Program Prioritas Dinas Kesehatan akan Dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
pada tanggal
Wednesday, 29 April 2015
KOTA JAYAPURA - Sejumlah program prioritas Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua diajukan hingga dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta.
"Kami dari UP2KP (Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua)dan pejabat dari Dinkes Provinsi Papua mengajukan program yang diprioritaskan sehingga dibahas di Bappenas pada Jumat (24/4)," kata Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, di Jayapura, Senin.
Menurut Esau, program prioritas pertama yang diajukan untuk dibahas di Bappenas yakni pembangunan baru rumah sakit rujukan nasional tipe A dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp300 miliar.
Program selanjutnya yakni pengembangan enam rumah sakit rujukan nasional yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, RSUD Kabupaten Biak, RSUD Kabupaten Mimika, RSUD Kabupaten Merauke, RSUD Kabupetan Wamena dan RSUD Kabupaten Nabire.
"Estimasi anggaran untuk pengembangan masing-masing rumah sakit tersebut sebesar Rp400 miliar," kata Esau.
Selanjutnya, kata dia, program prioritas pembangunan rumah sakit pratama yakni rumah akit Kabupaten Sarmi, Rumah Sakit Kabupaten Deiyai, Rumah Sakit Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Kabupaten Lanny Jaya, Rumah Sakit Kabupaten Waropen dan Rumah Sakit Kabupaten Intan Jaya.
"Estimasi anggaran untuk rumah sakit di masing-masing kabupaten tersebut senilai Rp100 miliar, ujarnya.
Pembahasan lainnya di Bappenas adalah keterkaitan kerja antara UP2KP dan Dinkes Papua dalam hal pengawasan, pengendalian dan monitoring.
Ia menambahkan, pengawasan yang dibahas yakni menyangkut pembayaran premi jasa jaminan kesehatan atau integrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Papua Sehat (KPS).
"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah menjamin tiga juta jiwa yang didalamnya orang asli Papua sekitar 1,2 juta jiwa, dan orang asli Papua yang tidak terakomodasi oleh BPJS sekitar 60 persen atau satu juta delapan puluh ribu jiwa maka premi yang dibayarkan sekitar Rp350 miliar," tambah Esau. [Antara]
"Kami dari UP2KP (Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua)dan pejabat dari Dinkes Provinsi Papua mengajukan program yang diprioritaskan sehingga dibahas di Bappenas pada Jumat (24/4)," kata Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, di Jayapura, Senin.
Menurut Esau, program prioritas pertama yang diajukan untuk dibahas di Bappenas yakni pembangunan baru rumah sakit rujukan nasional tipe A dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp300 miliar.
Program selanjutnya yakni pengembangan enam rumah sakit rujukan nasional yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, RSUD Kabupaten Biak, RSUD Kabupaten Mimika, RSUD Kabupaten Merauke, RSUD Kabupetan Wamena dan RSUD Kabupaten Nabire.
"Estimasi anggaran untuk pengembangan masing-masing rumah sakit tersebut sebesar Rp400 miliar," kata Esau.
Selanjutnya, kata dia, program prioritas pembangunan rumah sakit pratama yakni rumah akit Kabupaten Sarmi, Rumah Sakit Kabupaten Deiyai, Rumah Sakit Kabupaten Tolikara, Rumah Sakit Kabupaten Lanny Jaya, Rumah Sakit Kabupaten Waropen dan Rumah Sakit Kabupaten Intan Jaya.
"Estimasi anggaran untuk rumah sakit di masing-masing kabupaten tersebut senilai Rp100 miliar, ujarnya.
Pembahasan lainnya di Bappenas adalah keterkaitan kerja antara UP2KP dan Dinkes Papua dalam hal pengawasan, pengendalian dan monitoring.
Ia menambahkan, pengawasan yang dibahas yakni menyangkut pembayaran premi jasa jaminan kesehatan atau integrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Papua Sehat (KPS).
"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah menjamin tiga juta jiwa yang didalamnya orang asli Papua sekitar 1,2 juta jiwa, dan orang asli Papua yang tidak terakomodasi oleh BPJS sekitar 60 persen atau satu juta delapan puluh ribu jiwa maka premi yang dibayarkan sekitar Rp350 miliar," tambah Esau. [Antara]