DPR Merauke Gelar Rapat Bahas Daya Energi PLN Merauke
pada tanggal
Friday, 22 May 2015
Kabid Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energy Dinas Pertambangan dan Energy Meauke, Roni Manuputi menjelaskan,berdasarkan UU 30 tentang Pelayanan Listrik bagi masyarakat maka sebagai instansi teknis telah membagi wilayah elektrifikasi berdasarkan wilayah Gerbangku yang terdiri atas 8 Kawasan dari Maryana sampai Kaliku.
“Dari data yang kami punya terdapat 72 kampung yang tidak pernah tau apa itu terang.Atau 40.600 jiwa yang tidak tau apa itu terang. Sedangkan rasio elektrifikasi kita Kabupaten Merauke 63%. Secara rasio elektrifikasi kami melihat sudah bagus tapi bicara tentang Otsus masih banyak kampung yang belum merasakan terang.”
Demikian ini disampaikan di Ruang Rapat DPRD Merauke saat pertemuan dengan 2 instansi terkait dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Merauke Ir. Benny Latumahina, Selasa (19/5/2015). Menurutnya, 72 kampung yang belum tersentuh jaringan listrik ini harus diperhatikan secara bersama.
Roni menambahkan, Dinas Pertambangan sudah melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait pengadaan 2 genset oleh Pemda Merauke dengan daya 720 KW, dengan harapan ketika perjanjian kerja sama dibuat agar krisis yang ada di Merauke bisa tertutupi.
Ketika ini berjalan, salah satu mesin mengalami perawatan, dengan biaya over houle dan biayan ini lebih besar dari perjanjian kerja sama. Pembelian KWH oleh PT. PLN dari pemerintah 215/KwH dari 198KwH. Secara perekonomian harga/KwH tidak bisa dalam nilai ekonomi dari perjanjian pengoperasian mesin.
“Kami berharap akan ada kesepakatan baru dalam KwH meter sehingga biaya operasional minimal 1M, kemarin kita baru selesai perawatan biaya over houle 1,2M/1 mesin.” Untuk pengawasan, menurutnya, lampu jalan setiap pelanggan yang membayar listrik sudah termasuk dalam pembayaran penerangan jalan umum (PJU).
Besaran pembayaran PJU pelanggan ke PLN kepada pemda Merauke dikelolah oleh Dispenda. Kalau mengacu pada UU 28 tahun 2009 sewajarnya setengah bagian dari PJU harus diserahkan untuk pengembangan elektrikfikasi Kabupaten Merauke. Namun, yang terjadi Dinas Pertambangan dan Energy tidak pernah mendapatkan angka pasti masyarakat besaran pembayaran dari pelanggan untuk PJU yang disetor ke kas daerah untuk pengembangan elektrifikasi.
“Ini yang dipertanyakan. Sehingga wajar, kalau pengembangan kita agak lambat dalam hal pencapaian rasio eletrikfikasi dengan mengacu kepada geografis kita, mulai dari Maryana sampai ke Kaliko sehingga ada daerah yang tidak bisa dimasuki oleh PT. PLN.”
Manager Area PT.PLN (Persero) Cabang Merauke Nikolaus Renyaan kesempatan berikutnya menjelaskan kondisi terkini dari daya atau kemampuan mesin hanya mencapai 16MgWt, sedangkan beban puncap pada jam 17.22.00Wit berkisar di angka 15,6 dan saveing daya yang tersisa sekitar 0,35MgWt.
“Dari sisi managemen beban kita sebenarnya kita berada dalam keadaan siaga (Divisit). Karena kalau kita mau beroperasional secara normal, maka di PLTD Kelapa V ini kita punya mesin terbesar punya daya 1MgWt. Artinya pada saat operasi dalam keadaan normal dan pada saat 1 mesin dia keluar N-1 atau gangguan, mesinnya kita masih bisa save.”
Diterangkan, akan lebih normal lagi kalau dalam N-2, artinya ada 2 mesin terbesar di PLTD ini dia mengalami gangguan. N-2 akan lebih minus lagi mencapai -1,2. Kondisi seperti ini kalau terjadi maka saat-saat tertentu petugas PLN harus mengurangi jumlah pemakaian di Kota Merauke pada saat beban puncak (dilakukan pemadaman).
Langkah selanjutnya,PLN rencana untuk menyewah mesin sewa dengan daya 3MgWt. Tetapi hal ini harus menunggu kebijakan dari Kantor Wilayah Jayapura dan di Areal Merauke hanya sebagai pelaksana.
Ia mengakui, mesin Pemda dengan daya 2x 750 KwH sangat membantu pelayanan listrik kepada masyarakat. Khusus areal Merauke ada 54.000 pelanggan yang dilayani sampai Kurik dan Kuprik. Tiap bulan memproduksi energy listrik 1,7 juta KwH ,sekitar 3400 untuk biaya produksi, sedangkan yang dijual ke masyarakat untuk segmentarif 1300VA sekitar 1050 maka terjadi minus 3350 atau kerugian PLN sekitar 4 M/bulan.
“Rencana ke depan untuk mengurangi pemadaman di Merauke, sudah dilakukan survey lokasi dari PLN Biak yang berkaitan dengan program pak Jokowi 35.000MgWt.untuk Merauke dapat 20MgWt. Lokasinya ada di Gudang Arang, dekat Pelabuhan Kelapa V dan daerah Kuprik.”
Setoran PJU dari pelanggan ditarik 3%/bulan. Tiap bulan PLN setor ke Pemda sebagai PAD sekitar 272.590.964 juta rupiah. Terkait ini, Wakil Ketua 2 DPRD Benny Latumahina mengatakan, kapasitas mesin PLN yang sedang beroperasional saat ini tidak maksimal. Karena beban puncaknya hampai mencapai kapasitas daya yang tersedia.
Kabid Pajak Bumi dan Bangunan Dispenda Kabupaten Merauke Karel Betaubun mengatakan tugas Dispenda hanya menerima wajib pajak dari PLN, tidak berurusan kepada pelanggan. Penggunaan tariff pra bayar, pajak terus meningkat dibandingkan dengan tarif paska bayar atau manual seperti sebelumnya.
“Kelompok rumah tangga yang KwH 450-900 itu pajaknya 3%/bulan, sedangkan untuk kelompok bisnis 4%/bulan. Tapi untuk fasilitas pemerintah itu bebas karena untuk layanan umum itu bebas pajak. Jika terjadi keterlambatan kami akan lakukan teguran ke PLN tidak langsung kepada pelanggan.”
Kepada pihak Pertambangan diminta untu lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian, pemeliharaan dan pemanfaatan elektrikfikasi. Selanjutnya kepada PLN diminta jika ada program-program yang di turunkan dari APBN harus diketahui oleh Pemda Merauke agar terjadi kesepahaman dan koordinasi yang baik.
“Terkait dengan program Jokowi untuk 20MgWt ini kami dari Pemerintah Daerah dan Dewan juga harus diberitahu supaya kita bisa berkoordinasi agar bisa sesuai dengan perencanaan kedepan,” tambah Benny. [SuaraMerauke]