5 Kapal Perintis Berhenti Beroperasi akibat Tender Operasi
pada tanggal
Thursday, 15 January 2015
KOTA JAYAPURA - Lima unit kapal masing-masing KM Sabuk Nusantara 29, KM Papua Baru, KM Papua Tiga, KM Lestari dan KM Marthen Indey yang melayani jalur perintis di pesisir Papua sejak pekan lalu berhenti beroperasi.
Beberapa kapal itu hanya bersandar di Pelabuhan APO Jayapura. Akibatnya penumpang dengan tujuan beberapa kabupaten seperti Waropen, Memberamo Raya, Sarmi, Yapen Waropen terlantar. Ironisnya, kepastian kapan kapal perintis itu akan kembali melani masyarakat hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Belum tahu kapan kami bisa kembali ke daerah, sebab petugas tidak memberitahukan kapan kepastiannya,” ujar Liana, salah satu penumpang tujuan Kaso, Kabupaten Mamberamo Raya kepada Papua Pos, Senin, (13/1/2015).
Wanita satu anak yang datang berlibur Natal bersama keluarganya di Jayapura, mengaku terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra selama di Jayapura sambil menunggu kepastian keberangkatan kapal Marten Indey, salah satu kapal melayani hingga ke Mamberamo Raya.
“Mau naik pesawat ke Mamberamo Raya, tapi tiket per orang hampir mencapai Rp3 juta, jelas ini sangat berat, ya kami hanya bisa menunggu saja kapal kapal perintis berangkat,” ucapnya dengan nada sedih.
Masalah seperti ini, bukan baru pertama kali. Namun beberapa kali terjadi. Akibatnya masyarakat yang memanfaatkan jasa perintis menjadi korban.
Informasi dari Kementerian Perhubungan Direktorak Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura menyebutkan kapal-kapal perintis ini memang belum beroperasi sebab proses tender terhadap operator sampai ada pemenangnya, sementara ini masih berlangsung.
Instansi ini memang bertanggungjawab melaksanakan proses tender sampai pada siapa pemenangnya. Biaya operasional kapal-kapal ini berasal dari kementerian perhubungan dengan menggunakan anggaran APBN yang nantinya dilimpahkan kepada swasta setelah ada pemenang tender.
Kecuali kapal Papua Baru yang adalah milik Pemerintah Provinsi Papua. Untuk biaya operasionalnya menggunakan dana APBD Provinsi Papua.
Salah satu operator layanan perintis yang ditemui, enggan berkomentar. Dari penelusuran, diperoleh informasi, bahwa pada prinsipnya mereka siap beroperasi hanya tinggal menunggu siapa pemenang tender.
Berulangnya masalah pelayaran perintis ini membuat prihatin Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketua Komisi IV DPRP yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Boy Dawir mengaku masalah ini menjadi catatan penting untuk diperjuankan komisinya.
Boy mengatakan, harus ada upaya kongkrit dari pemerintah pusat untuk masalah pelayaran perintis supaya tidak mengorbankan rakyat.
“Jika perlu ada penambahan kapal baru untuk melayani rute perintis di Papua termasuk pesawat untuk daerah pegunungan dan selatan,” ujar Boy Dawir kepada Papua Pos melalui ponselnya, Senin, (13/1/2015).
Penambahan kapal baru perlu dilakukan, menyusul kapal-kapal perintis yang ada saat ini sudah memasuki usia usur.
Politisi asal Partai Demokrat ini menuturkan, untuk kapal Papua Baru yang menjadi asset Pemprov Papua perlu dibicarakan lagi agar pengelolaanya jauh lebih baik.
“Dari informasi yang kami dapat, memang kapal ini belum bisa berlayar karena ada gangguan mesin. Daripada dipaksakan berakibat fatal, sebaiknya tidak berlayar. Ini jauh lebih baik,” ucapnya.
Anggota Komisi IV DPRP lainnya, Thomas Sondegau meminta pemerintah pusat untuk membenahi manajemen sistem pelayaran perintis di Papua.
Hal ini harus dilakukan kementerian perhubungan, sebab kejadian seperti ini sudah beberapa kali terulang. Yang ujungnya, masyarakat menjadi korban.
“Jangan karena belum ditender, kemudian pelayanan kepada masyarakat terhenti. Mestinya ada solusi sebab masalah ini sudah beberapa kali terjadi,” katanya.
Thomas juga meminta pemerintah pusat maupun DPR RI untuk turun langsung ke Papua untuk melihat kondisi pelayaran perintis di Papua seperti apa.[PapuaPos]
Beberapa kapal itu hanya bersandar di Pelabuhan APO Jayapura. Akibatnya penumpang dengan tujuan beberapa kabupaten seperti Waropen, Memberamo Raya, Sarmi, Yapen Waropen terlantar. Ironisnya, kepastian kapan kapal perintis itu akan kembali melani masyarakat hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Belum tahu kapan kami bisa kembali ke daerah, sebab petugas tidak memberitahukan kapan kepastiannya,” ujar Liana, salah satu penumpang tujuan Kaso, Kabupaten Mamberamo Raya kepada Papua Pos, Senin, (13/1/2015).
Wanita satu anak yang datang berlibur Natal bersama keluarganya di Jayapura, mengaku terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra selama di Jayapura sambil menunggu kepastian keberangkatan kapal Marten Indey, salah satu kapal melayani hingga ke Mamberamo Raya.
“Mau naik pesawat ke Mamberamo Raya, tapi tiket per orang hampir mencapai Rp3 juta, jelas ini sangat berat, ya kami hanya bisa menunggu saja kapal kapal perintis berangkat,” ucapnya dengan nada sedih.
Masalah seperti ini, bukan baru pertama kali. Namun beberapa kali terjadi. Akibatnya masyarakat yang memanfaatkan jasa perintis menjadi korban.
Informasi dari Kementerian Perhubungan Direktorak Jenderal Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura menyebutkan kapal-kapal perintis ini memang belum beroperasi sebab proses tender terhadap operator sampai ada pemenangnya, sementara ini masih berlangsung.
Instansi ini memang bertanggungjawab melaksanakan proses tender sampai pada siapa pemenangnya. Biaya operasional kapal-kapal ini berasal dari kementerian perhubungan dengan menggunakan anggaran APBN yang nantinya dilimpahkan kepada swasta setelah ada pemenang tender.
Kecuali kapal Papua Baru yang adalah milik Pemerintah Provinsi Papua. Untuk biaya operasionalnya menggunakan dana APBD Provinsi Papua.
Salah satu operator layanan perintis yang ditemui, enggan berkomentar. Dari penelusuran, diperoleh informasi, bahwa pada prinsipnya mereka siap beroperasi hanya tinggal menunggu siapa pemenang tender.
Berulangnya masalah pelayaran perintis ini membuat prihatin Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ketua Komisi IV DPRP yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Boy Dawir mengaku masalah ini menjadi catatan penting untuk diperjuankan komisinya.
Boy mengatakan, harus ada upaya kongkrit dari pemerintah pusat untuk masalah pelayaran perintis supaya tidak mengorbankan rakyat.
“Jika perlu ada penambahan kapal baru untuk melayani rute perintis di Papua termasuk pesawat untuk daerah pegunungan dan selatan,” ujar Boy Dawir kepada Papua Pos melalui ponselnya, Senin, (13/1/2015).
Penambahan kapal baru perlu dilakukan, menyusul kapal-kapal perintis yang ada saat ini sudah memasuki usia usur.
Politisi asal Partai Demokrat ini menuturkan, untuk kapal Papua Baru yang menjadi asset Pemprov Papua perlu dibicarakan lagi agar pengelolaanya jauh lebih baik.
“Dari informasi yang kami dapat, memang kapal ini belum bisa berlayar karena ada gangguan mesin. Daripada dipaksakan berakibat fatal, sebaiknya tidak berlayar. Ini jauh lebih baik,” ucapnya.
Anggota Komisi IV DPRP lainnya, Thomas Sondegau meminta pemerintah pusat untuk membenahi manajemen sistem pelayaran perintis di Papua.
Hal ini harus dilakukan kementerian perhubungan, sebab kejadian seperti ini sudah beberapa kali terulang. Yang ujungnya, masyarakat menjadi korban.
“Jangan karena belum ditender, kemudian pelayanan kepada masyarakat terhenti. Mestinya ada solusi sebab masalah ini sudah beberapa kali terjadi,” katanya.
Thomas juga meminta pemerintah pusat maupun DPR RI untuk turun langsung ke Papua untuk melihat kondisi pelayaran perintis di Papua seperti apa.[PapuaPos]