Dialog Jakarta-Papua Tidak Perlu Ditanggapi

KOTA JAYAPURA - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko menganggap bahwa dialog Jakarta-Papua yang dituntut oleh sekelompok warga Papua tak perlu ditanggapi. Menurut Moeldoko, kunjungan Presiden Joko Widodo sudah memperlihatkan sebagai bentuk dialog yang pernah presiden janjikan kepada warga Papua.

“Apa lagi yang mau didialogkan? Presiden datang ke sini untuk berdialog dengan warga Papua. Seperti kunjungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya akhir tahun lalu, Presiden bahkan berdialog dengan masyarakat adat,” ucap Moeldoko, usai memberikan arahan di depan personil TNI-Polri di Aula Kodam XVII Cenderawasih, Jumat (8/5/2015).

Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi didampingi jajarannya datang berdialog dengan warga Papua untuk memahami permasalahan yang ada dan memberikan solusinya.

“Jangan mengekploitasi hal yang tidak perlu. Yang jelas Pemerintah Pusat datang ke Papua untuk memberikan solusi terbaik bagi warga Papua,” ujar Moeldoko.

Dihubungi terpisah, Ketua Jaringan Damai Papua, Dr Neles Tebay berpandangan berbeda mengenai dialog Jakarta-Papua. Menurut rohaniawan Katolik tersebut, dialog harusnya melibatkan semua pihak-pihak yang terkait dengan masalah Papua, sementara tak semua pihak tersebut bisa hadir menemui Presiden Jokowi.

“Ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam dialog, yakni warga Papua pada umumnya, warga Papua yang bergerilya di hutan dan warga Papua yang berada di luar negeri yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kedua kelompok terakhir yang tidak punya akses untuk berdialog sementara mereka yang menjadi salah satu masalah Indonesia-Papua,” kata Neles melalui telepon selulernya, Jumat (8/5/2015).

Terkait kunjungan Jokowi ke Papua yang kedua kali dilakukannya sejak menjadi presiden, Neles menyampaikan apresiasi dan harapan yang besar untuk mendorong terciptakan Papua sebagai tanah damai. Neles berharap, hendaknya Presiden memerintahkan kepada para pejabat di Papua dari tingkat kabupaten dan provinsi agar mau berdialog dengan warganya.

“Jikalau Presiden mau berdialog dengan warga, maka pada tingkat provinsi dan kabupaten pun harus mau berdialog dengan warganya. Jika ini tidak dilaksanakan percuma pendekatan yang dilakukan Presiden karena tak diimplementasikan di tingkat bawah,” jelas Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur (STFT) Jayapura. [Kompas]