Lukas Enembe Sumpah Tidak Akan Bahas Otsus Plus di Jakarta
pada tanggal
Thursday, 12 February 2015
Menurut Gubernur Lukas Enembe bahwa penundaan pembahasan Daf RUU Otsus Plus itu memunculkan rasa kekecewaan. Karena sudah satu bulan di Jakarta dan satu tahun lebih mengurus RUU Otsus Plus namun akhirnya ditolak dan diundur untuk masuk dalam Prolegnas prioritas 2015 melainkan diusulkan masuk dalam Prolegnas 2016 mendatang.
“Kita sudah berjuang selama sebulan di Jakarta dengan harapan Draf RUU itu masuk kedalam Prolegnas 2015 tapi ternyata diundurkan sampai Prolegnas 2016. Ini yang mengecewakan kami karena sebulan sudah ada di Jakarta mengurus ini,”ungkapnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, Draf RUU Otsus itu sudah disetujui dan sudah ada sikap tegas dari fraksi-fraksi di DPR-RI yang mendukung. Misalnya ada tujuh fraksi yang menyetujui namun dua fraksi yang menolak. Ironisnya lagi, hanya pemerintah pusat yang menolak melalui Kemenpolhukam dan Kemenkumham. Hal ini menjadi pertanyaan kenapa tujuh fraksi kalah dibanding dua fraksi.
“Dua kementerian ini kan dibawah kendali Presiden Jokowi, tapi kenapa menolak keras Draf RUU Otsus Plus untuk dibahas dalam Prolegnas 2015. Padahal kami sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi dan sudah didukung langsung oleh Presiden. Dan barang ini sudah berposes,”ujarnya.
Menurut Gubernur bahwa proses atau tahapan Draf RUU Otsus Plus ini sudah menjadi pembahasan tahap satu sehingga tidak perlu lagi diulang kembali atau diundurkan lagi. Dan seharusnya dalam tahun ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Dengan kondisi seperti ini, lanjut Gubernur maka pihaknya akan bersikap jelas bahwa solusi tawaran yang disampaikan Presiden Jokowi adalah dialog.
Oleh karena itu, pihaknya meminta supaya segera disusun format dialognya dengan baik karena sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah pihaknya sudah menyampaikan bahwa solusi untuk Papua adalah Otsus Plus.
Gubernur menambahkan, karena Draf RUU Otsus Plus sudah diundur dan ditolak maka dengan tegas pihaknya selaku Gubernur Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menegaskan bahwa siapapun yang mengundang dirinya ke Jakarta sekalipun itu Presiden Jokowi maka pihaknya tidak akan datang untuk membicarakan masalah Otsus Plus.
“Ini sudah selesai. Sayonara dan selamat tinggal. Saya tidak akan datang ke Jakarta untuk mengurus barang ini karena sudah selesai. Tapi kalau untuk masalah lain silahkan namun untuk bicara Otsus Plus maka saya tidak ada datang memenuhi undangan tersebut sekalipun itu Presiden Jokowi,” tegasnya.
Terhadap sikap lain, kata Gubernur pihaknya sudah menjelaskan bahwa proses yang terjadi dari awal sampai saat ini dan selanjutnya pihaknya menunggu tawaran pemerintah pusat untuk opsi dialog. Bahkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka pihaknya akan mengawal dialog tersebut sebagaimana yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi.
“Dialog model seperti apa dan bagaimana maka nanti akan kita ikuti saja. Perlu diingat bahwa tugas pemerintah daerah sudah selesai dan saat ini tugasnya MRP sebagai roh dan jiwa Otsus tersebut,”tandasnya. [PapuaPos]