Lukas Enembe Ajak 11 Bupati Dukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
pada tanggal
Friday, 6 March 2015
KOTA JAYAPURA - Untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Papua yang bakal diikuti 11
kabupaten, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, meminta 11 bupati yang
daerahnya akan menggelar Pilkada serentak akhir tahun ini untuk
memberikan dukungan. Sebelas kabupaten yang akan menggelar Pilkada akhir
tahun ini yaitu Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Merauke, Keerom, Nabire,
Yahukimo, Pegunungan Bintang, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya dan
Waropen.
Gubernur Lukas Enembe meminta agar 11 bupati tersebut mempersiapkan segalar sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada khususnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah. “Bapak-bapak (bupati, red) harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan KPU maupun Panwaslu. Selian itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili juga harus mendata penduduk dengan baik, karena data penduduk setiap saat berubah,” ungkap Gubernur Lukas Enembe pada rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Bupati 11 kabupaten bersama dengan 11 KPU kabupaten di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/3).
Gubernur Lukas Enembe berharap 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini bisa melaksanakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.”Kalau waktunya sudah ditentukan, jangan ada yang ganggu-ganggu lagi karena sudah secara nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe meminta kepada bupati yang pada Pilkada serentak nanti masih ingin maju, agar memahami aturan main dengan baik dan jangan merugikan daerah. “Bagi yang akan habis masa jabatannya atau tidak berpeluang maju lagi dalam Pilkada serentak, saya minta untuk tetap menyukseskan Pilkada serentak ini,” pintanya.
Selain para bupati, Gubernur Lukas Enembe juga meminta KPUD dan Panwaslu agar lebih baik dalam proses seleksi sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan baik.”Juga kepada teman-teman dari kepolisian agar dapat membantu memgamankan Pilkada serentak dan bupati harus siapkan anggaran untuk itu juga,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menjelaskan bahwa setelah Perppu Pilkada ditetapkan sebagai UU pada 18 Februari lalu dimana dalam Pasal 201 disebutkan bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dan Januari hingga Juni dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Dengan merujuk pada pasal tersebut maka pihaknya berkoordinasi dengan Gubernur Papua untuk mengundang Bupati dan KPUD 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak.
“Karena tahapan penyelenggaraan Pilkada mulai bulan Mei 2015, mau tidak mau kami harus mengundang bupati dan KPUD yang menggelar Pilkada serentak karena pada semester pertama bulan Desember 2015, di Papua ada 11 Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak,”jelasnya.
Menurut Arisoy untuk semester pertama tahun 2015 pembiayaan penyelenggaraan Pilkada serentak dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten sedangkan untuk semester kedua tahun 2017 baru ada sharing dana dengan APBN untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.
Untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku sudah melakukan pertemuan dengan 11 KPUD yang akan menggelar Pilkada serentak. Dari hasil pertemuan tersebut, setiap KPUD sudah menyampaikan prediksi anggaran yang akan dibutuhkan.
“Untuk Kabupaten Keerom prediksi anggarannya Rp 20 miliar dan Pemkab baru siapkan Rp 5 miliar. Waropen Rp 25 miliar dan belum ada alokasi dari Pemda, Asmat Rp 31 miliar dan baru ada Rp 15 miliar, Kabupaten Merauke Rp 48 miliar dan bupati siapkan Rp 40 miliar. Untuk Nabire, kami belum dapat prediksi dana tetapi bupati sanggupi berapa yang diminta KPUD. Kalau Boven Digoel Rp 60 miliar karena pemekaran kampung, Yahukimo Rp 65 miliar, Yalimo Rp 42 miliar, Pegunungan Bintang Rp 35 miliar dan Kabupaten Mamberamo Raya Rp 15 miliar,” bebernya.
Diakuinya, pendanaan menjadi hal krusial, sehingga dirinya berharap hal ini menjadi perhatian dari para bupati yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.”Kita berharap perhatian penuh dari para bupati yang melaksanakan Pilkada serentak untuk membantu proses pendanaan bagi KPUD,” tukasnya.
Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku telah banyak belajar dari penyelenggaraan Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, sehingga bertekad untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2015 ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik, MA menuturkan bahwa Panwaslu di kabupaten dibentuk satu bulan sebelum tahapan Pilkada karena sifatnya ad hock, dimana statusnya berbeda dengan Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI yang bersifat permanen.”Pilkada serentak ini, kami bentuk 7 Timsel untuk melaksanakan tahapan seleksi terhadap anggota Panwaslu yang kini telah berjalan,”tambahnya. [CenderawasihPos]
Gubernur Lukas Enembe meminta agar 11 bupati tersebut mempersiapkan segalar sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada khususnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah. “Bapak-bapak (bupati, red) harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan KPU maupun Panwaslu. Selian itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili juga harus mendata penduduk dengan baik, karena data penduduk setiap saat berubah,” ungkap Gubernur Lukas Enembe pada rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Bupati 11 kabupaten bersama dengan 11 KPU kabupaten di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/3).
Gubernur Lukas Enembe berharap 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini bisa melaksanakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.”Kalau waktunya sudah ditentukan, jangan ada yang ganggu-ganggu lagi karena sudah secara nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe meminta kepada bupati yang pada Pilkada serentak nanti masih ingin maju, agar memahami aturan main dengan baik dan jangan merugikan daerah. “Bagi yang akan habis masa jabatannya atau tidak berpeluang maju lagi dalam Pilkada serentak, saya minta untuk tetap menyukseskan Pilkada serentak ini,” pintanya.
Selain para bupati, Gubernur Lukas Enembe juga meminta KPUD dan Panwaslu agar lebih baik dalam proses seleksi sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan baik.”Juga kepada teman-teman dari kepolisian agar dapat membantu memgamankan Pilkada serentak dan bupati harus siapkan anggaran untuk itu juga,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menjelaskan bahwa setelah Perppu Pilkada ditetapkan sebagai UU pada 18 Februari lalu dimana dalam Pasal 201 disebutkan bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dan Januari hingga Juni dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Dengan merujuk pada pasal tersebut maka pihaknya berkoordinasi dengan Gubernur Papua untuk mengundang Bupati dan KPUD 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak.
“Karena tahapan penyelenggaraan Pilkada mulai bulan Mei 2015, mau tidak mau kami harus mengundang bupati dan KPUD yang menggelar Pilkada serentak karena pada semester pertama bulan Desember 2015, di Papua ada 11 Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak,”jelasnya.
Menurut Arisoy untuk semester pertama tahun 2015 pembiayaan penyelenggaraan Pilkada serentak dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten sedangkan untuk semester kedua tahun 2017 baru ada sharing dana dengan APBN untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.
Untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku sudah melakukan pertemuan dengan 11 KPUD yang akan menggelar Pilkada serentak. Dari hasil pertemuan tersebut, setiap KPUD sudah menyampaikan prediksi anggaran yang akan dibutuhkan.
“Untuk Kabupaten Keerom prediksi anggarannya Rp 20 miliar dan Pemkab baru siapkan Rp 5 miliar. Waropen Rp 25 miliar dan belum ada alokasi dari Pemda, Asmat Rp 31 miliar dan baru ada Rp 15 miliar, Kabupaten Merauke Rp 48 miliar dan bupati siapkan Rp 40 miliar. Untuk Nabire, kami belum dapat prediksi dana tetapi bupati sanggupi berapa yang diminta KPUD. Kalau Boven Digoel Rp 60 miliar karena pemekaran kampung, Yahukimo Rp 65 miliar, Yalimo Rp 42 miliar, Pegunungan Bintang Rp 35 miliar dan Kabupaten Mamberamo Raya Rp 15 miliar,” bebernya.
Diakuinya, pendanaan menjadi hal krusial, sehingga dirinya berharap hal ini menjadi perhatian dari para bupati yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.”Kita berharap perhatian penuh dari para bupati yang melaksanakan Pilkada serentak untuk membantu proses pendanaan bagi KPUD,” tukasnya.
Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku telah banyak belajar dari penyelenggaraan Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, sehingga bertekad untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2015 ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik, MA menuturkan bahwa Panwaslu di kabupaten dibentuk satu bulan sebelum tahapan Pilkada karena sifatnya ad hock, dimana statusnya berbeda dengan Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI yang bersifat permanen.”Pilkada serentak ini, kami bentuk 7 Timsel untuk melaksanakan tahapan seleksi terhadap anggota Panwaslu yang kini telah berjalan,”tambahnya. [CenderawasihPos]