Nelayan akan Diberikan Kemudahan Modal lewat Sertifikasi Hak Atas Tanah
pada tanggal
Friday, 8 May 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong para nelayan untuk memanfaatkan kemudahan mengakses permodalan yang disediakan pemerintah, untuk kemajuan usaha.
"Banyak program-program pemerintah pusat yang sebenarnya bagus, hanya di sini (Papua) nelayan belum merespon dengan baik. Kalau di Jawa ada kegiatan dari pemerintah mereka menfaatkan betul, terus kelompok usahanya banyak," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Frangky Walli, di Jayapura, Minggu.
Seperti program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT), yang memudahkan nelayan mengakses modal dari perbaankan dengan menjaminkan asetnya yang telah disertifikatkan, yang masih juga tidak disambut baik.
Karenanya, ucap Frangky, pihaknya akan lebih gencar mensosialisasikan hal ini kepada nelayan agar mereka yang membutuhkan bantuan modal bisa terbantu dan tidak jatuh ke pihak yang salah.
"Sertifikasi ini tetap kita gilir karena didalamnya ada perikanan tangkap, pengolahan dan budidaya juga. Mereka bisa mebgakses modal untuk mengembangkan usaha yang lebih besar nanti kita fasilitasi ke bank untuk diberi pinjaman," tuturnya.
Dari total fasilitas yang disediakan pemerintah bagi para nelayan, ungkapnya, diketahui jika realisasi pinjaman perbankan yang didapat nelayaan Papua adalah yang terkecil di Indonesia.
"Jadi saat Rakor di Jogja beberapa minggu lalu, kementrian paparkan data akses nelayan ke perbankan di seluruh Indonesia. Kita dari target tahunan Rp5 miliar, yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank hanya lima orang," ujarnya. [Antara]
"Banyak program-program pemerintah pusat yang sebenarnya bagus, hanya di sini (Papua) nelayan belum merespon dengan baik. Kalau di Jawa ada kegiatan dari pemerintah mereka menfaatkan betul, terus kelompok usahanya banyak," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Frangky Walli, di Jayapura, Minggu.
Seperti program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT), yang memudahkan nelayan mengakses modal dari perbaankan dengan menjaminkan asetnya yang telah disertifikatkan, yang masih juga tidak disambut baik.
Karenanya, ucap Frangky, pihaknya akan lebih gencar mensosialisasikan hal ini kepada nelayan agar mereka yang membutuhkan bantuan modal bisa terbantu dan tidak jatuh ke pihak yang salah.
"Sertifikasi ini tetap kita gilir karena didalamnya ada perikanan tangkap, pengolahan dan budidaya juga. Mereka bisa mebgakses modal untuk mengembangkan usaha yang lebih besar nanti kita fasilitasi ke bank untuk diberi pinjaman," tuturnya.
Dari total fasilitas yang disediakan pemerintah bagi para nelayan, ungkapnya, diketahui jika realisasi pinjaman perbankan yang didapat nelayaan Papua adalah yang terkecil di Indonesia.
"Jadi saat Rakor di Jogja beberapa minggu lalu, kementrian paparkan data akses nelayan ke perbankan di seluruh Indonesia. Kita dari target tahunan Rp5 miliar, yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank hanya lima orang," ujarnya. [Antara]