Keluarga Besar Mahasiswa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (KABISMA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen Minta Penembakan di Paniai Ditindak Lanjuti
pada tanggal
Saturday 21 February 2015
KOTA JAYAPURA - Sedikitnya 50 orang masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (KABISMA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen melakukan demo damai di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (18/2).
Aksi ini dalam rangka meminta kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur dan juga DPR Papua untuk segera menindaklanjuti tim investigasi kasus penembakan di Paniai pada tanggal 8 desember 2014 lalu yang menewaskan 4 orang warga sipil.
Ditengah-tengan unjuk rasa, sebagian mahasiswa membentangkan spanduk yang bertuliskan, KABISMA Uncen menuntut Presiden RI untuk segera menyelesaikan kasus penembakan di Kabupaten Paniai yang menewaskan 4 orang warga sipil, Presiden RI TNI/Polri untuk segera mengungkap kasus penembakan di Paniai.
“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi. Kami masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Paniai habis di bantai diatas tanah kami sendiri. Jadi kami mohon kepada bapak dan ibu anggota dewan, kami dianggap dan segera tindak lanjuti kasus ini agar kami tahu pemerintah itu adil. Dan kalau tidak bisa memihak kepada rakyat, jangan menjadi anggota dewan, karena masih banyak masyarakat Papua yang bisa menjadi dewan dan mau memperhatikan rakyat Papua, “ kata Septi Meidogda selaku
Koordinator demo dan juga sebagai Ketua Komisi D MPM Uncen.
Septi dalam orasinya juga mengatakan, kami ingin berkarya di negeri kami sendiri, tapi nyatanya kami di bunuh dan ditindas diatas tanah kami sendiri. “Jadi tidak salah kalau sebagaian masyarakat Papua meminta merdeka karena hal-hal seperti ini, “ tandasnya.
Dikatakan, TNI/Polri punya mekanisme dalam menembak bukan asal menembak. Kami ini manusia, bukan hewan yang dengan sembarang bisa di tembak begitu saja.
Salah satu pendemo dalam orasinya mengatakan, pembunuhan yang terjadi diatas tanan ini, itu karena di sengaja yang telah di rekayasa oleh orang-orang tertentu yang bermain diatas tanah ini. Jika ada ada kasusu pembunuhan, mereka selalu mengatasnamakan OTK. Padahal yang memproduksi senjata adalah Negara Indonesia.
“Mana pertanggungjawaban kalian hari ini. Jika negara sudah tidak menganggap kami labih baik kami tidak usah jadi warga Indoensia. Kami berharap kepada anggota DPR Papua, jangan hanya diam di tempat duduk tapi ketika masyarakat berteriak di depan gedung putih ini atau di rumah rakyat ini kalian harus keluar dan merespon aspirasi kami. Harus sampaikan sesuatu yang membuat kami puas. Tidak boleh berdiam diri saja, kalian harus bantu rakyat yang sudah ditindas oleh oknum-oknum, “tandasnya.
Lanjutnya, rakyat punya hak dan kewenangan, namun aparat kemanan yang ada di atas tanah ini melakukan kejahatan, kami selalu diintimidasi dan di bunuh. Padahal kami punya hak hidup yang sama diatas negeri ini.
“Kami hanya mau tahu sampai dimana kinerja TNI/Polri dalam menangani kasus ini, kenapa sampai sekarang kasus ini belum di usut juga pelakunya, “ ujarnya.
Setelah melakukan orasi, para pendemo ditemui oleh beberapa anggota DPRP, diantaranya; Tang Wie Long, H. Samsunar Rasyid, Sinut Busup, Diky Nawipa, dan Laurensus Kadepa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Septi Meidogda, meminta kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Gubernur dan DPR Papua untuk segera menyelesaikan kasus penembakan yang menewaskan 4 orang warga sipil di Kabupaten Paniai.
“Semua tim investigasi yang telah dibentuk oleh legislative dan eksekutif segera mempertanggung jawabkan hasil investigasi di hadapan keluarga korban penembakan dan rakyat Papua. Para pelaku penembakan tersebut juga harus di proses secara mekanisme dalam UU yang berlaku di NKRI, “ tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRP yang juga sebagai Ketua Tim Investigasi kasus Paniai, Dicky Nawipa mengatakan, hasil yang pihaknya sampaikan di hadapan massa prndemo adalah hasil resmi dari penyelidikan investigasi di lapangan.
“Tim investigasi dari Provinsi Papua sudah turun ke lapangan tapi belum ada realisasi dari kasus tersebut dan saya akan terus memperjuangkan untuk mengungkap kasus ini karena saya juga anak dari suku Mee, “ ucapnya.
Kata Dicky, pada aat penjelasan dari institusi TNI/Polri harus ada mahasiswa yang mendengarkan dan menanggapi penjelasan tersebut agar semua tahu hasilnya seperti apa.
H. Samsunar Rasyid yang juga sebagai anggota di Komisi I DPR Papua menambahkan, bahwa penembakan tersebut sengaja dilakukan dan kejadian tersebut bukan ditengah hutan tetapi kejadian itu di depan Koramil dan Polsek Kabupaten Paniai.
“Kami juga sudah melihat secara langsung di lapangan dan telah menemukan banyak kejanggalan dalam kejadian tersebut, “ ungkapnya. [PasificPost]
Aksi ini dalam rangka meminta kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur dan juga DPR Papua untuk segera menindaklanjuti tim investigasi kasus penembakan di Paniai pada tanggal 8 desember 2014 lalu yang menewaskan 4 orang warga sipil.
Ditengah-tengan unjuk rasa, sebagian mahasiswa membentangkan spanduk yang bertuliskan, KABISMA Uncen menuntut Presiden RI untuk segera menyelesaikan kasus penembakan di Kabupaten Paniai yang menewaskan 4 orang warga sipil, Presiden RI TNI/Polri untuk segera mengungkap kasus penembakan di Paniai.
“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi. Kami masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Paniai habis di bantai diatas tanah kami sendiri. Jadi kami mohon kepada bapak dan ibu anggota dewan, kami dianggap dan segera tindak lanjuti kasus ini agar kami tahu pemerintah itu adil. Dan kalau tidak bisa memihak kepada rakyat, jangan menjadi anggota dewan, karena masih banyak masyarakat Papua yang bisa menjadi dewan dan mau memperhatikan rakyat Papua, “ kata Septi Meidogda selaku
Koordinator demo dan juga sebagai Ketua Komisi D MPM Uncen.
Septi dalam orasinya juga mengatakan, kami ingin berkarya di negeri kami sendiri, tapi nyatanya kami di bunuh dan ditindas diatas tanah kami sendiri. “Jadi tidak salah kalau sebagaian masyarakat Papua meminta merdeka karena hal-hal seperti ini, “ tandasnya.
Dikatakan, TNI/Polri punya mekanisme dalam menembak bukan asal menembak. Kami ini manusia, bukan hewan yang dengan sembarang bisa di tembak begitu saja.
Salah satu pendemo dalam orasinya mengatakan, pembunuhan yang terjadi diatas tanan ini, itu karena di sengaja yang telah di rekayasa oleh orang-orang tertentu yang bermain diatas tanah ini. Jika ada ada kasusu pembunuhan, mereka selalu mengatasnamakan OTK. Padahal yang memproduksi senjata adalah Negara Indonesia.
“Mana pertanggungjawaban kalian hari ini. Jika negara sudah tidak menganggap kami labih baik kami tidak usah jadi warga Indoensia. Kami berharap kepada anggota DPR Papua, jangan hanya diam di tempat duduk tapi ketika masyarakat berteriak di depan gedung putih ini atau di rumah rakyat ini kalian harus keluar dan merespon aspirasi kami. Harus sampaikan sesuatu yang membuat kami puas. Tidak boleh berdiam diri saja, kalian harus bantu rakyat yang sudah ditindas oleh oknum-oknum, “tandasnya.
Lanjutnya, rakyat punya hak dan kewenangan, namun aparat kemanan yang ada di atas tanah ini melakukan kejahatan, kami selalu diintimidasi dan di bunuh. Padahal kami punya hak hidup yang sama diatas negeri ini.
“Kami hanya mau tahu sampai dimana kinerja TNI/Polri dalam menangani kasus ini, kenapa sampai sekarang kasus ini belum di usut juga pelakunya, “ ujarnya.
Setelah melakukan orasi, para pendemo ditemui oleh beberapa anggota DPRP, diantaranya; Tang Wie Long, H. Samsunar Rasyid, Sinut Busup, Diky Nawipa, dan Laurensus Kadepa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Septi Meidogda, meminta kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Gubernur dan DPR Papua untuk segera menyelesaikan kasus penembakan yang menewaskan 4 orang warga sipil di Kabupaten Paniai.
“Semua tim investigasi yang telah dibentuk oleh legislative dan eksekutif segera mempertanggung jawabkan hasil investigasi di hadapan keluarga korban penembakan dan rakyat Papua. Para pelaku penembakan tersebut juga harus di proses secara mekanisme dalam UU yang berlaku di NKRI, “ tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRP yang juga sebagai Ketua Tim Investigasi kasus Paniai, Dicky Nawipa mengatakan, hasil yang pihaknya sampaikan di hadapan massa prndemo adalah hasil resmi dari penyelidikan investigasi di lapangan.
“Tim investigasi dari Provinsi Papua sudah turun ke lapangan tapi belum ada realisasi dari kasus tersebut dan saya akan terus memperjuangkan untuk mengungkap kasus ini karena saya juga anak dari suku Mee, “ ucapnya.
Kata Dicky, pada aat penjelasan dari institusi TNI/Polri harus ada mahasiswa yang mendengarkan dan menanggapi penjelasan tersebut agar semua tahu hasilnya seperti apa.
H. Samsunar Rasyid yang juga sebagai anggota di Komisi I DPR Papua menambahkan, bahwa penembakan tersebut sengaja dilakukan dan kejadian tersebut bukan ditengah hutan tetapi kejadian itu di depan Koramil dan Polsek Kabupaten Paniai.
“Kami juga sudah melihat secara langsung di lapangan dan telah menemukan banyak kejanggalan dalam kejadian tersebut, “ ungkapnya. [PasificPost]