Presiden Joko Widodo akan Ambil Alih Saham PT Freeport Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan secara bertahap memperbesar porsi sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini memiliki kontrak karya (KK) pertambangan emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Adapun upaya pengambilalihan saham Freeport sejalan dengan implementasi PP 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Karena kontraknya baru akan habis tahun 2021, maka Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar. Disamping itu, manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari Freeport juga akan semakin besar,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Praktikno seperti dikutip dari laman situs Sekretariat Negara, Selasa (26/5).

Dengan melanjutkan, pemerintah juga berencana mengubah format kontrak PTFI dari KK menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ini dilakukan agar negara memiliki posisi yang kuat tatkala melakukan negosiasi.

“Terobosan yang tengah dilakukan adalah melalui UU Minerba, pola hubungan antara negara dengan Freeport yang semula setara dalam format kontrak karya, akan diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan yang menempatkan posisi negara kita lebih kuat,” jelas Pratikno.

Mensesneg menegaskan, jalan pikiran yang menuntut untuk melakukan pemutusan sepihak terkait Freeport tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan menderit

“Itu akan berdampak pada urusan politik, iklim investasi akan rusak, dan geopolitik Indonesia sebagai leader di kawasan Asia Pasifik aka semakin dilemahkan,” jelas Pratikno. [Papuanesia]