Badan Ketahanan Pangan Diharap Tingkatkan Pertanian di Papua
pada tanggal
Monday, 25 May 2015
KOTA JAYAPURA - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Elia Loupatty meminta kepada Badan ketahanan Pangan ke depan bisa mengajak lembaga instansi terkait lainnya seperti Dinas Pertanian Peternakan untuk duduk bersama membicarakan peningkatan pangan di Papua.
"Ini strategi pandangan dalam rangka ketahanan pangan yang mungkin menurut saya coba kita bersama-sama bicarakan lalu evaluasi apakah APBD Provinsi harus punya peran yang lebih besar,"tuturnya saat memberikan arahan pada Badan Ketahanan Pangan Dan Koordnasi Penyuluh, melaksanakan kegiatan temu koordinasi kawasan mandiri pangan yang diikuti 13 kabupaten/kota se-Papua, Selasa (19/5)
Dikatakan, melalui presentase kabupaten, akan diketahui cara ini terjadi perubahan.
"Kalau yang tidak tahu bertani jadi tahu. Proses ini tidak gampang karena sasaran calon petani. Bagi saya ini harus bersama instansi terkait lainnya untuk duduk bersama. Nanti dari hasil evaluasi ini saya akan laporkan ke Gubernur untuk bisa dimasukkan ke dalam APBD 2016,"jelasnya.
Lanjutnya, ini harus ada program besar dalam rangka perbaikan gizi, tingkat kinerja masyarakat dengan partisipasi langsung.
"Sebab dari tadi saya tidak mendengar laporan apa ada petani baru atau lama, atau petani yang ada berkurang atau bertambah," katanya.
Di kesempatan itu, Loupatty menyarankan, dalam program Prospek hanya ada sebagian pendamping, begitupun PPL. Mungkin itu yang bisa saling dikoordinasikan. Ini bagian dari melakukan sesuatu yang baik di masayarakat sehingga dari strategi segi ketahanan, keterpaduan sinergitas sangat penting perlu diawali dengan perencanaan.
"Harus rancang per sub sektor untuk melihat secara bersama untuk bisa dilihat mana yang harus ditangani.Sebab kalau ini ditangani serius denga uang besar akan berdampak besar. Saya rasa tidak akan ada orang kampung nganggur," ujar Loupatty.
13 kabupaten yang masuk dalam kawasan mandiri pangan antara lain, kabupaten/Kota Jayapura, Sarmi, Keerom, Mimika, Nabire, jayawijaya, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Merauke, Kep. Yapen, Waropen, Supiori, Biak Numfor. [Antara]
"Ini strategi pandangan dalam rangka ketahanan pangan yang mungkin menurut saya coba kita bersama-sama bicarakan lalu evaluasi apakah APBD Provinsi harus punya peran yang lebih besar,"tuturnya saat memberikan arahan pada Badan Ketahanan Pangan Dan Koordnasi Penyuluh, melaksanakan kegiatan temu koordinasi kawasan mandiri pangan yang diikuti 13 kabupaten/kota se-Papua, Selasa (19/5)
Dikatakan, melalui presentase kabupaten, akan diketahui cara ini terjadi perubahan.
"Kalau yang tidak tahu bertani jadi tahu. Proses ini tidak gampang karena sasaran calon petani. Bagi saya ini harus bersama instansi terkait lainnya untuk duduk bersama. Nanti dari hasil evaluasi ini saya akan laporkan ke Gubernur untuk bisa dimasukkan ke dalam APBD 2016,"jelasnya.
Lanjutnya, ini harus ada program besar dalam rangka perbaikan gizi, tingkat kinerja masyarakat dengan partisipasi langsung.
"Sebab dari tadi saya tidak mendengar laporan apa ada petani baru atau lama, atau petani yang ada berkurang atau bertambah," katanya.
Di kesempatan itu, Loupatty menyarankan, dalam program Prospek hanya ada sebagian pendamping, begitupun PPL. Mungkin itu yang bisa saling dikoordinasikan. Ini bagian dari melakukan sesuatu yang baik di masayarakat sehingga dari strategi segi ketahanan, keterpaduan sinergitas sangat penting perlu diawali dengan perencanaan.
"Harus rancang per sub sektor untuk melihat secara bersama untuk bisa dilihat mana yang harus ditangani.Sebab kalau ini ditangani serius denga uang besar akan berdampak besar. Saya rasa tidak akan ada orang kampung nganggur," ujar Loupatty.
13 kabupaten yang masuk dalam kawasan mandiri pangan antara lain, kabupaten/Kota Jayapura, Sarmi, Keerom, Mimika, Nabire, jayawijaya, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Merauke, Kep. Yapen, Waropen, Supiori, Biak Numfor. [Antara]