Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus
pada tanggal
Tuesday, 3 March 2015
“Kami sangat kesal atas ditolak dan undurkannya rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus oleh pemerintah pusat dalam rancangan Prolegnas,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib kepada Salam Papua pada Rabu (25/2).
Dikatakan kekecewaan itu muncul akibat ketidak pedulian pemerintah pusat atas tata regulasi di Papua yang dinilai bertumpuk-tumpuk dan saling berbenturan. Sebab yang sangat disesali adalah, selama kepemimpinan dua gubenur definitif dan tiga gubernur caretaker, mereka melakukan berbagai kegiatan tanpa mengikuti tata aturan yang benar.
“Maka pada kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, mereka meminta kami, MRP untuk melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki regulasi-regulasi itu kedalam draft Otsus Plus,” ujarnya.
Selanjutnya pihaknya sangat kesal dengan penolakan ini, sebab ketika DPR-RI menolak draft peraturan yang sebenarnya baik dan sesuai dengan kondisi orang Papua saat ini, mereka secara langsung menolak adanya peningkatan pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan.
“RUU Otsus Plus ini merupakan perbaikan dari hasil evaluasi, tapi begitu ditolak kita terkesan seperti disuruh jalan ditempat. Sebab selama ini regulasi-regulasi yang ada sudah tumpang tindih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati saat ini terbentur dengan perdasi dan perdasus, serta aturan-aturan sektoral baik keputusan menteri ataupun keputusan presiden. Ini kan tidak maksimal, dan hanya membebankan rakyat yang ada pada era otonomi khusus ini,” kata Murib.
Sembari menyatakan bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat Papua melalui RUU ini adalah tatanan aturan yang ringkas dan jelas, sehingga mampu menjawab semua aspirasi rakyat Papua melalu perdasi dan perdasus, yang selama ini dibuat, tanpa lagi berbenturan dengan aturan-aturan sektoral.
“Sebenarnya kami punya kewenangan supaya meniadakan aturan-aturan sektoral itu dengan cara hadirkan Undang-Undang Otsus Plus, sehingga aturan-aturan itu gugur secara hukum dan turunan resminya adalah perdasi dan perdasus, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati menjadi jelas, sesuai dengan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Ia mengharapkan agar draft RUU Otsus Plus yang 25 persennya merupakan aspirasi yang baru-baru ini disampaikan oleh masyarakat asli Papua dapat dikaji, Sehingga kewenangan Papua untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagai pengganti tuntutan referendum dapat berjalan dengan tepat dan tidak sia-sia.
“Kami sangat kesal dengan sikap pemerintan pusat, sebab tinggal 13 tahun lagi kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan kalau hilang, maka impian kita di Papua ini akan menjadi sia-sia saja, sebab niat baik untuk membangun Papua akan sirna begitu saja,” pungkasnya. [SalamPapua]