PKL di Kota Manokwari akan Ditertibkan
pada tanggal
Tuesday, 5 May 2015
MANOKWARI - Pemerintah akan menertibkan sejumlah lapak Pedagang Kali Lima (PKL) yang berjejer di sisi ruas Jalan Siliwangi Manokwari, depan pelabuhan Manokwari. Dalam perspektif pemerintah, langkah itu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota, serta untuk menjaga keamanan pengguna jalan.
Rencana ini terungkap dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Papua Barat dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan diantaranya pimpinan PT Pelindo I Manokwari; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Manokwari; Lurah Manokwari Timur; Dinas pekerjaan Umum Manokwari; Badan pemberdayaan masyarakat Manokwari; PT PELNI Manokwari dan pihak kepolisian sektor kota serta para pedagang, di Pendopo kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (28/4/2015).
“Langkah ini dimaksud agar PKL tidak mengganggu pelayanan pelabuhan termasuk aktivitas bongkar muat barang,” kata Direktur Pelindo I Manokwari, Jhon lapod.
Sementara itu, bentuk penertiban yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah dengan membongkar lapak PKL di kawasan pelabuhan. Lapak PKL serta tempat-tempat penjualan bensin eceren di sisi ruas jalan di kota Manokwari juga akan dibongkar dalam operasi tersebut.
Rapat ini juga mengungkap bahwa pembongkaran lapak tidak akan langsung dilakukan. Rapat ini adalah langkah sosialisasi awal sekaligus sebagai teguran. Jika tidak diindahkan maka upaya paksa berupa pembongkaran akan dilakukan. Meski belum jelas kapan operasi tersebut akan dilakukan, namun pihak Satpol PP menyatakan, “akan dilakukan secepatnya”.
Soal langkah yang akan diambil untuk memastikan agar para PKL tetap bisa berjualan, pihak Pelindo menyatakan siap merelokasi para pedagang ke dalam areal pelabuhan. Pelindo akan menyediakan tempat khusus berjualan.
Bagi Pelindo, kehadiran PKL cukup membantu melengkapi layanan di pelabuhan terutama karena mereka menyediakan makanan dan minuman baik bagi para penumpang kapal maupun para pekerja di sekitar kawasan tersebut.
Tapi mengingat ruang yang disiapkan terbatas, besar kemungkinan tidak semua PKL akan terkomodir di areal baru tersebut. “Yang diprioritaskan adalah mereka yang tidak punya mata pencaharian lain atau tidak memiliki lebih dari satu jenis usaha yang sama,” katanya.
Sementara sejumlah para pedagang dalam pertemuan tersebut menyatakan menerima rencana itu sepanjang pemerintah memberi kepastian agar mereka bisa tetap berjualan di kawasan pelabuhan, terutama pada areal yang disiapkan oleh pihak Pelindo.
Lurah Manokwari Timur, Yermias Mandacan meminta agar rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di depan pelabuhan Manokwari, tidak dilaksanakan semena-mena.
Senada dengan harapan para pedagang, ia berharap agar pemerintah juga memikirkan solusi yang mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama agar para PKL tidak kehilangan mata pencaharian.
“Sebenarnya kelurahan sudah sampaikan kepada para PKL yang umumnya adalah warga kami supaya menertibkan dagangannya. Tapi juga harus diingat, dorang ini bukan binatang yang dapat seenaknya diusir dan ditarik kesana – kemari,” ujarnya. “Pemerintah dan pihak Pelindo harus beri jaminan dan kepastian tempat usaha baru.”
Sementara itu Kadis Perindakop Manokwari, Ucok Saydui tetap kukuh pada sikapnya agar para pedagang segera mengosongkan dan menghentikan aktivitas perdagangan di depan pelabuhan. Salah satu alasannya adalah karena para pedagang tidak mengantongi ijin usaha
Selain itu, Ucok mengatakan, para pedagang sudah menyalahi komitmen yang tercetus dua tahun lalu, dimana para pedagang wajib menggunakan meja dan payung yang telah disediakan pemerintah. Fasilitas itu dinilai jauh lebih baik secara estetika.
“Seiring waktu, ternyata para pedagang telah membangun kios-kios semi permanen di depan pelabuhan hingga sebagian melewati batas trotoar. Ini membahayakan pengguna jalan dan terlihat semrawut,” ujarnya. [cahayaPapua]
Rencana ini terungkap dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Papua Barat dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan diantaranya pimpinan PT Pelindo I Manokwari; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Manokwari; Lurah Manokwari Timur; Dinas pekerjaan Umum Manokwari; Badan pemberdayaan masyarakat Manokwari; PT PELNI Manokwari dan pihak kepolisian sektor kota serta para pedagang, di Pendopo kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (28/4/2015).
“Langkah ini dimaksud agar PKL tidak mengganggu pelayanan pelabuhan termasuk aktivitas bongkar muat barang,” kata Direktur Pelindo I Manokwari, Jhon lapod.
Sementara itu, bentuk penertiban yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP adalah dengan membongkar lapak PKL di kawasan pelabuhan. Lapak PKL serta tempat-tempat penjualan bensin eceren di sisi ruas jalan di kota Manokwari juga akan dibongkar dalam operasi tersebut.
Rapat ini juga mengungkap bahwa pembongkaran lapak tidak akan langsung dilakukan. Rapat ini adalah langkah sosialisasi awal sekaligus sebagai teguran. Jika tidak diindahkan maka upaya paksa berupa pembongkaran akan dilakukan. Meski belum jelas kapan operasi tersebut akan dilakukan, namun pihak Satpol PP menyatakan, “akan dilakukan secepatnya”.
Soal langkah yang akan diambil untuk memastikan agar para PKL tetap bisa berjualan, pihak Pelindo menyatakan siap merelokasi para pedagang ke dalam areal pelabuhan. Pelindo akan menyediakan tempat khusus berjualan.
Bagi Pelindo, kehadiran PKL cukup membantu melengkapi layanan di pelabuhan terutama karena mereka menyediakan makanan dan minuman baik bagi para penumpang kapal maupun para pekerja di sekitar kawasan tersebut.
Tapi mengingat ruang yang disiapkan terbatas, besar kemungkinan tidak semua PKL akan terkomodir di areal baru tersebut. “Yang diprioritaskan adalah mereka yang tidak punya mata pencaharian lain atau tidak memiliki lebih dari satu jenis usaha yang sama,” katanya.
Sementara sejumlah para pedagang dalam pertemuan tersebut menyatakan menerima rencana itu sepanjang pemerintah memberi kepastian agar mereka bisa tetap berjualan di kawasan pelabuhan, terutama pada areal yang disiapkan oleh pihak Pelindo.
Lurah Manokwari Timur, Yermias Mandacan meminta agar rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di depan pelabuhan Manokwari, tidak dilaksanakan semena-mena.
Senada dengan harapan para pedagang, ia berharap agar pemerintah juga memikirkan solusi yang mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama agar para PKL tidak kehilangan mata pencaharian.
“Sebenarnya kelurahan sudah sampaikan kepada para PKL yang umumnya adalah warga kami supaya menertibkan dagangannya. Tapi juga harus diingat, dorang ini bukan binatang yang dapat seenaknya diusir dan ditarik kesana – kemari,” ujarnya. “Pemerintah dan pihak Pelindo harus beri jaminan dan kepastian tempat usaha baru.”
Sementara itu Kadis Perindakop Manokwari, Ucok Saydui tetap kukuh pada sikapnya agar para pedagang segera mengosongkan dan menghentikan aktivitas perdagangan di depan pelabuhan. Salah satu alasannya adalah karena para pedagang tidak mengantongi ijin usaha
Selain itu, Ucok mengatakan, para pedagang sudah menyalahi komitmen yang tercetus dua tahun lalu, dimana para pedagang wajib menggunakan meja dan payung yang telah disediakan pemerintah. Fasilitas itu dinilai jauh lebih baik secara estetika.
“Seiring waktu, ternyata para pedagang telah membangun kios-kios semi permanen di depan pelabuhan hingga sebagian melewati batas trotoar. Ini membahayakan pengguna jalan dan terlihat semrawut,” ujarnya. [cahayaPapua]