Banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Belum Sumbangkan Pendapatan
pada tanggal
Friday, 22 May 2015
KOTA JAYAPURA - "Holding Company" yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sama sekali belum menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun di Jayapura, Kamis, mengatakan, "holding company" belum berkontribusi bagi PAD Papua karena hingga kini Pemprov masih terus melakukan pembenahan dan konsolidasi.
"Walaupun selama ini Pemprov Papua telah memberikan suntikan anggaran terhadap BUMD, tetapi belum mampu memberikan sumbangan PAD," katanya.
Ridwan menjelaskan dari sekian banyak BUMD milik Pemprov Papua, baru PD Irian Bhakti dan Bank Papua yang menyumbangkan PAD.
"Yang namanya bisnis harus dapat memberi keuntungan, selain dapat memberi dana operasional dan tidak menyusahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya.
Ia menuturkan pihaknya harus terus memberikan wawasan kepada para pelaku usaha di Papua, bagaimana menjalankan bisnis dengan baik.
"Hal ini bertujuan untuk melakukan penguatan kualitas dan kapasitas pengusaha Papua yang perlu ditingkatkan, namun tetap membutuhkan sinergi dari semua pihak," katanya lagi.
Ia menambahkan pengelolaan BUMD di Papua selama ini belum maksimal, karena kalau dibandingkan dengan biaya yang masuk dengan hasil atau keuntungan tidak sebanding. [Antara]
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun di Jayapura, Kamis, mengatakan, "holding company" belum berkontribusi bagi PAD Papua karena hingga kini Pemprov masih terus melakukan pembenahan dan konsolidasi.
"Walaupun selama ini Pemprov Papua telah memberikan suntikan anggaran terhadap BUMD, tetapi belum mampu memberikan sumbangan PAD," katanya.
Ridwan menjelaskan dari sekian banyak BUMD milik Pemprov Papua, baru PD Irian Bhakti dan Bank Papua yang menyumbangkan PAD.
"Yang namanya bisnis harus dapat memberi keuntungan, selain dapat memberi dana operasional dan tidak menyusahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya.
Ia menuturkan pihaknya harus terus memberikan wawasan kepada para pelaku usaha di Papua, bagaimana menjalankan bisnis dengan baik.
"Hal ini bertujuan untuk melakukan penguatan kualitas dan kapasitas pengusaha Papua yang perlu ditingkatkan, namun tetap membutuhkan sinergi dari semua pihak," katanya lagi.
Ia menambahkan pengelolaan BUMD di Papua selama ini belum maksimal, karena kalau dibandingkan dengan biaya yang masuk dengan hasil atau keuntungan tidak sebanding. [Antara]