Tim Teknis Nilai Pomako Layak jadi Lokasi Pembangunan Smelter
pada tanggal
Wednesday, 18 February 2015
KOTA JAYAPURA – Ketua Tim Teknis Pembangunan Smelter Papua, Bangun Manurung mengatakan daerah Pomako, Mimika layak untuk bangun Smelter. Pasalnya kawasan ini sudah ada perencanaan tata ruang, pabrik semen, amdal serta pelabuhan.
“Daripada mencari lokasi baru harus membuat perencanaanya lagi, justru bisa saja akan membatalkan projek ini, karena pemerintah Pusat melihat kesiapan Papua untuk waktu sekarang ini, karena menurut mereka di Gresik sudah siap, padahal lahannya belum ada (masih laut) dan harus ditimbun,” kata Bangun Manurung kepad wartawan, di Jayapura, Papua, Selasa (17/2/2015).
Langkah berikutnya, ujar Manurung pada Rabu (18/2/2015) Pusat akan rapat untuk menentukan strategi smelter smelter yang ada di Indonesia. “Jadi akan diitung produk konsentrat di seluruh Indonesia itu untuk jangka menengah dan panjang berapa juta ton. Misalnya di Papua 900 ribu ton, Gresik berapa dan tempat lain berapa, nanti strateginya seperti itu dengan penambang penambang yang sudah ada. Nanti ada penambang baru lagi dari Gorontalo,” ucapnya.
Lanjutnya, pada minggu depan akan ada rapat di Menko Perekonomian untuk membicarakan soal kawasan industri di Timika. “Jadi pusat merespon ini dengan sangat cepat, untuk itu Rabu depan Gubernur akan mempresentasikan kawasan indsutri Timika, yang jelas smelter ini adalah sebagai pemicu kawasan industri berikutnya,” katanya.
Untuk daerah, kata Manurung karena lokasi sudah ada, maka yang harus dibuat adalah Peraturan Daerah (Perda) tata ruang. “Ini adalah langkah pertama yang harus dipersiapkan. Kemudian ada ijin ijin yang bersifat lokal baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat karea kedepan akan menjadi kawasan industri. Untuk itu harus ada aturan aturan soal kawasan industri,” kata Manurung.
Sedangkan keterkaitan dengan PT Freeport, mengingat pusat hanya memberikan ijin ekspor selama enam bulan kedepan dan akan dievaluasi kembali, maka harus sudah ada MoU.
“Jadi nanti yang dinilai adalah kesiapan mereka untuk menyalurkan konsentrat ke smelter yang dibangun. Ini mungkin salah satu syarat yang akan diminta pemerintah sebagai kesiapan untuk membangun smelter, karena bukan lagi Freeport yang melakukan pembangunan tetapi pihak ketiga,” katanya.
Mengenai pihak ketiga, yang selama ini sudah berkoordinasi dengan Gubernur adalah pihak Non Ferrous China (NFC) dengan teknologi dari Kanada (SKS). “Nanti mereka yang akan membangun dan didanai oleh NFC,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan saat ini pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 1.000 hektar. Sedangkan untuk masalah pelepasan adat akan ditinjau oleh tim yang sudah di bentuk Gubernur. [Jubi]