Dana Satpol PP Papua Harus Dianggarkan dari Pusat
pada tanggal
Sunday, 26 April 2015
Hal itu dikatakannya, mengingat Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, Ir.Asadullah, dalam sambutannya telah memberikan anggaran dana bagi Satpol PP Kabupaten Merauke.
“Saya minta Satpol PP kabupaten/kota se-Provinsi Papua juga dianggarankan, karena Merauke juga sudah diberi. Bila tidak pasti Satpol PP di kabupaten/kota selain Merauke akan bertanya-tanya,” ungkapnya.
“Dari pada didemo lebih dahulu saya katakan dahulu. Ketika Merauke dapat, maka kabupaten lain harus dapat,” kelakarnya disambut tepuk tangan peserta Rakernis.
Dikatakan Asisten I, bahwa Satpol PP sangat penting keberadaannya, penguatan akan lembaga itu juga sangat penting sampai pada sarana dan prasarannya.
Terkait sambutan Bupati Nabire, Isaias Douw, yang mengatakan telah menganggarkan dana untuk Satpol PP Kabupaten Nabire cukup besar, Asisten I memberikan apresiasi dengan harapan itu akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua.
Terkait kondisi daerah Kabupaten Nabire yang aman, kondusif dan terkendali selama kepemimpinan Isaias Douw sebagai Bupati, menurutnya, sebenarnya Nabire dianggap rawan karena Nabire sebagai daerah sentral sehingga menjadi aktivitas daerah pegunungan tengah lain seperti Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak dan Intan Jaya. Namun berkat kerjasa sama yang baik yang dibangun Bupati Nabire dengan Muspida, pihat TNI, Polri, Satpol PP dan masyarakat sehingga Nabire aman dan terkendali.
Terkait permintaan dukungan Isaias Douw untuk maju lagi dalam bursa Bupati Nabire 2015, Asisten I menyatakan tidak perlu ada rasa kuatir, pasalnya disamping mampu mengendalikan daerah Kabupaten Nabire yang aman dan terkendali, selama ini semua programnya didukung oleh lapisan masyarakat.
Secara khusus, Asisten I menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, Satpol PP dan masyarakat yang telah menciptakan situasi Kabupaten Nabire yang aman dan terkendali.
Terkait Rakernis Satpol PP, dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Papua mengatakan, Rakernis mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi penegakan Perda, menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didaerah masing-masing.
Salah satu tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup dan menciptakan situasi yang aman, tertib dan damai.
Situasi yang aman dan damai merupakan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, dan kondisi itu pula merupakan prasyarat tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu penanganan ketentraman dan ketertiban secara tepat, baik dan benar.
Untuk mewujudkan itu, dibentuk Satpol PP yang merupakan satu-satunya satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk oleh undang-undang yang diharapkan mampu mengelola dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Dan itu merupakan input dari Rakernis Satpol PP kelima tahun 2015.
Rakernis Satpol PP se-Provinsi Papua mempunyai peran strategis dalam rangka penyelenggaraan tugas Satpol PP sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yakni menegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Satpol PP adalah tentaranya pemerintah. Didalammnya bertugas mengamankan daerah itu. Satpol PP juga bertugas mengamankan PNS yang tidak menjalankan tugas aparatur negara,” ujarnya.
Imbuhnya, yang mengendalikan aparatur sipil negara adalah Satpol PP, menegakan aturan di Kantor Gubernur dan Bupati itu Satpol PP. Namun dalam permasalahan besar silahkan berkoordinasi dengan TNI dan Polri, tetapi dalam tugas khusus yang diemban Satpol PP untuk mengendalikan PNS dan menegakan Perda, Perdasus dan Perdasi itu Satpol PP.
Makerkwa mengharapkan, saat kembali dari Rakernis, Satpol PP agar membantu bupati didaerahnya masing-masing. Asisten I Setda Papua, juga meminta kepada Direktur Satpol PP dan Satlinmas Kemendagri agar membuat edaran yang ditujukan kepada para bupati/walikota seluruh Indonesia utamanya di Papua agar menganggarkan dana untuk Satpol PP dari APBD setiap tahun.
Asisten mengharapkan, Rakernis dapat menghasilkan program kerja, kesamaan pemahaman tentang ruang lingkup kebijakan pembangunan daerah dan mengkaji pelaksanaan tugas dalam rangka menciptakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah. [PapuaposNabire]