Pansus HAM Desak Jokowi Selesaikan Kasus Paniai Berdarah

KOTA JAYAPURA - Pihak Panitia Khusus (Pansus) HAM Papua untuk kasus Paniai dan Yahukimo terus mendesak Presiden Jokowi memberi kepastian kepada masyarakat Papua mengenai penyelesaian kasus Panai berdarah. Katanya, Jokowi harus turun tangan menyelesaikan kasus yang diduga pelanggaran HAM berat itu dengan caranya sendiri.

Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, informasi yang ia dapat, Jokowi memerintahkan salah satu lembaga negara membentuk tim menyelesaikan penembakan yang menewaskan empat siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu. Namun itu cara tak tepat.

“Sejak awal sudah ada tim yang dibentuk berbagai pihak menyelidiki kasus Paniai. Termasuk tim Komnas HAM RI. Ini sama saja tim di atas tim. Saya tak setuju cara seperti itu. Yang diinginkan, Jokowi turun tangan menyelesaikan kasus Paniai dengan caranya sendiri,” kata Laurezus Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Jumat (8/5/2015).

Menurutnya, Jokowi harus menyampaikan ke masyarakat Papua, kalau ia akan menyelesaikan kasus Paniai dan pelanggaran HAM lainnya di Papua dengan caranya sendiri. Bukan memerintahkan lembaga negara.

“Kami tak lagi percaya Komnas HAM, TNI/Polri yang kerja tak betul. Komnas HAM, TNI/ Polri, semua sudah gagal. Pihak yang diduga terlibat penembakan disuruh membentuk tim, itu sangat tak berbobot,” ucapnya.

Katanya, 80 persen masyarakat Papua memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Kadepa ingin Jokowi datang ke Papua dan meminta maaf kepada masyarakat, serta memastikan penyesaian kasus Paniai dan pelanggaran HAM lainnya di Papua.

“Jokowi juga harus berjanji kepada masyarakat Papua, para pelaku akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Ini agar para korban dan keluarganya merasa mendapat keadilan,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) atau Deputi I Kementerian Koordinator (Kemko) Polhukam Mayor Jenderal (TNI) Yoedhi Swastono ketika bertemu pihak Komnas HAM Papua, Kamis (7/5/2015) mengatakan, akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kasus Paniai.

Katanya, secara teknis Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi “leading sector” penyelesaian kasus kekerasan di Paniai itu. “Kami akan sinkronkan penyelesaian masalah itu (kasus Paniai), sesuai tupoksi,” ucapnya. [Jubi]