Pemprov Dukung Pemkab dan Pemkot Susun Peta Ketahanan Pangan
pada tanggal
Sunday, 10 May 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun peta ketahanan pangan wilayah masing-masing.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh Provinsi Papua Altikal L. Patulak, di Jayapura, Jumat, mengatakan peta itu dapat dijadikan patokan bagi kebijakan pemerintah daerah.
"Ketahanan dan kerawanan pangan bukan saja dipengaruhi beras, padi dan jagung, tetapi banyak sektor seperti listrik atau sarana dan prasarana transportasi ke wilayah tersebut," katanya.
Altikal menuturkan, peta ketahanan pangan itu baru dimiliki oleh tiga kabupaten yaitu Jayapura, Jayawijaya dan Mimika.
"Minimnya anggaran menyebabkan hanya tiga kabupaten saja yang bisa membuat peta ketahanan pangan," ujarnya.
Dia menjelaskan penyusunan peta ketahanan pangan itu merupakan kerja sama antara pemprov dengan pemerintah pusat.
"Dalam mekanimse kerja sama tersebut, dana yang turun sifatnya bertahap sehingga baru tiga kabupaten yang menyusun peta ketahanan pangan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu, status ketahanan pangan ini dibuat berdasarkan neraca bahan makanan yang disusun, di mana untuk sementara ini status ketahanan pangan di Papua masuk kategori cukup. [Antara]
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh Provinsi Papua Altikal L. Patulak, di Jayapura, Jumat, mengatakan peta itu dapat dijadikan patokan bagi kebijakan pemerintah daerah.
"Ketahanan dan kerawanan pangan bukan saja dipengaruhi beras, padi dan jagung, tetapi banyak sektor seperti listrik atau sarana dan prasarana transportasi ke wilayah tersebut," katanya.
Altikal menuturkan, peta ketahanan pangan itu baru dimiliki oleh tiga kabupaten yaitu Jayapura, Jayawijaya dan Mimika.
"Minimnya anggaran menyebabkan hanya tiga kabupaten saja yang bisa membuat peta ketahanan pangan," ujarnya.
Dia menjelaskan penyusunan peta ketahanan pangan itu merupakan kerja sama antara pemprov dengan pemerintah pusat.
"Dalam mekanimse kerja sama tersebut, dana yang turun sifatnya bertahap sehingga baru tiga kabupaten yang menyusun peta ketahanan pangan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu, status ketahanan pangan ini dibuat berdasarkan neraca bahan makanan yang disusun, di mana untuk sementara ini status ketahanan pangan di Papua masuk kategori cukup. [Antara]