Jusuf Kalla Singgung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Saat Kongres KNPI di Jayapura

KOTA JAYAPURA - "Setahun lagi kita (Indonesia) akan masuk era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, di hadapan seribuan pemuda dari berbagai provinsi di Tanah Air.

Para pemuda dari 34 provinsi di Indonesia itu berkumpul di arena Kongres XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di gedung olahraga (GOR) Cenderawasih, di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kongres KNPI di Bumi Cenderwasih itu berlangsung sejak 24-28 Februari 2015, dan Wapres Jusuf Kalla menyempatkan diri mengisi materi terkait solidaritas pemuda memperkokoh NKRI, pada Kamis (26/2) pagi.

Hadir dalam momentum itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko.

Dari mimbar arena kongres, Wapres Jusuf Kalla menekankan apa yang harusnya dilakoni oleh KNPI di masa kini hingga masa mendatang, seperti kreatif berpikir dan bertindak tidak hanya mengarah kepada kepentingan politik semata, tetapi juga mendorong kemajuan bangsa di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur, ketenagakerjaan, teknologi dan bidang lainnya yang lebih riil.

"Harapan saya, KNPI ke depan punya pikiran-pikiran cerdas untuk kemajuan bangsa. Kalau setiap pimpinan KNPI berpikir politik, menjadi gubernur dan anggota DPR/DPRD, bupati, atau menteri, maka pasti akan hancur (potensi perpecahan)," ujarnya.

Jusuf Kalla yang akrab disapa JK kemudian mengajak para pengurus KNPI dan pemuda Indonesia lainnya untuk berpikir sesuai keinginan bangsa, yakni pikiran yang berguna bagi kebanyakan masyarakat Indonesia.

Ia lalu menyinggung soal pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir 2015 atau efektifnya di 2016.

Menurut JK, ketika MEA diberlakukan maka penduduk ASEAN bebas memperdagangkan komoditi di wilayah ASEAN, dan juga bebas bekerja di negara-negara ASEAN.

"Jika tidak punya hal yang lebih (pikiran kreatif) maka bukan hanya akan menjadi sampah negara ini, tetapi juga penduduk negara lainnya, dan itu sebabnya harus sungguh-sungguh sebab mereka (penduduk negara ASEAN lainnya) yang akan maju melebihi kita (Indonesia)," ujarnya.

Oleh karena itu, kata JK, tidak ada pilihan lain kecuali selalu bersemangat namun bukan hanya urusan politik, tetapi juga dalam hal kreatifitas berkarya nyata untuk kemajuan pembangunan.

Putra Sulawesi Selatan yang masih memimpin Palang Merah Indonesia ini, mencoba mengajak Pemuda Indonesia untuk sedikit menengok pemuda Amerika yang relatif maju pola pikirnya.

"Lihat pemuda Amerika yang maju, namun semuanya dimulai dari kemampuan berpikir, tangan yang kuat untuk bekerja dan hati yang tulus," ujar JK yang disambut tepuk tangan meriah.

JK kemudian menyimpulkan bangsa Indonesia membutuhkan perubahan untuk memasuki era MEA, setidaknya perubahan yang mendasar seperti pola pikir dan tindakan ke arah yang lebih baik.

Semua itu, kata JK, harus diwujudnyatakan dalam bentuk tanggung jawab kepada diri pribadi, kelompok masyarakat, dan negara.

"Maka kiranya KNPI ke depan dapat jadi pioner bangsa dalam berbagai perubahan menuju kemajuan, termasuk menyongsong MEA," ujarnya.

Tentu Wapres JK tidak ingin saat MEA diberlakukan, perpindahan penduduk tenaga kerja akan meningkat, dan tenaga profesional dan terampil asing menyerbu Indonesia, lalu satu-satunya peluang kerja bagi masyarakat Indonesia hanya tenaga kasar di negeri sendiri atau di negara-negara tetangga yang lebih makmur.

KesiapanPada awal 2015 Indonesia bersama sembilan negara ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA, termasuk modal untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing kawasan sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020 yang tercetus dalam KTT ke-2 ASEAN pada 1997.

MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada 1992.

MEA akan menjadikan kawasan Asia Tenggara seperti sebuah negara besar, dan penduduk di kawasan ASEAN akan mempunyai kebebasan untuk melanglang buana, masuk ke satu negara dan keluar dari negara lain di kawasan ASEAN tanpa membutuhkan paspor.

Dengan demikian, penduduk ASEAN akan mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi pekerjaan yang dianggap memberi keuntungan dan kepuasan. Peusahaan juga bebas memilih lokasi pabrik dan kantor perusahaan di kawasan negara-negara ASEAN.

Menurut Staf Direktorat Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan (Kemdag) Astari Wirastuti, kini Indonesia tengah berada pada arus perdagangan global yang mau tidak mau harus bisa bersaing dengan asing.

"Untuk itu, diimbau kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus bersiap diri, bersaing dengan produk asing," ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga tidak ingin disebut tidak siap menghadapi MEA, sehingga Presiden Indonesia ketika masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 37 tahun 2014, dan instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2014, untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan MEA.

Namun tentunya seluruh masyarakat ASEAN harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang, mengingat persaingan di dunia kerja akan semakin meningkat saat diberlakukannya MEA.

Konsep MEA mengikuti konsep Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa sebelum terbentuknya Uni Eropa.

Pemberlakuan zona MEA dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat ASEAN dengan Tiongkok dan India dalam rangka menarik investor, memperbesar kesempatan dan lapangan kerja dan mewujudkan terjadinya transfer ilmu dan teknologi di seluruh kawasan ASEAN.

Pemerintah Indonesia telah bekerja keras mempersiapkan strategi menghadapi MEA, maka rakyat Indonesia pun harusnya mulai bersiap-siap agar tidak terpuruk dalam kemajuan zaman. [Antara]