Presiden Joko Widodo Pastikan Akses Jurnalis Asing Dibuka pada Minggu 5 Mei 2015
pada tanggal
Sunday 10 May 2015
‘Mulai besok, (Minggu 10/5-red), untuk jurnalis asing sudah kita buka. Tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan Jubi mengenai akses Jurnalis asing ke Papua yang selama ini dibatasi.
Presiden Jokowi menambahkan tidak perlu lagi ijin khusus untuk jurnalis asing yang datang ke Papua, sama seperti jika jurnalis hendak datang meliput ke wilayah lainnya di Indonesia.
“Untuk jurnalis asing tak ada masalah lagi. Apa lagi? Jakarta perlu ijin? Tidak, tidak, tidak!” kata Jokowi dengan tegas.
Saat disinggung soal Clearing House yang selama ini membatasi para Jurnalis Asing untuk masuk ke Papua, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan ada lagi Clearing House. Saat ditanyakan lagi apakah sebagai presiden dia yakin dengan pernyataannya tersebut, Presiden Jokowi mengatakan ia sangat yakin.
“Sudah saya sampaikan kepada jajaran disini. Di Papua, menteri, di Kapolri di Panglima TNI, sudah semuanya. Apa yang kurang?” tanya Presiden Jokowi lagi.
Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Secara khusus mencatat, sampai tahun 2015 ini, kebebasan pers di Papua juga masih dikekang. Lembaga clearing house telah dipakai untuk membatasi akses setiap jurnalis asing yang ingin meliput di Papua. Bahkan, setiap jurnalis asing yang berhasil mendapat akses liputan ke Papua, kerap dikuntit atau dikawal dalam melakukan pekerjaannya sehingga jurnalis tidak leluasa dalam menjalankan tugas publiknya. Jurnalis lokal pun kerap mendapatkan intimidasi dan bahkan terdapat beberapa kasus pembunuhan atas jurnalis.
“AJI menyatakan pembatasan akses jurnalis di Papua justru akan berdampak lebih buruk bagi rakyat Papua, lebih jauh Indonesia. Pembatasan akan mendorong kemunculan lebih banyak situs-situs yang jauh dari prinsip-prinsip kerja jurnalisme yang mengedepankan verifikasi dan konfirmasi,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono dalam Diskusi Publik Kebebasan Pers di Tanah Papua, 29 April lalu di Gedung Dewan pers.
Menurut Suwarjono, informasi yang beredar melalui Internet, yang tidak bisa dicegah penyebarannya, tidak bisa diverifikasi sementara jurnalis juga kesulitan melakukan tugasnya karena adanya pembatasan. Keterbukaan akses jurnalis di Papua justru akan memberikan publik informasi yang lebih kredibel dan dapat dipercaya, pun dapat pula menjadi mata dan telinga terpercaya bagi pemerintahan Indonesia. [Jubi]