Penguatan Kapasitas CSO Pertahankan Sektor Ekonomi Hutan
pada tanggal
Saturday, 30 May 2015
MERAUKE - Sektor kehutanan merupakan salah satu sector ekonomi penting Indonesia, namun pengelolaan sector kehutanan masih belum menerapkan sytem kelestarian. Banyak terjadi kegiatan illegal logging, perambahan hutan serta kegiatan deforestasi linnya.
Untuk mempertahankan sector ekonomi hutan, pihak WWF Cabang Merauke mengadakan kegiatan penguatan kapasitas CSO dalam monitoring dan advokasi di sector kehutanan dan metode penilaian, monitoring dan evaluasi High Concervaction Values Forest (HCVF) di Aula Hotel Akat Merauke, Rabu (27/5/2015).
“Tujuannya untuk mengetahui system dan prakter pengelolaan hutan yang legal dan bertanggungjawab di Indonesia. Memahami metode penilaian monitoring dan evaluasi HCVF (nilai konserfasi tinggi) dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari,” terang Perwakilan WWF Cabang Merauke Marthinus C watimena.
Selanjutnya, untuk mengatahui tekhnik pemantauan lapangan yang efektif dengan menggunakan sumber daya, informasi dan jaringan yang ada termasuk tekhnik pendokumentasi objek temuan atau informasi lapangan, serta memahami tekhnik penulisan laporan yang efektif dan akurat terhadap setiap kegiatan monitoring lapangan.
“Ini penguatana kapasitas berkaitan dengan pemantauan hutan di Indonesia yang sekarang sedang digagas oleh presiden yang dimotori oleh Kementrian Kehutanan.
Terkait Merauke dijadikan pengembangan ketahanan pangan di lahan seluas 1,2 Juta Hektar oleh Presiden Jokowi, menurut Watimena perlu menanggapi secara kritis dari semua masyarakat adat, pengusaha dan pemerintah.
Dalam konteks lahan terlihat cukup memadai dan menjanjikan untuk dijadikan lumbung pangan. Tetapi sangat diharapkan, kawasan-kawasan yang sudah dilindunging yang termasuk dalam tata ruang harus dihindari dari proses ini.
“Kita harus duduk bersama dan melihat dari banyak aspek penting yakni kelestarian, ekosistem atau SDA dan aspek social dimana masyarakat sekitar hutan juga dapat memanfaatkan.
Tetapi juga aspek produksi, apakah kemudian Merauke mendapat produksi, manfaat ekonomi yang bisa mencukupi pembangunan di Kabupaten Merauke. Hitungan ini yang harus ditinjau dan dilakukan diluar dari proses penyediaan lahan.”
Pserta yang terlibat adalah dari LSM, Masyarakat adat, tokoh-tokoh agama, Ormas dan Pemerhati lingkungan. [SuaraMerauke]
Untuk mempertahankan sector ekonomi hutan, pihak WWF Cabang Merauke mengadakan kegiatan penguatan kapasitas CSO dalam monitoring dan advokasi di sector kehutanan dan metode penilaian, monitoring dan evaluasi High Concervaction Values Forest (HCVF) di Aula Hotel Akat Merauke, Rabu (27/5/2015).
“Tujuannya untuk mengetahui system dan prakter pengelolaan hutan yang legal dan bertanggungjawab di Indonesia. Memahami metode penilaian monitoring dan evaluasi HCVF (nilai konserfasi tinggi) dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari,” terang Perwakilan WWF Cabang Merauke Marthinus C watimena.
Selanjutnya, untuk mengatahui tekhnik pemantauan lapangan yang efektif dengan menggunakan sumber daya, informasi dan jaringan yang ada termasuk tekhnik pendokumentasi objek temuan atau informasi lapangan, serta memahami tekhnik penulisan laporan yang efektif dan akurat terhadap setiap kegiatan monitoring lapangan.
“Ini penguatana kapasitas berkaitan dengan pemantauan hutan di Indonesia yang sekarang sedang digagas oleh presiden yang dimotori oleh Kementrian Kehutanan.
Terkait Merauke dijadikan pengembangan ketahanan pangan di lahan seluas 1,2 Juta Hektar oleh Presiden Jokowi, menurut Watimena perlu menanggapi secara kritis dari semua masyarakat adat, pengusaha dan pemerintah.
Dalam konteks lahan terlihat cukup memadai dan menjanjikan untuk dijadikan lumbung pangan. Tetapi sangat diharapkan, kawasan-kawasan yang sudah dilindunging yang termasuk dalam tata ruang harus dihindari dari proses ini.
“Kita harus duduk bersama dan melihat dari banyak aspek penting yakni kelestarian, ekosistem atau SDA dan aspek social dimana masyarakat sekitar hutan juga dapat memanfaatkan.
Tetapi juga aspek produksi, apakah kemudian Merauke mendapat produksi, manfaat ekonomi yang bisa mencukupi pembangunan di Kabupaten Merauke. Hitungan ini yang harus ditinjau dan dilakukan diluar dari proses penyediaan lahan.”
Pserta yang terlibat adalah dari LSM, Masyarakat adat, tokoh-tokoh agama, Ormas dan Pemerhati lingkungan. [SuaraMerauke]