Kantor Pos Timika akan Salurkan PSKS kepada 18.491 Keluarga
pada tanggal
Tuesday, 5 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Kantor Pos Indonesia Cabang Timika, Papua akan menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada 18.491 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Mimika mulai 6 Mei 2015.
Kepala Cabang PT Posindo Timika Alexander Korwa kepada Antara di Timika, Senin mengatakan dana yang dikucurkan untuk pembayaran PSKS di Mimika sebesar Rp11.094.600.000.
Setiap RTS akan menerima dana PSKS sebesar Rp600 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jatah tiga bulan pertama selama 2015.
"Untuk dalam Kota Timika kami akan mulai tanggal 6 Mei sampai 15 Mei. Sedangkan untuk wilayah pegunungan dan pesisir pantai, kami akan sesuaikan dengan permintaan dari setiap kepala distrik (camat) setelah penyaluran di Kota Timika tuntas. Pusat memberikan kami target untuk menyalurkan PSKS dalam waktu satu bulan," jelas Alexander.
Dalam rangka itu, katanya, PT Posindo Cabang Timika akan membuka loket khusus untuk penyaluran dana PSKS. RTS yang berhak memperoleh dana bantuan tersebut harus sesuai dengan data peserta KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dikirim dari pusat.
"Pada prinsipnya, kami hanya membayar kepada peserta pemegang KKS yang datanya sudah dikirim dari pusat. Data pemegang KKS itu berdasarkan hasil pendataan penduduk yang dilakukan tahun 2010," jelas Alexander.
Menurut dia, penyaluran PSKS kepada penerima KKS, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Provinsi Papua akan dilakukan secara simbolis langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Jayapura pada 6 Mei.
Terkait rencana tersebut, pihak Kantor Pos Timika sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Mimika dan semua kepala distrik (camat).
Kantor Pos Timika juga telah meminta bantuan pengamanan dari Polres Mimika saat pelaksanaan penyaluran PSKS mengingat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya penyaluran bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya selalu menimbulkan keributan.
Adapun penyaluran dana bantuan untuk program KIP dan KIS di Mimika hingga kini belum terealisasi.
"Untuk KIP dan KIS hingga kini kami belum terima alokasi anggarannya dari pusat. Rencananya kami akan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Mimika (Yohanis Bassang), Dinas Sosial, Dinkes dan Dinas Pendidikan untuk membicarakan rencana penyaluran KIP dan KIS di Mimika," jelas Alexander. [Antara]
Kepala Cabang PT Posindo Timika Alexander Korwa kepada Antara di Timika, Senin mengatakan dana yang dikucurkan untuk pembayaran PSKS di Mimika sebesar Rp11.094.600.000.
Setiap RTS akan menerima dana PSKS sebesar Rp600 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jatah tiga bulan pertama selama 2015.
"Untuk dalam Kota Timika kami akan mulai tanggal 6 Mei sampai 15 Mei. Sedangkan untuk wilayah pegunungan dan pesisir pantai, kami akan sesuaikan dengan permintaan dari setiap kepala distrik (camat) setelah penyaluran di Kota Timika tuntas. Pusat memberikan kami target untuk menyalurkan PSKS dalam waktu satu bulan," jelas Alexander.
Dalam rangka itu, katanya, PT Posindo Cabang Timika akan membuka loket khusus untuk penyaluran dana PSKS. RTS yang berhak memperoleh dana bantuan tersebut harus sesuai dengan data peserta KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dikirim dari pusat.
"Pada prinsipnya, kami hanya membayar kepada peserta pemegang KKS yang datanya sudah dikirim dari pusat. Data pemegang KKS itu berdasarkan hasil pendataan penduduk yang dilakukan tahun 2010," jelas Alexander.
Menurut dia, penyaluran PSKS kepada penerima KKS, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Provinsi Papua akan dilakukan secara simbolis langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Jayapura pada 6 Mei.
Terkait rencana tersebut, pihak Kantor Pos Timika sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Mimika dan semua kepala distrik (camat).
Kantor Pos Timika juga telah meminta bantuan pengamanan dari Polres Mimika saat pelaksanaan penyaluran PSKS mengingat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya penyaluran bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya selalu menimbulkan keributan.
Adapun penyaluran dana bantuan untuk program KIP dan KIS di Mimika hingga kini belum terealisasi.
"Untuk KIP dan KIS hingga kini kami belum terima alokasi anggarannya dari pusat. Rencananya kami akan melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Mimika (Yohanis Bassang), Dinas Sosial, Dinkes dan Dinas Pendidikan untuk membicarakan rencana penyaluran KIP dan KIS di Mimika," jelas Alexander. [Antara]