Uskup John Saklil Kritik Kinerja Pemda Mimika
pada tanggal
Wednesday 29 April 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, Mgr John Philip Saklil mengkritik keras kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Mimika yang dinilainya kurang sungguh-sungguh membangun masyarakat.
Berbicara kepada Antara di Timika, Uskup Saklil mengatakan, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Para pejabat dinilai lebih sibuk dengan berbagai urusan di luar daerah ketimbang melihat dan memperhatikan masyarakat yang bermukim di kampung-kampung pedalaman.
"Kita lihat saja sekarang, roda pemerintahan tidak jalan. Kehancuran Timika terjadi karena roda pemerintahan tidak jalan," ujar Uskup Saklil.
Uskup menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pembangunan masyarakatnya.
"Pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk memperhatikan masyarakatnya. Tugas pembangunan masyarakat itu merupakan tugas utama pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat bukan untuk jalan-jalan," kritik Uskup.
Uskup kelahiran Kampung Umar Mimika Barat itu menilai selama ini pemerintah di Mimika sering lalai mengembang tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan rakyat. Akibatnya, pembangunan kehidupan masyarakat di kampung-kampung pedalaman dan pesisir, terutama yang jauh dari Kota Timika sama sekali terabaikan.
"Kalaupun di Mimika ada lembaga seperti PT Freeport Indonesia, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), mereka tidak bisa mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah. Mereka hanya sifatnya membantu pemerintah untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Jangan terbalik seolah-olah mereka menjalankan tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Uskup Saklil menilai sangat aneh jika Kabupaten Mimika yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Papua (APBD 2015 mencapai Rp2,235 triliun) tetapi rakyatnya tidak merasakan perubahan pembangunan yang berarti.
"Kita realistis saja, Timika ini dibangun oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Kita bisa lihat apa yang pemerintah bangun, paling cuma kantor bupati. Yang lain-lain itu swasta yang bangun karena orang mendapatkan banyak kemudahan untuk mengelola potensi di Mimika mengingat di sini ada perusahaan Freeport. Lalu uang pemerintah yang banyak-banyak itu dipakai untuk apa. Seharusnya itu digunakan untuk membangun masyarakat," ujarnya.
Uskup Saklil berharap agar Pemkab Mimika benar-benar serius untuk membangun kehidupan warga setempat, terutama di kampung-kampung pedalaman dan pesisir di mana kantong-kantong masyarakat asli Suku Amungme dan Kamoro bermukim dan hidup.
Untuk diketahui, dalam kurun waktu satu bulan terakhir Bupati Mimika Eltinus Omaleng jarang berada di Timika. Belum lama ini Bupati Omaleng bersama sejumlah bupati di Provinsi Papua ikut serta dalam kegiatan kunjungan kerja Gubernur Papua Lukas Enembe ke Tiongkok untuk menjajaki kerja sama investasi dengan pengusaha setempat dalam membangun industri smelter di Papua.
Selama Bupati Omaleng tidak berada di tempat, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika dijalankan oleh Wakil Bupati Yohanis Bassang.[Antara]
Berbicara kepada Antara di Timika, Uskup Saklil mengatakan, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Para pejabat dinilai lebih sibuk dengan berbagai urusan di luar daerah ketimbang melihat dan memperhatikan masyarakat yang bermukim di kampung-kampung pedalaman.
"Kita lihat saja sekarang, roda pemerintahan tidak jalan. Kehancuran Timika terjadi karena roda pemerintahan tidak jalan," ujar Uskup Saklil.
Uskup menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pembangunan masyarakatnya.
"Pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk memperhatikan masyarakatnya. Tugas pembangunan masyarakat itu merupakan tugas utama pemerintah. Pemerintah dipilih oleh rakyat bukan untuk jalan-jalan," kritik Uskup.
Uskup kelahiran Kampung Umar Mimika Barat itu menilai selama ini pemerintah di Mimika sering lalai mengembang tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan rakyat. Akibatnya, pembangunan kehidupan masyarakat di kampung-kampung pedalaman dan pesisir, terutama yang jauh dari Kota Timika sama sekali terabaikan.
"Kalaupun di Mimika ada lembaga seperti PT Freeport Indonesia, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), mereka tidak bisa mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemerintah. Mereka hanya sifatnya membantu pemerintah untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Jangan terbalik seolah-olah mereka menjalankan tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Uskup Saklil menilai sangat aneh jika Kabupaten Mimika yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Papua (APBD 2015 mencapai Rp2,235 triliun) tetapi rakyatnya tidak merasakan perubahan pembangunan yang berarti.
"Kita realistis saja, Timika ini dibangun oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Kita bisa lihat apa yang pemerintah bangun, paling cuma kantor bupati. Yang lain-lain itu swasta yang bangun karena orang mendapatkan banyak kemudahan untuk mengelola potensi di Mimika mengingat di sini ada perusahaan Freeport. Lalu uang pemerintah yang banyak-banyak itu dipakai untuk apa. Seharusnya itu digunakan untuk membangun masyarakat," ujarnya.
Uskup Saklil berharap agar Pemkab Mimika benar-benar serius untuk membangun kehidupan warga setempat, terutama di kampung-kampung pedalaman dan pesisir di mana kantong-kantong masyarakat asli Suku Amungme dan Kamoro bermukim dan hidup.
Untuk diketahui, dalam kurun waktu satu bulan terakhir Bupati Mimika Eltinus Omaleng jarang berada di Timika. Belum lama ini Bupati Omaleng bersama sejumlah bupati di Provinsi Papua ikut serta dalam kegiatan kunjungan kerja Gubernur Papua Lukas Enembe ke Tiongkok untuk menjajaki kerja sama investasi dengan pengusaha setempat dalam membangun industri smelter di Papua.
Selama Bupati Omaleng tidak berada di tempat, roda pemerintahan di Kabupaten Mimika dijalankan oleh Wakil Bupati Yohanis Bassang.[Antara]