Kampung Kawasan Mandiri Pangan Perlu Menjadi Perhatian Semua Lembaga Instansi
pada tanggal
Sunday, 24 May 2015
KOTA JAYAPURA - Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi, pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Ketahanan Pangan Dan Koordnasi Penyuluh, melaksanakan kegiatan temu koordinasi kawasan mandiri pangan yang diikuti 13 kabupaten/kota se-Papua, Selasa (19/5) kemarin.
Kegiatan berlangsung di aula Kantor Badan Ketahanan Pangan, Skyline, dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty mewakili Gubernur Papua, didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh, Artikal Patulak SE.MM.
Dalam kegiatan yang berlangsung sehari ini, para peserta mepresentasikan capaian hasil pelaksanaan desa mandiri pangan reguler yang dicanangkan sejak 2012 hingga 2014.
Dimana yang menjadi komodoti unggulan untuk ketahanan adalah penanaman pisang.
Salah satu penyuluh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Yapen, Wahyudi Irianto memamparkan pelaksanaan program pada awalnya di tahun 2012 tidak berjalan maksimal.
Menurutnya, hal ini akibat ada pemahaman di masyarakat yang mengganggap program yang diturunkan hanyalah Proyek yang menguntungkan pemerintah daerah.
Pemahaman itulah yang mulai kita ubah secara perlahan dengan pendekatan yang baik, pendampingan dengan kelompok kelompok tani.
Selanjutnya kita konsen pada pengelolaan anggaran. Dimana pencairan anggaran memang lewat rekening kelompk tani tapi tetap kita kendalikan," paparnya menjelaskan.
Dari yang dilakukan tersebut, kata Wahyudi, pemahaman masyarakat soal proyek mulai berkurang.
"Kita juga tegaskan, mereka harus melakukan kegiatan dari uang yang diberikan, sebab kalau tidak maka dana akan dihentikan," tambahnya.
Di setiap kabupaten anggaran yang diberikan kepada setiap kelompok tani berbeda beda mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 100 juta perkelompok. [Antara]
Kegiatan berlangsung di aula Kantor Badan Ketahanan Pangan, Skyline, dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty mewakili Gubernur Papua, didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh, Artikal Patulak SE.MM.
Dalam kegiatan yang berlangsung sehari ini, para peserta mepresentasikan capaian hasil pelaksanaan desa mandiri pangan reguler yang dicanangkan sejak 2012 hingga 2014.
Dimana yang menjadi komodoti unggulan untuk ketahanan adalah penanaman pisang.
Salah satu penyuluh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Yapen, Wahyudi Irianto memamparkan pelaksanaan program pada awalnya di tahun 2012 tidak berjalan maksimal.
Menurutnya, hal ini akibat ada pemahaman di masyarakat yang mengganggap program yang diturunkan hanyalah Proyek yang menguntungkan pemerintah daerah.
Pemahaman itulah yang mulai kita ubah secara perlahan dengan pendekatan yang baik, pendampingan dengan kelompok kelompok tani.
Selanjutnya kita konsen pada pengelolaan anggaran. Dimana pencairan anggaran memang lewat rekening kelompk tani tapi tetap kita kendalikan," paparnya menjelaskan.
Dari yang dilakukan tersebut, kata Wahyudi, pemahaman masyarakat soal proyek mulai berkurang.
"Kita juga tegaskan, mereka harus melakukan kegiatan dari uang yang diberikan, sebab kalau tidak maka dana akan dihentikan," tambahnya.
Di setiap kabupaten anggaran yang diberikan kepada setiap kelompok tani berbeda beda mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 100 juta perkelompok. [Antara]