Spanduk Mengecam Bupati Mimika dan Gubernur Papua Bertebaran
pada tanggal
Saturday 16 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Beberapa lembar spanduk putih bertulisan warna hitam, menghiasai Kota Timika, tepatnya di Bundaran Pintu Bandara Udara Moses Kilangin, Pintu Check Point Mile Post 28 PT Freeport, Selasa (12/5). Bundaran perempatan itu juga termasuk akses jalan menuju Distrik Kwamki Narama, dan juga Hotel Saraton Timika Papua.
Beberapa spanduk memperlihatkan tulisan secara jelas. Katanya, “Gubernur Papua, Bupati Mimika dan KPU Pusat jangan menghambat pelantikan DPRD Kabupaten Mimika”, Selasa (12/5).
Spanduk itu terkesan, memberikan kesan setelah calon DPRD terpilih bersama para pendukungnya melakukan proses perjuangan yang panjang. Mulai dari perang saraf di Mimika, Polda Papua hinga ke tingkat Jakarta.
Hasil perjuangan rombongan calon DPRD Mimika terkesan belum ada hasil. Sebab, pihak-pihak terkait di tingkat Pusat Jakarta, hingga provinsi dan kabupaten dibawah kepemimpinan Eltinus Omaleng dan Yohanes Bassang itu sedang memperlambat proses pelantikan wakil rakyat di ibukota kawasan pusat pertambangan emas dan tembaga, PT Freeport Indonesia.
“Belum dilantiknya wakil rakyat, DPRD Mimika itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kapan dilantik?” tanya Tokoh Masyarakat, Anderas anggaibak yang juga mantan Ketua DPRD Mimika, Periode 2000-2005 di Mimika.
Bagi mantan ketua DPRD itu, khawatir dengan penggunaan anggaran daerah. Lanjutnya, riskan dan berbahaya bila sebuah daerah tanpa DPRD sebagai pengawas dan pengontrol keuangan daerah.
Sementara itu, Tokoh Masyarakatm, Yoahnes Kum juga berpesan, supaya bupati dengan jelih dan serius melantik para wakil rakyat sebagai hak politik sebagai warga negara.
“Pembangunan harus jalan, dan bupati tidak boleh ikut kepentingan siapa-siapa. Segera lantik DPRD tanpa alasan dan kepentingan pihak manapun,” tegas Kum.
Perseturuan dan pengunduran ini diketahui umum, Bupati Mimika dengan semena-mena telah mengajukan partai dan calon persoalan menurut versinya demi kepentingannya.
Buntutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menerbitkan SK pribadinya bernomor 16 A atas nama KPUD Mimika. Surat itu menjadi bahan ancaman hukum Polda Papua terhadap dirinya.
Calon terpilih DPRD Mimika, Antonius Kemong berpesan agar bupati sebagai tokoh adat, tokoh msyarakat asal Mimika agar serius menanggani persoalan ini.
“Bupati punya progam kerja itu banyak. Smelterlah, rencanaABTlah, dimana program pengembangannya, Mimika ini sebagai kota industri dan jasa. Maka itu, Bupati mesti melantik DPRD Mimika segera mungkin, agar bersama-sama mewujudkan program kerja pembangunan di Mimika,” pesannya mengingatkan.
Lantas, kata Kemong, tanpa wakil rakyat di wilayah itu, sulit mewujudkan rencana program pembangunan yang diharapkan. [Anigou]
Beberapa spanduk memperlihatkan tulisan secara jelas. Katanya, “Gubernur Papua, Bupati Mimika dan KPU Pusat jangan menghambat pelantikan DPRD Kabupaten Mimika”, Selasa (12/5).
Spanduk itu terkesan, memberikan kesan setelah calon DPRD terpilih bersama para pendukungnya melakukan proses perjuangan yang panjang. Mulai dari perang saraf di Mimika, Polda Papua hinga ke tingkat Jakarta.
Hasil perjuangan rombongan calon DPRD Mimika terkesan belum ada hasil. Sebab, pihak-pihak terkait di tingkat Pusat Jakarta, hingga provinsi dan kabupaten dibawah kepemimpinan Eltinus Omaleng dan Yohanes Bassang itu sedang memperlambat proses pelantikan wakil rakyat di ibukota kawasan pusat pertambangan emas dan tembaga, PT Freeport Indonesia.
“Belum dilantiknya wakil rakyat, DPRD Mimika itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kapan dilantik?” tanya Tokoh Masyarakat, Anderas anggaibak yang juga mantan Ketua DPRD Mimika, Periode 2000-2005 di Mimika.
Bagi mantan ketua DPRD itu, khawatir dengan penggunaan anggaran daerah. Lanjutnya, riskan dan berbahaya bila sebuah daerah tanpa DPRD sebagai pengawas dan pengontrol keuangan daerah.
Sementara itu, Tokoh Masyarakatm, Yoahnes Kum juga berpesan, supaya bupati dengan jelih dan serius melantik para wakil rakyat sebagai hak politik sebagai warga negara.
“Pembangunan harus jalan, dan bupati tidak boleh ikut kepentingan siapa-siapa. Segera lantik DPRD tanpa alasan dan kepentingan pihak manapun,” tegas Kum.
Perseturuan dan pengunduran ini diketahui umum, Bupati Mimika dengan semena-mena telah mengajukan partai dan calon persoalan menurut versinya demi kepentingannya.
Buntutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menerbitkan SK pribadinya bernomor 16 A atas nama KPUD Mimika. Surat itu menjadi bahan ancaman hukum Polda Papua terhadap dirinya.
Calon terpilih DPRD Mimika, Antonius Kemong berpesan agar bupati sebagai tokoh adat, tokoh msyarakat asal Mimika agar serius menanggani persoalan ini.
“Bupati punya progam kerja itu banyak. Smelterlah, rencanaABTlah, dimana program pengembangannya, Mimika ini sebagai kota industri dan jasa. Maka itu, Bupati mesti melantik DPRD Mimika segera mungkin, agar bersama-sama mewujudkan program kerja pembangunan di Mimika,” pesannya mengingatkan.
Lantas, kata Kemong, tanpa wakil rakyat di wilayah itu, sulit mewujudkan rencana program pembangunan yang diharapkan. [Anigou]