Abraham Octovianus Atururi Akui Tugas Pemerintahan Papua Barat Semakin Berat
pada tanggal
Thursday, 26 February 2015
“Karena semua tahu kalau tahun-tahun kedepan itu kita akan dihadapkan banyak masalah politik, pemekaran, pencalonan bupati, gubernur, walikota. Maka dari itu seharusnya DPRD harus memilih orang benar-benar tepat,” kata kata gubernur usai mengikuti rapat paripurna DPR Papua Barat, pekan lalu.
Rapat paripurna dalam rangka pengumuman kematian wakil gubernur Papua Barat, ini dilaksanakan oleh DPR Papua Barat (DPR PB) menindaktlanjuti radiogram Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam waktu 15 hari kedepan akan dilaksanan rapat penetapan calon wakil gubernur terpilih. Sebagai partai pengusung Golkar telah mengusulkan 6 nama kadernya kepada gubernur.
Diantaranya, Irene Manibuy (mantan anggota DPR-RI), Jhonatan. A.Jumame (wakil ketua DPR PB), Origenes Nauw (Anggota DPR PB), Amos Hendrik May (Wakil Ketua Bidang Organisasi – DPD Golkar Provinsi Papua Barat, dan dua fungsionaris DPD Golkar lainnya masing-masing Johan Yosep Auri, dan Dominggus Buiney.
“Kalau saya tinggal bilang ya atau tidak. Golkar telah mengajukan nama dan tinggal melihat nama-nama tersebut yang mana paling tepat. Yang penting bagi saya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan,” ujar gubernur sembari mengatakan perempuan yang paling tepat.
Disamping itu, dukungan kuat dari kalangan masyarakat asli Papua maupu non Papua kepada Irene Manibuy. Dukungan disampaikan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Provinsi Papua Barat, Kabupaten dan Kota Sorong serta masyarakat 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni.
Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Anike Sabami mengatakan, telah menerima banyak aspirasi masyarakat – yang menghendaki figur Irene Manibuy mendampingi Gubernur Abraham. O.Atururi.
Majelis Rakyat Papua Provinsi Barat (MRP PB) telah mengeluarkan rekomendasi kultural bagi Irene Manibuy. Rekomendasi itu telah disampaikan kepada gubernur Papua Barat pada 9 Februari lalu.
“Saya berharap penentuan nama calog wakil gubernur adalah, bukan orang-orang yang sedang tersangkut kasus korupsi. Ini benar-benar
untuk sebuah proses perubahan,” ujarnya.
Figur Irene Manibuy merupakan anak asli Papua yang menjadi aset untuk pembangunan di tanah Papua. “Irene Manibuy sudah memberikan bukti hasil kerja saat menjabat sebagai anggota DPR-RI,” kata anggota Tim Kerja LMA 7 Suku, Lazarus Yohanes.
Sekretaris Kerukunan Keluarga dari Sulawesi Tenggara Papua Barat, La Ode Gondohi mengatakan, sosok Irene Manibuy pantas menjadi wakil Gubernur mengantikan (alm) Rahimin Kantjong.
“Ini momen yang penting seorang perempuan pertama kalinya menjadi wakil gubernur di Papua Barat. Ini sejarah baru,” ujarnya.
Ketua Himpunan Pedagang Kami Lima (HIPKI) Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Syarif Nari mengatakan saatnya memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam pemerintahan.
“Konsep pembangunan beliau (Irene Manibuy) benar-benar menyentuh masyarakat di daerah ini. Inilah figur “Ibu pembangunan”. Irene Manibuy adalah ibu pembangunan Papua Barat,” ungkapnya.
Terpisah, ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Provinsi Papua Barat, Marinus Bonepai mengimbau partai politik pendukung, agar tidak menciptakan polemik terkait pergantian wakil gubernur.
“Aturan dan mekanisme terkait pengusulan calon wakil gubernur sudah sangat jelas. Jangan bikin polemik yang akan membuat masyarakat bingungan,” tutupnya. [CahayaPapua]