Partai Golkar Wilayah Papua Tanggapi Dingin Laporan Pihak Versi Munas
pada tanggal
Sunday, 26 April 2015
KOTA JAYAPURA - Adanya laporan pihak Golkar Papua versi Munas Bali ke Polda Papua yang melaporkan Golkar Papua versi Munas Ancol, pada Kamis (16/4), ditanggapi dingin oleh Paskalis Kossai selaku Plt. Korwil Papua dan Papua Barat Golkar versi Ancol. “Laporan ke Polda tak jadi masalah dan rapat konsolidasi yang kami lakukan kemarin merupakan kegiatan internal partai. Polisi tak punya hak melarang karena itu sesuai undang-undang,” kata Paskalis didampingi Plt. Sekretaris DPD Golkar Papua, versi Ancol, Victor Abaidata, pada Jumat (17/4).
Menurutnya, mereka yang melaporkan ke Polda karena tidak ingin mereka memakai gedung Golkar. “Kami sampaikan ke kepolisian kalau persiapan kami sudah maksimal. Akhirnya, pihak Polda menyatakan hanya menjaga agar tak terjadi gesekan di masyarakat. Kami koordinasi ke pusat sehingga kami bisa jalan. Tak ada masalah. Semua sudah beres,” katanya.
Ia mengemukakan, bahwa Golkar di Papua tetap satu. Hanya saja ada segelintir orang-orang tertentu yang sudah terlanjur punya ideologi dengan figur tertentu, sehingga tak suka dengan kondisi yang ada. “Puncak konsolidasi pada Munas 2016 mendatang. Disitu semua pihak diberi kesempatan maju. Sekarang ini adalah membenahi kepengurusan di daerah yang sudah vakum,” ucapnya.
Katanya, pasca Munas Bali dan Ancol lalu, tak ada kepengurusan partai Golkar di semua daerah. Sesuai AD/ADRT sudah dimisioner. Melihat kevakuman itu, pihak DPP Golkar versi Ancol yang mengklaim diakui pemerintah segera membahani kepengurus dibawahnya.
“Kami di SK kan DPP yang diakomodir pemerintah. Kalau kami tidak bertindak, konsekuensinya pada dalam Pilkada, ketika mereka dimisoner dan mengajukan calon, KPU akan mempertanyakan legalitasinya. Makanya kami konsolidasi dan mengantsipasi hal itu,” katanya.
Hal yang sama dikatakan pelaksana Sekretaris Golkar Papua versi Ancol, Victor Abaidata. Menurutnya, pihaknya bukan mengambil alih kantor Golkar Papua. Ini hanya masalah penafsiran. “Kalau masalah cap dan nomor surat, bukan kami bikin sendiri seperti yang dinilai pihak tertentu,” kata Victor Abaidata.
Sementara itu Fraksi Golkar DPR Papua berharap Partai Golkar di Papua tidak ada kubu-kubu, baik itu kubu dari Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. “Kami dari Fraksi Golkar DPR Papua yang berada di tengah-tengah dan tidak memihak kepada siapapun meminta agar tidak terbelah menjadi dua kubu. Kami ingin Partai Golkar di Papua bersatu,” kata anggota Fraksi Golkar DPR Papua, Deerd Tabuni kepada Bintang Papua, Jumat (17/4) kemarin.
Menurutnya, kader Golkar merupakan kader yang membesarkan Partai Golkar sehingga tidak boleh ada perpecahan, apalagi di Papua. “Memang kita akui bahwa Versi hasil keputusan Ancol yang kini sedang melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Itu karena berdasarkan amanatnya Mahkmah Partai dan mendapat legalitas sesuai keputusan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.
Deerd meminta, Partai Golkar yang sudah besar tidak mau ada yang korban agar tidak berimbas ke daerah, karena di tahun 2015 ini akan dilaksanakan pilkada serentak. “Golkar ingin bersama-sama bertarung dalam pemilihan Gubernur, Walikota, maupun Bupati di tahun 2015 ini. Kader Golkar harus ingin maju dan kalau menghambat maka itu sia-sia, sehingga kami minta Golkar harus bersatu dari sekarang. Begitu juga di Papua,” mintanya.
Ia mengemukakan, masalah beda pendapat di Jakarta tidak boleh sama sekali berimbas di daerah dan lebih khusus di Papua. Para senior kader harus melihat kedepan demi kepentingan partai, kepentingan bangsa dan negara. “Secara organisasi kita harus mengerti bagaimana berorganisasi, kemudian bagaimana partai ini menyatukan satu versi. Peristiwa harus dijadikan pembelajaran berharga bagi kita semua, sehingga kita bisa berubah menjadi satu dan satu tujuan yakni membangun Golkar. Kita bersatu agar Golkar ini maju,” pungkasnya. [BintangPapua]
Menurutnya, mereka yang melaporkan ke Polda karena tidak ingin mereka memakai gedung Golkar. “Kami sampaikan ke kepolisian kalau persiapan kami sudah maksimal. Akhirnya, pihak Polda menyatakan hanya menjaga agar tak terjadi gesekan di masyarakat. Kami koordinasi ke pusat sehingga kami bisa jalan. Tak ada masalah. Semua sudah beres,” katanya.
Ia mengemukakan, bahwa Golkar di Papua tetap satu. Hanya saja ada segelintir orang-orang tertentu yang sudah terlanjur punya ideologi dengan figur tertentu, sehingga tak suka dengan kondisi yang ada. “Puncak konsolidasi pada Munas 2016 mendatang. Disitu semua pihak diberi kesempatan maju. Sekarang ini adalah membenahi kepengurusan di daerah yang sudah vakum,” ucapnya.
Katanya, pasca Munas Bali dan Ancol lalu, tak ada kepengurusan partai Golkar di semua daerah. Sesuai AD/ADRT sudah dimisioner. Melihat kevakuman itu, pihak DPP Golkar versi Ancol yang mengklaim diakui pemerintah segera membahani kepengurus dibawahnya.
“Kami di SK kan DPP yang diakomodir pemerintah. Kalau kami tidak bertindak, konsekuensinya pada dalam Pilkada, ketika mereka dimisoner dan mengajukan calon, KPU akan mempertanyakan legalitasinya. Makanya kami konsolidasi dan mengantsipasi hal itu,” katanya.
Hal yang sama dikatakan pelaksana Sekretaris Golkar Papua versi Ancol, Victor Abaidata. Menurutnya, pihaknya bukan mengambil alih kantor Golkar Papua. Ini hanya masalah penafsiran. “Kalau masalah cap dan nomor surat, bukan kami bikin sendiri seperti yang dinilai pihak tertentu,” kata Victor Abaidata.
Sementara itu Fraksi Golkar DPR Papua berharap Partai Golkar di Papua tidak ada kubu-kubu, baik itu kubu dari Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. “Kami dari Fraksi Golkar DPR Papua yang berada di tengah-tengah dan tidak memihak kepada siapapun meminta agar tidak terbelah menjadi dua kubu. Kami ingin Partai Golkar di Papua bersatu,” kata anggota Fraksi Golkar DPR Papua, Deerd Tabuni kepada Bintang Papua, Jumat (17/4) kemarin.
Menurutnya, kader Golkar merupakan kader yang membesarkan Partai Golkar sehingga tidak boleh ada perpecahan, apalagi di Papua. “Memang kita akui bahwa Versi hasil keputusan Ancol yang kini sedang melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Itu karena berdasarkan amanatnya Mahkmah Partai dan mendapat legalitas sesuai keputusan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.
Deerd meminta, Partai Golkar yang sudah besar tidak mau ada yang korban agar tidak berimbas ke daerah, karena di tahun 2015 ini akan dilaksanakan pilkada serentak. “Golkar ingin bersama-sama bertarung dalam pemilihan Gubernur, Walikota, maupun Bupati di tahun 2015 ini. Kader Golkar harus ingin maju dan kalau menghambat maka itu sia-sia, sehingga kami minta Golkar harus bersatu dari sekarang. Begitu juga di Papua,” mintanya.
Ia mengemukakan, masalah beda pendapat di Jakarta tidak boleh sama sekali berimbas di daerah dan lebih khusus di Papua. Para senior kader harus melihat kedepan demi kepentingan partai, kepentingan bangsa dan negara. “Secara organisasi kita harus mengerti bagaimana berorganisasi, kemudian bagaimana partai ini menyatukan satu versi. Peristiwa harus dijadikan pembelajaran berharga bagi kita semua, sehingga kita bisa berubah menjadi satu dan satu tujuan yakni membangun Golkar. Kita bersatu agar Golkar ini maju,” pungkasnya. [BintangPapua]