PT Freeport Indonesia Tidak akan Bangun Smelter di Mimika
pada tanggal
Thursday, 7 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Fasilitas pengolahan barang tambang (smelter) memang akan dibangun di Papua, tapi tidak oleh PT Freeport Indonesia. Smelter akan dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua yang bekerja sama dengan investor.
Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan hal ini. Menurut dia, keputusan ini sudah menguntungkan bagi semua pihak.
"Freeport sudah punya smelter di Gresik (PT Smelting, yang 25% sahamnya dimiliki Freeport Indonesia), sementara masyarakat Papua minta ada smelter di sana. Kalau Freeport dibebankan di 2 tempat menjadi kurang ekonomis," jelas Sudirman di pesawat VIP TNI AU kala perjalanan pulang dari Papua ke Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Pemerintah daerah, lanjut Sudirman, kebetulan berminat juga membangun smelter. Kebetulan pula ada investor asing yang berminat.
"Investor yang sudah mendekati pemda itu dari Tiongkok. Tapi saya belum tahu," ungkapnya.
Dan kebetulannya lagi, pemerintah butuh ada pengolahan stok konsentrat nasional sebesar 4,5 juta ton/tahun. Sementara di Gresik, kemampuannya baru 1,2 juta ton/tahun.
"Jadi dibagi saja, tidak ada masalah. Ini win win solution," tutur Sudirman.
Oleh karena itu, demikian Sudirman, disepakati bahwa BUMD dan investor lah yang akan membangun smelter di Papua. Namun, Freeport akan diharuskan memasok konsentrat ke smelter tersebut.
Bahkan, kewajiban memasok konsentrat akan menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara pemerintah dan Freeport. "Otomatis itu masuk. Supply konsentrat dengan smelter di Papua akan menjadi bagian dari perjanjian," kata Sudirman.
Menurut Sudirman, bukan hanya smelter yang akan dibangun. Smelter menjadi bagian dari sebuah kawasan industri.
"Kalau smelter saja tidak ekonomis. Maka kita bangun kawasan, jadi menarik. Harus ada pabrik amonia, pupuk, yang berasal dari waste. Ini juga diperlukan masyarakat Papua," terang Sudirman.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya memang tengah berupaya menambah kapasitas smelter di Gresik. "Kami sedang melanjutkan masalah perizinan, feasibility study, dan lain-lain," ujarnya. [Detik]
Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan hal ini. Menurut dia, keputusan ini sudah menguntungkan bagi semua pihak.
"Freeport sudah punya smelter di Gresik (PT Smelting, yang 25% sahamnya dimiliki Freeport Indonesia), sementara masyarakat Papua minta ada smelter di sana. Kalau Freeport dibebankan di 2 tempat menjadi kurang ekonomis," jelas Sudirman di pesawat VIP TNI AU kala perjalanan pulang dari Papua ke Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Pemerintah daerah, lanjut Sudirman, kebetulan berminat juga membangun smelter. Kebetulan pula ada investor asing yang berminat.
"Investor yang sudah mendekati pemda itu dari Tiongkok. Tapi saya belum tahu," ungkapnya.
Dan kebetulannya lagi, pemerintah butuh ada pengolahan stok konsentrat nasional sebesar 4,5 juta ton/tahun. Sementara di Gresik, kemampuannya baru 1,2 juta ton/tahun.
"Jadi dibagi saja, tidak ada masalah. Ini win win solution," tutur Sudirman.
Oleh karena itu, demikian Sudirman, disepakati bahwa BUMD dan investor lah yang akan membangun smelter di Papua. Namun, Freeport akan diharuskan memasok konsentrat ke smelter tersebut.
Bahkan, kewajiban memasok konsentrat akan menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara pemerintah dan Freeport. "Otomatis itu masuk. Supply konsentrat dengan smelter di Papua akan menjadi bagian dari perjanjian," kata Sudirman.
Menurut Sudirman, bukan hanya smelter yang akan dibangun. Smelter menjadi bagian dari sebuah kawasan industri.
"Kalau smelter saja tidak ekonomis. Maka kita bangun kawasan, jadi menarik. Harus ada pabrik amonia, pupuk, yang berasal dari waste. Ini juga diperlukan masyarakat Papua," terang Sudirman.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya memang tengah berupaya menambah kapasitas smelter di Gresik. "Kami sedang melanjutkan masalah perizinan, feasibility study, dan lain-lain," ujarnya. [Detik]