Yotam Wonda Bantah Pernyataan Mesak Kogoya Terkait Kericuhan Pra Paripurna DPRD Tolikara
pada tanggal
Sunday, 21 December 2014
KOTA JAYAPURA - Salah satu anggota terpilih DPRD Kabupaten Tolikara periode 2014-2019, Yotam Wonda,SH mewakili rekan-rekannya membantah pernyataan Wakil Ketua II DPRD Tolikara, Mesak Kogoya yang menyebutkan dirinya bersama tiga rekan lainnya memicu terjadinya kericuhan saat sidang pra paripurna yang digelar di Hotel Sahid, Selasa (16/12) lalu seperti yang diberitakan media ini, Kamis (18/12).
“Pernyataan itu tidak benar dan merupakan pembohongan publik, sebab fakta yang terjadi tidak seperti itu. Kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak terpuji , kotor seperti yang ditudukan pada kami, bila perlu sebagai bukti bisa dilihat pada CCTV milik hotel,” ucap Yotam Wonda kepada Papua Pos di Jayapura, Kamis (18/12/2014).
Yotam menjelaskan kedatangan dirinya bersama tiga rekan anggota DPRD terpilih sebenarnya berniat bertemu dengan bupati karena saat itu ada sidang yang digelar DPRD Tolikara di hotel Sahid. Sebab, sebelunya bupati sudah menjanjikan untuk bertemu. Namun hingga lima hari berjalan pihaknya belum bisa bertemu juga.
“Waktu kami tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13.00 bertepatan dengan makan siang. Saat itu sebagian anggota DPRD sedang makan dan mengambil makanan, kami justru memilih duduk di tempat yang sudah disediakan, bukan seperti yang diberitakan kami sedang makan. Justru pak Mesak yang melihat kami langsung menyampaikan yang bukan anggota DPRD tidak diperbolehkan masuk dan meninggalkan ruangan,” ujarnya.
Yotam mengatakan, secara manusiawi apa yang disampaikannya membuat dirinya bersama rekan-rekan yang lain, tersingung sebab secara de fakto kami adalah anggota DPRD Tolikara periode 2014-2019 yang siap dilantik sehingga dirinya menyuruh untuk membubarkan rapat tersebut.
“Kami yang balik bertanya apakah mereka sah atau tidak sebab kepengurusan DPRD Tolikara periode 2009-2014 sudah berakhir 18 November 2014, harusnya mereka tahu diri rapat-rapat itu inskontitusional, tidak sah karena SK mereka sudah berakhir, yang benar adalah tim anggaran dibawa untuk dibahas provinsi, tapi kami sudah legowo untuk menyelamatakan daerah supaya anggaran APBD tidak terpotong, ” katanya.
”Kejadian saat itu terjadi situasional, sebagai akibat dari adanya penyampaian Mesak Kogoya sendiri yang menyuruh saya dan rekan-rekan DPRD terpilih keluar dari ruangan,namun tidak ada insiden dorong-mendorong, kejadian itu berlangsung sekitar 2-3 menit,” tambahnya.
Mestinya kata Yotam sebagai tokoh politik senior, Mesak Kogoya harusnya lebih bijaksana dan arif dengan memanggil dirinya bersama rekan-rekanya untuk menanyakan niat apa sampai datang ke tempat digelarnya rapat. Bukan malah melontarkan kata-kata seperti itu yang membuat kami tersinggung.
Yotam menuturkan masalah ini sendiri sudah diselesaikan di Polda Papua. “Setelah kami klarifikasi duduk persoalan di Polda ternyata masalah ini tidak rumit. Ini hanya kesalapahaman saja, kita juga saling melakukan permintaan maaf, kami juga sudah sampaikan kepada bupati dan wakil bupati, dan bupati juga menyadari ini juga sebagai akibat janji dari bupati sendiri untuk bertemu DPRD terpilih, tapi mengalami penundaan,” katanya.
Yotam mengakui, sudah kesepakatan di Polda bahwa pembahasan anggaran perubahan dan LKPJ dibahas DPRD periode lama. Sedangkan RAPBD 2015 akan dibahas DPRD periode 2014-2019.
Untuk itu Yotam berharap proses SK pelantikan DPRD Tolikara yang sudah berada di Pemprov Papua agar dipercepat sehingga pelantikan bisa digelar sebelum 25 desember.”Jika dilantik sebelum Natal, maka ini akan menjadi kado bagi masyarakat Tolikara. Kami harap pak gubernur bisa segera menandatangani SK pelantikan DPRD Tolikara terpilih,” pintanya.[PapuaPos]
“Pernyataan itu tidak benar dan merupakan pembohongan publik, sebab fakta yang terjadi tidak seperti itu. Kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak terpuji , kotor seperti yang ditudukan pada kami, bila perlu sebagai bukti bisa dilihat pada CCTV milik hotel,” ucap Yotam Wonda kepada Papua Pos di Jayapura, Kamis (18/12/2014).
Yotam menjelaskan kedatangan dirinya bersama tiga rekan anggota DPRD terpilih sebenarnya berniat bertemu dengan bupati karena saat itu ada sidang yang digelar DPRD Tolikara di hotel Sahid. Sebab, sebelunya bupati sudah menjanjikan untuk bertemu. Namun hingga lima hari berjalan pihaknya belum bisa bertemu juga.
“Waktu kami tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13.00 bertepatan dengan makan siang. Saat itu sebagian anggota DPRD sedang makan dan mengambil makanan, kami justru memilih duduk di tempat yang sudah disediakan, bukan seperti yang diberitakan kami sedang makan. Justru pak Mesak yang melihat kami langsung menyampaikan yang bukan anggota DPRD tidak diperbolehkan masuk dan meninggalkan ruangan,” ujarnya.
Yotam mengatakan, secara manusiawi apa yang disampaikannya membuat dirinya bersama rekan-rekan yang lain, tersingung sebab secara de fakto kami adalah anggota DPRD Tolikara periode 2014-2019 yang siap dilantik sehingga dirinya menyuruh untuk membubarkan rapat tersebut.
“Kami yang balik bertanya apakah mereka sah atau tidak sebab kepengurusan DPRD Tolikara periode 2009-2014 sudah berakhir 18 November 2014, harusnya mereka tahu diri rapat-rapat itu inskontitusional, tidak sah karena SK mereka sudah berakhir, yang benar adalah tim anggaran dibawa untuk dibahas provinsi, tapi kami sudah legowo untuk menyelamatakan daerah supaya anggaran APBD tidak terpotong, ” katanya.
”Kejadian saat itu terjadi situasional, sebagai akibat dari adanya penyampaian Mesak Kogoya sendiri yang menyuruh saya dan rekan-rekan DPRD terpilih keluar dari ruangan,namun tidak ada insiden dorong-mendorong, kejadian itu berlangsung sekitar 2-3 menit,” tambahnya.
Mestinya kata Yotam sebagai tokoh politik senior, Mesak Kogoya harusnya lebih bijaksana dan arif dengan memanggil dirinya bersama rekan-rekanya untuk menanyakan niat apa sampai datang ke tempat digelarnya rapat. Bukan malah melontarkan kata-kata seperti itu yang membuat kami tersinggung.
Yotam menuturkan masalah ini sendiri sudah diselesaikan di Polda Papua. “Setelah kami klarifikasi duduk persoalan di Polda ternyata masalah ini tidak rumit. Ini hanya kesalapahaman saja, kita juga saling melakukan permintaan maaf, kami juga sudah sampaikan kepada bupati dan wakil bupati, dan bupati juga menyadari ini juga sebagai akibat janji dari bupati sendiri untuk bertemu DPRD terpilih, tapi mengalami penundaan,” katanya.
Yotam mengakui, sudah kesepakatan di Polda bahwa pembahasan anggaran perubahan dan LKPJ dibahas DPRD periode lama. Sedangkan RAPBD 2015 akan dibahas DPRD periode 2014-2019.
Untuk itu Yotam berharap proses SK pelantikan DPRD Tolikara yang sudah berada di Pemprov Papua agar dipercepat sehingga pelantikan bisa digelar sebelum 25 desember.”Jika dilantik sebelum Natal, maka ini akan menjadi kado bagi masyarakat Tolikara. Kami harap pak gubernur bisa segera menandatangani SK pelantikan DPRD Tolikara terpilih,” pintanya.[PapuaPos]