruh.
“Saya pikir kasus Paniai kita bekerja keras. Kita terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian tapi kami harap jangan hanya dilihat dari kacamata buram karena kalau dilihat dari kacamata buram maka yang selalu dipojokan adalah TNI-polri,” kata Panglima Moldoko kepada wartawan di Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (8/5).
Menurutnya, ketika melihat kasus Paniai secara menyeluruh tanpa melihat kacamata Buram, maka gambaran yang dituduhkan selama itu tidak sebenarnya yang selalu memojokkan TNI dan Polri terhadap kasus itu.
“Ada orang-orang di belakangnya sehingga bagaimana memprovokasi situasi hingga akhirnya memunculkan TNI-Polri, yang kemudian berhadapan dengan masa. Saya mohon harus dipahami dengan baik. Jangan melihat TNI-Polri dalam posisi yang salah atau negatif,” harapnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi, Badrodin Haiti mengatakan, Polri telah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM RI dan juga kepada Panglima TNI untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap warga di Paniai tersebut.
“Semuanya ada keputusannya yang akan diambil masing-masing. Kalau memang dari Polri ada yang salah tentu kita akan lakukan proses. Tim sudah berjalan, persoalannya kan kalau ditemukan ada indikasi bahwa ada anggota polri yang menembak, itu harus kita tau. Nggak mungkin semua. Kita harus tau karena pelakunya adalah perorang. Itu tidak harus cepat ditemukan,” pintanya.
Disinggung apakah ada upaya dari polri melakukan tindakan otopsi untuk mengetahui peluru dalam tubuh jenajah dalam tubuh korban?, Kapolri mengakui bahwa otopsi akan dilakukan jika ada persetujuan dari pihak keluarganya.
“Harus ada persetujuan dari pihak keluarganya apakah keluarganya setuju atau tidak,” ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR Papua bidang Hukum dan HAM yang juga sebagai Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, dirinya merasa terimakasih atas niat baik dari Panglima TNI dan Kapolri yang serius menyelesaikan persoalan kasus Paniai.
“Kita sambut baik hal itu, namun akan mempersulit mengungkap pelaku jikalau TNI dan Polri saling menuding siapa pelaku penembakan terhadap 4 warga sipil yang tak lain adalah pelajar, pada 8 Desember 2014 lalu,” katanya.
Laurensus menginginkan agar upaya yang dilakukan orang nomor di mabes Polri dan mabes TNI tersebut ada bukti nyata bagi rakyat, sehingga rakyat Papua, khusus bagi keluarga mendapat keadilan dan tau jikalau kinerja tni polri sudah dilakukan.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Presiden RI sebagai pimpinan negara untuk memastikan kepada rakyat tentang konsep penyelesaian kasus Paniai. “Harus ada bukti nyata untuk mengungkap siapa pelaku itu,” harap dia. [Bintangpapua]
“Saya pikir kasus Paniai kita bekerja keras. Kita terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian tapi kami harap jangan hanya dilihat dari kacamata buram karena kalau dilihat dari kacamata buram maka yang selalu dipojokan adalah TNI-polri,” kata Panglima Moldoko kepada wartawan di Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (8/5).
Menurutnya, ketika melihat kasus Paniai secara menyeluruh tanpa melihat kacamata Buram, maka gambaran yang dituduhkan selama itu tidak sebenarnya yang selalu memojokkan TNI dan Polri terhadap kasus itu.
“Ada orang-orang di belakangnya sehingga bagaimana memprovokasi situasi hingga akhirnya memunculkan TNI-Polri, yang kemudian berhadapan dengan masa. Saya mohon harus dipahami dengan baik. Jangan melihat TNI-Polri dalam posisi yang salah atau negatif,” harapnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi, Badrodin Haiti mengatakan, Polri telah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM RI dan juga kepada Panglima TNI untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap warga di Paniai tersebut.
“Semuanya ada keputusannya yang akan diambil masing-masing. Kalau memang dari Polri ada yang salah tentu kita akan lakukan proses. Tim sudah berjalan, persoalannya kan kalau ditemukan ada indikasi bahwa ada anggota polri yang menembak, itu harus kita tau. Nggak mungkin semua. Kita harus tau karena pelakunya adalah perorang. Itu tidak harus cepat ditemukan,” pintanya.
Disinggung apakah ada upaya dari polri melakukan tindakan otopsi untuk mengetahui peluru dalam tubuh jenajah dalam tubuh korban?, Kapolri mengakui bahwa otopsi akan dilakukan jika ada persetujuan dari pihak keluarganya.
“Harus ada persetujuan dari pihak keluarganya apakah keluarganya setuju atau tidak,” ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR Papua bidang Hukum dan HAM yang juga sebagai Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, dirinya merasa terimakasih atas niat baik dari Panglima TNI dan Kapolri yang serius menyelesaikan persoalan kasus Paniai.
“Kita sambut baik hal itu, namun akan mempersulit mengungkap pelaku jikalau TNI dan Polri saling menuding siapa pelaku penembakan terhadap 4 warga sipil yang tak lain adalah pelajar, pada 8 Desember 2014 lalu,” katanya.
Laurensus menginginkan agar upaya yang dilakukan orang nomor di mabes Polri dan mabes TNI tersebut ada bukti nyata bagi rakyat, sehingga rakyat Papua, khusus bagi keluarga mendapat keadilan dan tau jikalau kinerja tni polri sudah dilakukan.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Presiden RI sebagai pimpinan negara untuk memastikan kepada rakyat tentang konsep penyelesaian kasus Paniai. “Harus ada bukti nyata untuk mengungkap siapa pelaku itu,” harap dia. [Bintangpapua]