Masyarakat Amungme Kecewa Putusan RUPS PT Freeport Indonesia
pada tanggal
Thursday, 15 January 2015
Yopi Kilangin mengatakan sejak awal masyarakat Papua menghendaki salah satu tokoh Papua akan memimpin PT Freeport Indonesia, setelah perusahaan tambang emas dan tembaga itu beroperasi selama 48 tahun di tanah adat Amungme dan Kamoro.
Namun ironisnya, kata Yopi, suara orang Papua sama sekali tidak didengar dan diperhitungkan oleh para pemegang saham, utamanya James Robert Moffet selaku pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc dan Presiden RI Joko Widodo.
"Kami betul-betul kecewa dan sangat menyesal seakan-akan suara kami orang Papua sama sekali tidak didengarkan. Kami mempertanyakan, apa yang Moffet dan Jokowi pikirkan untuk orang Papua. Perusahaan ini sudah datang mengambil tambang, menghabiskan kami punya gunung-gunung, membuat rusak semua lingkungan, dan masyarakat terpinggirkan," kata Yopi di Timika, Rabu (14/1/2015).
Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh utama di balik peristiwa penandatanganan dokumen 'Januari Agreement' 1974 itu mempertanyakan apakah setelah hampir 50 tahun Freeport beroperasi di Papua tidak ada seorang pun figur setempat yang bisa memimpin Freeport.
Padahal semua posisi penting dalam pemerintahan di Papua saat ini entah gubernur, bupati, wali kota dan lainnya diduduki putra-putri asli Papua.
"Apakah betul orang Papua tidak punya kemampuan. Ukurannya apa? Toh semua provinsi dan kabupaten/kota di Papua dipimpin oleh anak-anak asli. Masa tidak ada satu orang Papua pun untuk perusahaan ini," kritik Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.
Ia meyakini bahwa penunjukkan Maroef Sjamsuddin, seorang purnawirawan Marsekal Muda TNI AU yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014 itu sebagai Presdir PT Freeport Indonesia tidak lepas dari campur tangan Jokowi selaku Presiden RI.
"Saya yakin terpilihnya Pak Maroef ada pesan khusus dari Jokowi. Kalau memang demikian, mungkin Jokowi punya kepedulian terhadap orang Papua dengan cara yang lain," ujarnya.
Menurut Yopi, Presdir PT Freeport Indonesia yang baru tersebut memiliki tugas utama yaitu mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat Amungme dan Kamoro selama ini.
Tuntutan utama masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang telah diperjuangkan puluhan tahun tersebut mencakup pembayaran kompensasi atas pemakaian tanah ulayat masyarakat mulai dari Pelabuhan Portsite Amamapare hingga lokasi tambang terbuka Grasberg dan sungai-sungai yang selama ini dipakai sepihat oleh Freeport untuk melanggengkan operasinya.
"Semua orang boleh membicarakan apa saja tentang latar belakang beliau, tapi tugas Pak Maroef yaitu mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat. Kami tidak menolak beliau sebagai personal, tapi sadarlah bahwa kami sedang kecewa dengan keputusan pemegang saham, terutama Presiden Jokowi," ujarnya.
Ia berharap pergantian Presdir Freeport kali ini merupakan masa transisi untuk mempersiapkan secara matang putra-putri terbaik Papua agar nantinya dapat dipercayakan untuk memimpin Freeport.
"Kalau memang demikian, sudah tentu kami mendukung, tapi apa jaminannya bahwa setelah era Pak Maroef ada anak-anak Papua yang diorbitkan. Harapan kami ini adalah jembatan terakhir dan untuk itu diperlukan adanya jaminan nyata dari Moffet dan Presiden Jokowi," kata Yopi Kilangin.
Presdir PT Freeport Indonesia yang baru, Maroef Sjamsuddin usai terpilih di Jakarta beberapa hari lalu berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua.
"Saya menerima kesempatan untuk memimpin PT Freeport Indonesia. Ini merupakan saat yang paling menarik bagi PT Freeport yang akan mengembangkan tambang baru di Papua yang akan memberikan banyak manfaat bagi karyawan, masyarakat setempat, pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan sepanjang beberapa dekade yang akan datang," kata Maroef yang meraih gelar Master of Business Administration di Jakarta Institute Management Studies. [Antara]