BPS Papua akan Data Penduduk Miskin
pada tanggal
Tuesday, 5 May 2015
KOTA JAYAPURA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengagendakan pendataan penduduk tidak miskin untuk memperoleh data mengenai penduduk miskin di wilayah tersebut, atau penggunaan metoda terbalik dalam sensus.
Kepala BPS Provinsi Papua Didik Kusbiyanto di Jayapura, Senin mengatakan, pendataan penduduk miskin di Papua dan Papua Barat menggunakan sistem yang berbeda dengan yang digunakan secara nasional.
"Yang kita lakukan adalah mendata administrasi dasarnya, dengan mencoret dan mengeluarkan penduduk yang kaya, atau yang tidak miskin kita keluarkan," katanya.
Menurut Didik, jika di tempat lain BPS mencari penduduk yang miskin, justru di Papua dicari yang tidak miskin, jadi dibalik sistem pendataannya.
"Sistem nasional yang mendata penduduk miskin sangat tidak mungkin dilakukan di Papua dan Papua Barat, terutama di daerah gunung yang biayanya jauh lebih tinggi daripada jumlah orang yang didata," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam pendataan secara nasional, untuk memperoleh data mengenai jumlah penduduk miskin, maka pihaknya akan mengundang ketua RT/RW untuk memperlihatkan mana warganya yang miskin dan tidak.
"Jadi untuk Papua dan Papua Barat nantinya yang dicoret adalah penduduk kaya seperti anggota DPRD, anggota MRP, pegawai negeri untuk mengetahui penduduk yang miskin," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal itu dilakukan untuk mempermudah pihaknya mengatasi resiko data yang "error" karena tidak valid. [Antara]
Kepala BPS Provinsi Papua Didik Kusbiyanto di Jayapura, Senin mengatakan, pendataan penduduk miskin di Papua dan Papua Barat menggunakan sistem yang berbeda dengan yang digunakan secara nasional.
"Yang kita lakukan adalah mendata administrasi dasarnya, dengan mencoret dan mengeluarkan penduduk yang kaya, atau yang tidak miskin kita keluarkan," katanya.
Menurut Didik, jika di tempat lain BPS mencari penduduk yang miskin, justru di Papua dicari yang tidak miskin, jadi dibalik sistem pendataannya.
"Sistem nasional yang mendata penduduk miskin sangat tidak mungkin dilakukan di Papua dan Papua Barat, terutama di daerah gunung yang biayanya jauh lebih tinggi daripada jumlah orang yang didata," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam pendataan secara nasional, untuk memperoleh data mengenai jumlah penduduk miskin, maka pihaknya akan mengundang ketua RT/RW untuk memperlihatkan mana warganya yang miskin dan tidak.
"Jadi untuk Papua dan Papua Barat nantinya yang dicoret adalah penduduk kaya seperti anggota DPRD, anggota MRP, pegawai negeri untuk mengetahui penduduk yang miskin," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal itu dilakukan untuk mempermudah pihaknya mengatasi resiko data yang "error" karena tidak valid. [Antara]