Pemkab Mimika akan Kembangkan Sistem Transportasi Bus Rapid Transit (BRT)
pada tanggal
Saturday, 2 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, mengembangkan sistem transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi darat bagi warga di wilayah itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika John Rettob kepada Antara di Timika, mengatakan untuk tahap pertama akan diuji coba dua koridor BRT di Timika.
Dua koridor itu yakni koridor lingkar luar mulai dari Polsek Kuala Kencana-Mayon-SP13-SP6-Logpon Kaugapu-perempatan Pelabuhan Rakyat, hingga Pelabuhan Paumako dan sebaliknya. Sedangkan koridor dalam kota mulai dari Polsek Kuala Kencana-SP3-SP2-Jalan Yos Sudarso-SP1-Mapurujaya-perempatan Pelabuhan Rakyat dan sebaliknya.
Ketepatan waktu tiba bus pada setiap halte pemberhentian untuk uji coba tahap awal nantinya yaitu 30 menit.
"Untuk tahap awal kami mencoba mengoperasikan dua koridor terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi mulai awal 2016. Pengoperasian BRT akan dilakukan oleh Perum Damri mengingat sudah ada nota kesepahaman secara nasional," ujar John.
Ia menegaskan bahwa pengembangan sistem transportasi massal tersebut merupakan kebijakan Kemenhub. Guna menunjang program tersebut, Kemenhub dalam beberapa tahun anggaran ke depan menyediakan sekitar 3.500 bus untuk program transportasi massal tepat waktu di seluruh kota di Indonesia.
Pemkab Mimika, demikian John, membutuhkan bantuan sedikikitnya 30 bus BRT yang akan dioperasikan pada dua koridor utama itu.
"Untuk Papua dan Papua Barat, Pemkab Mimika dan Pemkot Sorong yang sudah mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan bus BRT dari Kemenhub. Yang jelas, semua kota akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, siapa yang cepat dan siap, pasti mereka yang akan diprioritaskan," ujarnya.
Adapun keterlibatan pemerintah daerah, katanya, yaitu menyediakan infrastruktur pendukung seperti pengalokasian tanah untuk pembangunan terminal transit, pelebaran jalan, pembangunan halte transit BRT hingga pengaturan trayeknya, termasuk penyediaan sarana penerangan serta jaminan keamanan.
John menambahkan bahwa Pemkab Mimika merencanakan akan membuat sistem transportasi terintegrasi dengan sistem transportasi massal BRT agar nantinya penumpang yang akan turun dari Bandara Moses Kilangin Timika maupun dari Pelabuhan Paumako bisa langsung menumpang bus menuju Kota Timika.
"Jadi angkutan massal ini nantinya akan menggunakan sistem tepat waktu. Apakah ada penumpang atau tidak di setiap halte pemberhentian, dia tetap jalan sesuai waktu yang ditentukan. Tentu pemerintah akan memberikan subsidi karena bisa saja operasional angkutan ini merugi. Tapi kita akan mencoba sistem ini agar sistem transportasi massal di Timika semakin lebih baik," jelasnya.
Ke depan, katanya, semua halte pemberhentian atau menaikan penumpang akan terintegrasi dengan kendaraan lanjutan ke lokasi pemukiman warga.
Guna memulai rencana tersebut, Dishubkominfo Mimika dalam waktu dekat akan mengevaluasi kembali trayek angkutan kota di Timika yang selama ini masih bersifat umum.
Ke depan, katanya, akan dikembangkan trayek khusus seperti dari Kota Timika ke RSUD, RSMM, sekolah-sekolah, pasar sentral, fasilitas olahraga, tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.
"Kita berharap pada saat Timika menjadi salah satu kota penyelenggara PON 2020 di Provinsi Papua maka sistem transportasi massal BRT ini sudah dapat dioperasikan secara baik," harap John. [Antara]
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika John Rettob kepada Antara di Timika, mengatakan untuk tahap pertama akan diuji coba dua koridor BRT di Timika.
Dua koridor itu yakni koridor lingkar luar mulai dari Polsek Kuala Kencana-Mayon-SP13-SP6-Logpon Kaugapu-perempatan Pelabuhan Rakyat, hingga Pelabuhan Paumako dan sebaliknya. Sedangkan koridor dalam kota mulai dari Polsek Kuala Kencana-SP3-SP2-Jalan Yos Sudarso-SP1-Mapurujaya-perempatan Pelabuhan Rakyat dan sebaliknya.
Ketepatan waktu tiba bus pada setiap halte pemberhentian untuk uji coba tahap awal nantinya yaitu 30 menit.
"Untuk tahap awal kami mencoba mengoperasikan dua koridor terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi mulai awal 2016. Pengoperasian BRT akan dilakukan oleh Perum Damri mengingat sudah ada nota kesepahaman secara nasional," ujar John.
Ia menegaskan bahwa pengembangan sistem transportasi massal tersebut merupakan kebijakan Kemenhub. Guna menunjang program tersebut, Kemenhub dalam beberapa tahun anggaran ke depan menyediakan sekitar 3.500 bus untuk program transportasi massal tepat waktu di seluruh kota di Indonesia.
Pemkab Mimika, demikian John, membutuhkan bantuan sedikikitnya 30 bus BRT yang akan dioperasikan pada dua koridor utama itu.
"Untuk Papua dan Papua Barat, Pemkab Mimika dan Pemkot Sorong yang sudah mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan bus BRT dari Kemenhub. Yang jelas, semua kota akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, siapa yang cepat dan siap, pasti mereka yang akan diprioritaskan," ujarnya.
Adapun keterlibatan pemerintah daerah, katanya, yaitu menyediakan infrastruktur pendukung seperti pengalokasian tanah untuk pembangunan terminal transit, pelebaran jalan, pembangunan halte transit BRT hingga pengaturan trayeknya, termasuk penyediaan sarana penerangan serta jaminan keamanan.
John menambahkan bahwa Pemkab Mimika merencanakan akan membuat sistem transportasi terintegrasi dengan sistem transportasi massal BRT agar nantinya penumpang yang akan turun dari Bandara Moses Kilangin Timika maupun dari Pelabuhan Paumako bisa langsung menumpang bus menuju Kota Timika.
"Jadi angkutan massal ini nantinya akan menggunakan sistem tepat waktu. Apakah ada penumpang atau tidak di setiap halte pemberhentian, dia tetap jalan sesuai waktu yang ditentukan. Tentu pemerintah akan memberikan subsidi karena bisa saja operasional angkutan ini merugi. Tapi kita akan mencoba sistem ini agar sistem transportasi massal di Timika semakin lebih baik," jelasnya.
Ke depan, katanya, semua halte pemberhentian atau menaikan penumpang akan terintegrasi dengan kendaraan lanjutan ke lokasi pemukiman warga.
Guna memulai rencana tersebut, Dishubkominfo Mimika dalam waktu dekat akan mengevaluasi kembali trayek angkutan kota di Timika yang selama ini masih bersifat umum.
Ke depan, katanya, akan dikembangkan trayek khusus seperti dari Kota Timika ke RSUD, RSMM, sekolah-sekolah, pasar sentral, fasilitas olahraga, tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.
"Kita berharap pada saat Timika menjadi salah satu kota penyelenggara PON 2020 di Provinsi Papua maka sistem transportasi massal BRT ini sudah dapat dioperasikan secara baik," harap John. [Antara]