Pemprov Papua yakin Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah hingga Rp 1 Triliun
pada tanggal
Friday, 22 May 2015
Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan Dispenda Papua untuk dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1 triliun.
“Kalau tidak dapat hasilkan Rp.1 triliun, harus diganti Kadispendanya,” ungkap Loupatty meniru kata Gubernur Lukas Enembe kala itu.
Oleh karena itu, lanjut Loupatty, ini merupakan hari bersejarah bagi Pemerintah dan BUMD serta badan usaha lain di Papua. Dengan kedatangan dari para petinggi BUMD dari Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pemicu semangat berusaha di Papua.
“Ini awal kebangkitan BUMD,”kata Loupatty pada Workshop Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (19/5).
Loupatty juga menyinggung para aparatur Pemerintahan yang paling rajin membuat strategi ekonomi mulai dari makro sampai mikro, akan tetapi strategi pendapatan tidak dibicarakan dan dipikirkan.
Karena menganggap hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
“Tahun 2014 lalu, dalam waktu setahun perkembangan PAD cukup signifikan. Termasuk upaya - upaya untuk meningkatkan PAD,”jelasnya.
Saat ini BUMD di Indonesia ada sekitar 1007 lebih tetapi yang bisa untungkan hanya 25 persen dari 1000 lebih. 80 persen bergerak di bidang perbankan dan lembaga non keuangan.
“Apakah 1000-an itu di Papua tergolong di 80 persen atau yang lain. Strategi ini perlu dibangun bersama oleh BUMD. Selain itu juga SKPD harus punya dorongan supaya ada kemajuan berarti dari BUMD,” bebernya.
Selain itu juga harus ada batasan pembinaan yang menurutnya sangat penting, sehingga punya kreatifitas dan inovasi yang tidak dapat diintervensi oleh yang lain.
“Strategi pembinaan harus jelas. Pemda sebagai owner badan usaha milik daerah ini harus ada catatan pinggirnya,”tuturnya.
Loupatty juga menyinggung bahwa BUMD di Papua punya peranan yang sangat strategis.
“Peranan BUMD penting karena sebagian wilayah Papua harga tidak terkendali. Akibat para usahawan yang mengendalikan harga sendiri,”ungkapnya.
Dengan tingginya harga – harga di pedalaman Papua ini, ujarnya, peranan negara di situ harus kuat. Ketika wilayah tertentu perekonomian belum kuat.
“Inilah peluang besar BUMD. Karena kita bisa kerja sama untuk turunkan harga di wilayah pegunungan. Karena harganya yang sangat mahal,”tuturnya.
Dengan pengelolaan yang profesional, maka BUMD semakin dipercaya. BUMD di Papua punya peran ganda yang tidak meninggalkan fungsi - fungsi sosialnya dan ke depannya dirinya berharap agar Toko batik motif Papua, yang menjual dan membatik orang Papua.
“Disitulah kita membeli, sehingga target kita menurunkan kemiskinan dari 31 persen menjadi 27 di akhir masa jabatan Gubernur Papua, target 25 persen dapat dicapai,”harapnya.
Sementara itu, dalam arahannya Kadispenda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan, workshop ini terselenggara berawal dari gagasan bagaimana diversifikasi semua aset milik Pemprov Papua bisa dikelola, misalnya seperti tanah dan bangunan.
“Pilihan kami jatuh ke Jawa Timur, karena daerah ini kami anggap sukses dalam mengelola usaha di bawah BUMD. Kita ingin masuk ke bisnis yang ada di Papua seperti Pelindo dan Angkasapura. Dengan workhop ini kami harap ada virus keberhasilan yang bisa disampaikan kepada kita. Sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,”kata Rumasuku.
Intinya BUMD yang ada di Papua ini bisa bersinergi bersama. Seraya memberikan contoh 200-an jenis usaha di PT Freeport Indonesia.
“Dengan ini kita harus juga berusaha, bagaimana BUMD kita bisa ikut andil disana,”jelasnya.
Workshop dihadiri Ketua Asosiasi BUMD se Indonesia Arief Affandi, Staf Khusus Gubernur Jawa Timur, DR Ir Ardi Prasetyawan, Wakil Ketua Komisi III – DPR Papua Agus Kogoya dan Sekretaris Christina Mano dan Kepala Dispenda Papua Ridwan Rumasukun. Hadir juga para pengusaha di Kota/Kabupaten Jayapura. [Dharapos]