Kementerian ESDM Ancam Tutup Operasi PT Freeport
pada tanggal
Wednesday, 25 February 2015
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam akan menutup operasi PT Freeport Indonesia dalam tiga bulan. Hal tersebut jika terbukti perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak menunjukan keseriusannya untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara R Sukhyar mengatakan, pencabutan izin operasi dilakukan jika Freeport tidak menunjukan kemajuan pembelian teknologi untuk smelter.
"Kita minta tiga bulan komitmen pembelian teknologi. Kalau tidak ada stop," kata di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin menyatakan niatnya untuk membangun pabrik smelter di Papua.
Untuk memuluskan hal tersebut dalam waktu dekat dia akan melakukan pertemuan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Papua. "Saya tetap, saya akan jelaskan ke Muspida," paparnya.
Maroef bilang, saat ini sedang membangun smelter terlebih dahulu di Gresik karena mengejar perpanjangan amandemen kontrak pertambangan. Sehingga lanjutnya izin ekspor konsentrat tidak dibekukan.
"Berapa lama kita menunggu kalau bangun di Papua tak terhenti operasional. Tidak pernah ada, Freeport tidak ingin bangun Papua," tandasnya. [Liputan6]
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara R Sukhyar mengatakan, pencabutan izin operasi dilakukan jika Freeport tidak menunjukan kemajuan pembelian teknologi untuk smelter.
"Kita minta tiga bulan komitmen pembelian teknologi. Kalau tidak ada stop," kata di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin menyatakan niatnya untuk membangun pabrik smelter di Papua.
Untuk memuluskan hal tersebut dalam waktu dekat dia akan melakukan pertemuan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Papua. "Saya tetap, saya akan jelaskan ke Muspida," paparnya.
Maroef bilang, saat ini sedang membangun smelter terlebih dahulu di Gresik karena mengejar perpanjangan amandemen kontrak pertambangan. Sehingga lanjutnya izin ekspor konsentrat tidak dibekukan.
"Berapa lama kita menunggu kalau bangun di Papua tak terhenti operasional. Tidak pernah ada, Freeport tidak ingin bangun Papua," tandasnya. [Liputan6]