Paulus Waterpauw Kukuhkan 9 Kapolres di Papua Barat
pada tanggal
Tuesday, 5 May 2015
MANOKWARI - Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Brigjen Drs. Paulus Waterpauw mengukuhkan sembilan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang sebelumnya menjadi Kapolres Polda Papua, di Manokwari, Senin.
Sembilan Kapolres yang dikukuhkan menjadi Kapolres jajaran Polda Papua Barat itu masing-masing, Kapolres Manokwari AKBP Jhony Edison Isir, Kapolres Sorong Kota AKBP Karimudin Ritonga, Kapolres Sorong AKBP Gatot Suprasetyo dan Kapolres Fakfak AKBP M. Yusuf.
Selanjutnya, Kapolres Raja Ampat AKBP Bartolameus Meisin Sagala, Kapolres Kaimana AKBP I Yoman Sugiarta, Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Louw, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Herry Supriyono dan Kapolres Teluk Wondama AKBP Djunaedi Mayau.
Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpauw dalam sambutannya pada upacara itu, mengatakan, pengukuhan sembilan Kapolres ini merupakan tindak lanjut pembentukan Polda Papua Barat atau penentuan wilayah hukum.
Dia mengatakan, sesuai surat keputusan Kapolri Nomor KEP 14/I/2015 tentang wilayah hukum Polda Papua Barat membawahi sembilan Polres yaitu Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Fakfak, Polres Raja Ampat, Polres Kaimana, Polres Sorong Selatan, Polres Teluk Bintuni dan Polres Teluk Wondama.
"Dalam sembilan Polres jajaran Polda Papua Barat terdapat sebanyak 54 Kepolisian Sektor atau Polsek dan sembilan Kepolisian Sub Sektor dengan total personel 3.556 orang," kata Kapolda dikutip ANTARA News.
Ia menyampaikan, berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST 737/IV/2015 sembilan Kapolres yang sebelumnya berada di bawah kendali Polda Papua resmi menjadi Kapolres yang dikendalikan oleh Polda Papua Barat.
"Saya berharap sembilan Kapolres yang telah resmi menjadi Kapolres jajaran Polda Papua Barat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat utama Polda Papua Barat dalam pelaksanaan setiap kegiatan kepolisian yang diadakan di wilayahnya," ujar Kapolda
Dia mengharapkan Kapolres jajaran Polda Papua Barat agar melaksanakan program prioritas Kapolri yaitu penataan lembaga kepolisian di daerah masing-masing dan meningkatkan budaya anti korupsi serta penegakan hukum terhadap organisasi radikal yang anti Pancasila. [MajalahSelangkah]
Sembilan Kapolres yang dikukuhkan menjadi Kapolres jajaran Polda Papua Barat itu masing-masing, Kapolres Manokwari AKBP Jhony Edison Isir, Kapolres Sorong Kota AKBP Karimudin Ritonga, Kapolres Sorong AKBP Gatot Suprasetyo dan Kapolres Fakfak AKBP M. Yusuf.
Selanjutnya, Kapolres Raja Ampat AKBP Bartolameus Meisin Sagala, Kapolres Kaimana AKBP I Yoman Sugiarta, Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Louw, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Herry Supriyono dan Kapolres Teluk Wondama AKBP Djunaedi Mayau.
Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpauw dalam sambutannya pada upacara itu, mengatakan, pengukuhan sembilan Kapolres ini merupakan tindak lanjut pembentukan Polda Papua Barat atau penentuan wilayah hukum.
Dia mengatakan, sesuai surat keputusan Kapolri Nomor KEP 14/I/2015 tentang wilayah hukum Polda Papua Barat membawahi sembilan Polres yaitu Polres Manokwari, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Polres Fakfak, Polres Raja Ampat, Polres Kaimana, Polres Sorong Selatan, Polres Teluk Bintuni dan Polres Teluk Wondama.
"Dalam sembilan Polres jajaran Polda Papua Barat terdapat sebanyak 54 Kepolisian Sektor atau Polsek dan sembilan Kepolisian Sub Sektor dengan total personel 3.556 orang," kata Kapolda dikutip ANTARA News.
Ia menyampaikan, berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST 737/IV/2015 sembilan Kapolres yang sebelumnya berada di bawah kendali Polda Papua resmi menjadi Kapolres yang dikendalikan oleh Polda Papua Barat.
"Saya berharap sembilan Kapolres yang telah resmi menjadi Kapolres jajaran Polda Papua Barat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat utama Polda Papua Barat dalam pelaksanaan setiap kegiatan kepolisian yang diadakan di wilayahnya," ujar Kapolda
Dia mengharapkan Kapolres jajaran Polda Papua Barat agar melaksanakan program prioritas Kapolri yaitu penataan lembaga kepolisian di daerah masing-masing dan meningkatkan budaya anti korupsi serta penegakan hukum terhadap organisasi radikal yang anti Pancasila. [MajalahSelangkah]