Dituding Sunat Uang Tunjangan, Letko Luqman Arief Diperiksa
pada tanggal
Wednesday, 14 January 2015
KOTA JAYAPURA - Komandan Kodim 1714/PJ atas nama, Letkol Luqman Arief, Selasa (13/1) menjalani pemeriksaan di Kodam XVII/Cenderawasih karena diduga memotong uang tunjangan lauk pauk dan dana pengamanan bagi 50 prajurit TNI bawahannya secara pihak.
Komandan Korem (Danrem) 173/PVB, Brigjen TNI Chamim Besari saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya membenarkannya.”Memang Dandim Puncak Jaya diperiksa langsung tadi siang di Kodam seputar pendalaman saja terkait kasus yang berkembang di Puncak Jaya. Biarlah dulu dia disana agar tenang dulu di Kodam,” ujar Besari kepada wartawan, Selasa (13/1/2015).
Soal pemindahan Dandim Puncak Jaya, Dandrem mengklaim, tidak dapat memastikan pemindahan Dandim puncak Jaya dengan kasus dugaan penyunatan anggaran ULP dan tunjakan 50 prajurit TNI Kodim 1714 tersebut. Ia mengaku tidak ingin berestimasi sebab, kewenangan penuh ada di tingkat Pusat.
Diberitakan sebelumnya, 50 anggota Kodim 1714/PJ berkumpul di ruang TV Makodim 1714/PJ untuk di bagikan tambahan uang pamrahwan yang sudah terlanjur di potong oleh Dandim setempat sebesar Rp500 Ribu dan pemberian dana TMMD bagi anggota yang melaksanakan TMMD sebesar 650 ribu rupiah.
Selanjutnya, anggota Kodim 1714/PJ mengumpulkan uang pamrahwan yang dibagikan oleh Dandim dan sebanyak 60 orang anggota diperintahkan menandatangani laporan bukti penerimaan uang pelaksanaan TMMD ke 93 tahun 2014. Akan tetapi seluruh anggota Kodim ini enggan menandatangani laporan. Beberapa jam kemudian, 50 Orang melaksanakan longmars ke Kotis selanjutnya menuju Pos Kompas dengan harapan Pangdam 17/Cenderawasih datang ke Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara Langsung kepada Pangdam 17/ Cendrawasih.
Sementara Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Francen Siahaan menegaskan tidak ada anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan aksi demo di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, terkait dugaan pemotongan hak-hak prajurit.
"Tidak ada prajurit yang melakukan aksi demo di Mulia," kata Mayjen TNI Siahaan kepada Antara Jayapura, Selasa, saat dikonfirmasi soal laporan adanya aksi demo prajurit di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
Ia mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Danrem 173 Brigjen TNI Hamim Besari yang saat ini sudah berada di Mulia, ternyata tidak tidak ada masalah anggota TNI di sana.
"Tidak ada aksi (demo) dari prajurit," kata Pangdam seraya menambahkan bahwa pemotongan hak prajurit itu tidak ada.
"Saya akan memberikan keterangan sekembalinya dari kunjugan ke korban banjir di Nimboran," ujar Mayjen TNI Siahaan.
Sementara itu, menurut salah seorang prajurit Kodim 1714/PJ yang enggan disebutkan namanya kepada mengaku memang ada pemotongan tunjangan yang dilakukan oleh Dandim setempat, sejak tahun 2014 lalu.
Dia mengaku kesal dengan tindakan Dandim tersebut, pasalnya pemotongan tidak lazim, mengingat harga barang di wilayah Puncak Jaya terbilang mahal. “ Kecewa iya, tapi kami mau bagaimana lagi, ini sudah langsung dilakukan oleh atasan kami. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,ya paling kami hanya terima saja,” tukasnya. [PapuaPos]
Komandan Korem (Danrem) 173/PVB, Brigjen TNI Chamim Besari saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya membenarkannya.”Memang Dandim Puncak Jaya diperiksa langsung tadi siang di Kodam seputar pendalaman saja terkait kasus yang berkembang di Puncak Jaya. Biarlah dulu dia disana agar tenang dulu di Kodam,” ujar Besari kepada wartawan, Selasa (13/1/2015).
Soal pemindahan Dandim Puncak Jaya, Dandrem mengklaim, tidak dapat memastikan pemindahan Dandim puncak Jaya dengan kasus dugaan penyunatan anggaran ULP dan tunjakan 50 prajurit TNI Kodim 1714 tersebut. Ia mengaku tidak ingin berestimasi sebab, kewenangan penuh ada di tingkat Pusat.
Diberitakan sebelumnya, 50 anggota Kodim 1714/PJ berkumpul di ruang TV Makodim 1714/PJ untuk di bagikan tambahan uang pamrahwan yang sudah terlanjur di potong oleh Dandim setempat sebesar Rp500 Ribu dan pemberian dana TMMD bagi anggota yang melaksanakan TMMD sebesar 650 ribu rupiah.
Selanjutnya, anggota Kodim 1714/PJ mengumpulkan uang pamrahwan yang dibagikan oleh Dandim dan sebanyak 60 orang anggota diperintahkan menandatangani laporan bukti penerimaan uang pelaksanaan TMMD ke 93 tahun 2014. Akan tetapi seluruh anggota Kodim ini enggan menandatangani laporan. Beberapa jam kemudian, 50 Orang melaksanakan longmars ke Kotis selanjutnya menuju Pos Kompas dengan harapan Pangdam 17/Cenderawasih datang ke Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara Langsung kepada Pangdam 17/ Cendrawasih.
Sementara Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Francen Siahaan menegaskan tidak ada anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan aksi demo di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, terkait dugaan pemotongan hak-hak prajurit.
"Tidak ada prajurit yang melakukan aksi demo di Mulia," kata Mayjen TNI Siahaan kepada Antara Jayapura, Selasa, saat dikonfirmasi soal laporan adanya aksi demo prajurit di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
Ia mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Danrem 173 Brigjen TNI Hamim Besari yang saat ini sudah berada di Mulia, ternyata tidak tidak ada masalah anggota TNI di sana.
"Tidak ada aksi (demo) dari prajurit," kata Pangdam seraya menambahkan bahwa pemotongan hak prajurit itu tidak ada.
"Saya akan memberikan keterangan sekembalinya dari kunjugan ke korban banjir di Nimboran," ujar Mayjen TNI Siahaan.
Sementara itu, menurut salah seorang prajurit Kodim 1714/PJ yang enggan disebutkan namanya kepada mengaku memang ada pemotongan tunjangan yang dilakukan oleh Dandim setempat, sejak tahun 2014 lalu.
Dia mengaku kesal dengan tindakan Dandim tersebut, pasalnya pemotongan tidak lazim, mengingat harga barang di wilayah Puncak Jaya terbilang mahal. “ Kecewa iya, tapi kami mau bagaimana lagi, ini sudah langsung dilakukan oleh atasan kami. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,ya paling kami hanya terima saja,” tukasnya. [PapuaPos]