Komnas HAM Nilai Kunjungan Jokowi akan Sia-sia

JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Papua pada akhir pekan ini. Namun, kehadiran Presiden ke bagian timur Indonesia tersebut dinilai tidak tepat waktu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Salah satu Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan jika dirinya sudah mendengar kabar Jokowi akan berkunjung ke Papua. Akan tetapi, dia berpendapat kondisi Papua yang akhir ini sedang memanas membuat kehadiran Jokowi kemungkinan besar tidak diinginkan masyarakat Papua.

"Menurut saya sedang ada kondisi pro kontra di Papua yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan, sejak Presiden dilantik eskalasi HAM di Papua sangat tinggi," kata Pigai saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/5).

"Eskalasi tersebut sangat tinggi sehingga terjadi hampir setiap hari. Terbaru, ratusan mahasiswa pun diamankan beberapa waktu lalu," ujarnya menambahkan.

Lebih jauh Pigai menyampaikan rasa pesimisnya bahwa kepemimpinan lima tahun Presiden Joko Widodo tidak akan pernah bisa membuat kondisi di Papua aman. Hal itu disebabkan akibat orang-orang di sekeliling Jokowi dinilai tidak ada yang memiliki kepedulian dengan kondisi Papua.

Papua, kata Pigai, saat ini dilihat seperti sebuah provinsi yang terletak di negara tanpa pemimpin. Jokowi tak bisa berbuat apa-apa dalam mendamaikan Papua lantaran orang-orang dekatnya juga tidak dipercaya masyarakat Papua.

"Masyarakat Papua itu lebih percaya pada tokoh agama di sana. Maka dari itu jika orang di dekat Jokowi bukan berasal dari Papua maka mereka tidak akan dipercaya oleh masyarakat Papua," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Jokowi berencana menjumpai tokoh adat setempat dalam kunjungannya ke Papua dan Maluku.

Kunjungan Jokowi ke beberapa wilayah timur Indonesia itu dilakukan pada 6 hingga 11 Mei. Jokowi akan bertolak menuju Ambon, Maluku, malam ini, Rabu (6/5), pukul 22.00 WIB dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menurut Terdjo dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh adat nantinya, belum diketahui apakah Presiden Jokowi akan membahas mengenai upaya pembebasan orang Papua yang menjadi tahanan politik. "Secara spesifik belum," kata dia. [CNN]