Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat
pada tanggal
Thursday, 26 February 2015
MANOKWARI - Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat Aminadap Asmuruf menyatakan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan harus merepresentasikan partai politik.
“Kita berharap bahwa jabatan alat-alat kelengkapan dewan merepresentatifkan berdasarkan pimpinan dewan yang ada, sehingga satu partai atau fraksi tidak mendominasi atau merebut posisi alat-alat kelengkapan,” kata Aminadap Asmuruf, baru-baru ini.
Sikap kritis Aminadap Asmuruf ini menyikapi revisi tata tertib (tatib) DPR Papua Barat (DPR PB) yang hingga kini masih digodok oleh Pansus. Dia mencontohkan misalnya, partai Golkar menyabet sekaligus tiga posisi pimpinan pada alat-alat kelengkapan.
Tujuan merepresentasikan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan adalah, memaksimalkan kontrol internal lembaga agar bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, semua fraksi dirasa perlu memiliki pimpinan di dalam alat-alat tersebut.
“Jadi fungsi pengawasan, legislasi, kontrol, dan anggaran berjalan baik. Tidak mesti didominasi atau dikuasi hanya oleh satu partai saja. Demokrat berharap mendapatkan yang wajar sesuai partai pemenang,” ujar Aminadap Asmuruf.
Aminadap Asmuruf menambahkan, fraksi Demokrat menghendaki jabatan di komisi, badan sehingga akan dikoordinasikan dengan partai politik lainnya yang menempati kursi unsur pimpinan DPR. “Seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem,” pungkasnya. [CahayaPapua]
“Kita berharap bahwa jabatan alat-alat kelengkapan dewan merepresentatifkan berdasarkan pimpinan dewan yang ada, sehingga satu partai atau fraksi tidak mendominasi atau merebut posisi alat-alat kelengkapan,” kata Aminadap Asmuruf, baru-baru ini.
Sikap kritis Aminadap Asmuruf ini menyikapi revisi tata tertib (tatib) DPR Papua Barat (DPR PB) yang hingga kini masih digodok oleh Pansus. Dia mencontohkan misalnya, partai Golkar menyabet sekaligus tiga posisi pimpinan pada alat-alat kelengkapan.
Tujuan merepresentasikan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan adalah, memaksimalkan kontrol internal lembaga agar bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, semua fraksi dirasa perlu memiliki pimpinan di dalam alat-alat tersebut.
“Jadi fungsi pengawasan, legislasi, kontrol, dan anggaran berjalan baik. Tidak mesti didominasi atau dikuasi hanya oleh satu partai saja. Demokrat berharap mendapatkan yang wajar sesuai partai pemenang,” ujar Aminadap Asmuruf.
Aminadap Asmuruf menambahkan, fraksi Demokrat menghendaki jabatan di komisi, badan sehingga akan dikoordinasikan dengan partai politik lainnya yang menempati kursi unsur pimpinan DPR. “Seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem,” pungkasnya. [CahayaPapua]