Mahasiswa Universitas Cenderawasih Minta Hentikan Pembungkaman Demokrasi
pada tanggal
Saturday, 23 May 2015
KOTA JAYAPURA - Stop bungkam demokrasi di tanah Papua, inilah thema aksi demo damai yang diusung mahasiswa FISIP Uncen kemarin.
Aksi demo damai ini dimulai di depan Gapura Kampus Uncen atas Perumnas 3 Waena, kemarin pagi.
Koordinator demo damai Benny Hisage beserta puluhan rekan rekannya tampak membawa beberapa pamflet yang bertuliskan "Stop pembungkaman demokrasi di tanah Papua".
Mahasiswa kemudian menuju Kampus Uncen bawah jln. Raya Abepura Sentani.
Pamflet bertuliskan "Open Acces To West Papua, West Papua For MSG Kitorang Tolak Jokowi dan stop Pembukaman Demokrasi di Papua" pun tampak dibentangkan.
Alfa Rohromana dalam orasi nya bersma beberapa teman mengatakan, mahasiswa Papua menilai bahwa Demokrasi di Indonesia sekarang ini tidak berjalan sesuai amanat Reformasi yang diamanatkan oleh UU yang berlaku dimana kita di Papua dibatasi untuk menyampaikan aspirasi, selalu ditutup-tutupi dan tidak sesuai kenyataan yang ada.
"Kunjungan Bapak Presiden RI Joko Widodo ke Papua tidak membawa dampak yang bagus bagi orang Papua, maka kami mahasiswa dan rakyat Papua mencabut mandat Jokowi kerena terbukti telah sewenang-wenang dalam dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia sehingga menyusahkan rakyatnya sendiri termasuk kami orang Papua," ujarnya lantang.
Dikatakan pula, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua bukanlah menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) malahan datang untuk menutup masalah pelanggaran HAM yang selama ini disuarakan.
Lanjutnya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang ini kita rasakan di Papua dimana melemahnya nilai tukar rupaiah terhadap dollar amerika menyebabkan perekonomian rakyat Indonesia sangat terpuruk.
Para mahasiswa menilai status Papua saat ini seolah-olah telah menjadi status Daerah Operasi Militer (DOM) karena jumlah aparat TNI/Polri yang terus melonjak di Papua.
Dalam aksi demo ini tampak satu pleton Dalmas dengan 1 mobil Truk dan 1 mobil Boks yang dipimpin oleh Ipda Eddy P (Danton Dalmas Polresta Jayapura). Aksi ini berakhir sekitar pukul 13.00 WIT setelah dibubarkan oleh Polisi. [PasifikPos]
Aksi demo damai ini dimulai di depan Gapura Kampus Uncen atas Perumnas 3 Waena, kemarin pagi.
Koordinator demo damai Benny Hisage beserta puluhan rekan rekannya tampak membawa beberapa pamflet yang bertuliskan "Stop pembungkaman demokrasi di tanah Papua".
Mahasiswa kemudian menuju Kampus Uncen bawah jln. Raya Abepura Sentani.
Pamflet bertuliskan "Open Acces To West Papua, West Papua For MSG Kitorang Tolak Jokowi dan stop Pembukaman Demokrasi di Papua" pun tampak dibentangkan.
Alfa Rohromana dalam orasi nya bersma beberapa teman mengatakan, mahasiswa Papua menilai bahwa Demokrasi di Indonesia sekarang ini tidak berjalan sesuai amanat Reformasi yang diamanatkan oleh UU yang berlaku dimana kita di Papua dibatasi untuk menyampaikan aspirasi, selalu ditutup-tutupi dan tidak sesuai kenyataan yang ada.
"Kunjungan Bapak Presiden RI Joko Widodo ke Papua tidak membawa dampak yang bagus bagi orang Papua, maka kami mahasiswa dan rakyat Papua mencabut mandat Jokowi kerena terbukti telah sewenang-wenang dalam dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia sehingga menyusahkan rakyatnya sendiri termasuk kami orang Papua," ujarnya lantang.
Dikatakan pula, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua bukanlah menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) malahan datang untuk menutup masalah pelanggaran HAM yang selama ini disuarakan.
Lanjutnya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang ini kita rasakan di Papua dimana melemahnya nilai tukar rupaiah terhadap dollar amerika menyebabkan perekonomian rakyat Indonesia sangat terpuruk.
Para mahasiswa menilai status Papua saat ini seolah-olah telah menjadi status Daerah Operasi Militer (DOM) karena jumlah aparat TNI/Polri yang terus melonjak di Papua.
Dalam aksi demo ini tampak satu pleton Dalmas dengan 1 mobil Truk dan 1 mobil Boks yang dipimpin oleh Ipda Eddy P (Danton Dalmas Polresta Jayapura). Aksi ini berakhir sekitar pukul 13.00 WIT setelah dibubarkan oleh Polisi. [PasifikPos]