Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Tolak Pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya
pada tanggal
Thursday, 5 March 2015
KOTA JAYAPURA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Eferen cabang Jayapura, menolak tegas rencana pembangunan Markas Komando Brimob di Kabupaten Jayawijaya yang direncanakan oleh Bupati dan Pemda Jayawijaya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Fansiskus Takimai saat menggelar Jumpa Pers di Sekretariat PMKRI, Minggu, (1/3/2015) kemarin.
“Kami dengan tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, karena hal itu akan mendatangkan berbagai permasalahan bagi warga masyarakat yang beraktifitas disitu,” tegas Fransiskus.
Kekerasan yang terjadi di negara ini, lanjut Fransiskus, ada dua pertama steit aktor dan non steit aktor yang bisa terjadi di Papua, baik olehTNI/Polri dan para pengusaha yang menanam modal saham di Papua dan dengan jelas kami menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya.
“Dan pembangunan Mako Brimob tersebut tidak memenuhi syarat, dengan alasan di Kabupaten Jayawijaya sudah ada TNI/Polri yang sudah bertugas di wamena,” ungkap Fransiskus.
Sementara itu, Soleman Itlay, Aktivis di Kabupaten Jayawijaya, mengatakan kita memeberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, yang dengan tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya.
“Dukungan DPRP merupakan satu kekuatan kami untuk melawan dan menggagalkan Pemda Jayawijaya dalam membangun Mako Brimob karena itu bukan aspirasi murni dari masyarakat Jayawijaya," tutur Soleman.
Soleman menambahkan, pertemuan mereka dengan DPRD Kabupaten Jayawijaya berjalan dengan baik, dan dalam pertemuan tersebut mereka menyepakati untuk berdialog dengan membuka ruang demorasi serta menyatuhkan presepsi bersama.
“Kami berharap dengan dialog tersebut DPRD dapat menghadirkan seluruh pemilik hak ulayat dan masyarakat baik dari pro maupun kontra sehingga kita dapat melihat itu murni aspirasi rakyat atau kepentingan segelintir elit politik,” tegasnya.
Pembangunan Mako Brimob, lanjut Soleman, merupakan ancaman besar bagi seluruh masyarakat yang berada di pegunungan tengah sehingga kami berharap semua organisasi lokal kabupaten pemekaran baru dapat merapatkan barisan dan mengambil bagian untuk menolak pembangunan tersebut.
“Kami membutuhkan pastisipasi dari teman-teman daerah pemekaran baru di pegunungan tenggah untuk bergabung dengan kami karena ini masalah kami bersama.” terangnya. [SuaraPapua]
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Fansiskus Takimai saat menggelar Jumpa Pers di Sekretariat PMKRI, Minggu, (1/3/2015) kemarin.
“Kami dengan tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, karena hal itu akan mendatangkan berbagai permasalahan bagi warga masyarakat yang beraktifitas disitu,” tegas Fransiskus.
Kekerasan yang terjadi di negara ini, lanjut Fransiskus, ada dua pertama steit aktor dan non steit aktor yang bisa terjadi di Papua, baik olehTNI/Polri dan para pengusaha yang menanam modal saham di Papua dan dengan jelas kami menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya.
“Dan pembangunan Mako Brimob tersebut tidak memenuhi syarat, dengan alasan di Kabupaten Jayawijaya sudah ada TNI/Polri yang sudah bertugas di wamena,” ungkap Fransiskus.
Sementara itu, Soleman Itlay, Aktivis di Kabupaten Jayawijaya, mengatakan kita memeberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, yang dengan tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya.
“Dukungan DPRP merupakan satu kekuatan kami untuk melawan dan menggagalkan Pemda Jayawijaya dalam membangun Mako Brimob karena itu bukan aspirasi murni dari masyarakat Jayawijaya," tutur Soleman.
Soleman menambahkan, pertemuan mereka dengan DPRD Kabupaten Jayawijaya berjalan dengan baik, dan dalam pertemuan tersebut mereka menyepakati untuk berdialog dengan membuka ruang demorasi serta menyatuhkan presepsi bersama.
“Kami berharap dengan dialog tersebut DPRD dapat menghadirkan seluruh pemilik hak ulayat dan masyarakat baik dari pro maupun kontra sehingga kita dapat melihat itu murni aspirasi rakyat atau kepentingan segelintir elit politik,” tegasnya.
Pembangunan Mako Brimob, lanjut Soleman, merupakan ancaman besar bagi seluruh masyarakat yang berada di pegunungan tengah sehingga kami berharap semua organisasi lokal kabupaten pemekaran baru dapat merapatkan barisan dan mengambil bagian untuk menolak pembangunan tersebut.
“Kami membutuhkan pastisipasi dari teman-teman daerah pemekaran baru di pegunungan tenggah untuk bergabung dengan kami karena ini masalah kami bersama.” terangnya. [SuaraPapua]