Yan Mandenas Merasa Diperlakukan Setengah Hati
pada tanggal
Tuesday, 23 December 2014
KOTA JAYAPURA – Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat DPR Papua, Yan P Mandenas, S.Sos, M.Si, tidak ingin jika memiliki jabatan di Komisi, apalagi dirinya dipilih sebagai Wakil Ketua Komisi B DPR Papua.
“Kami dari fraksi hanya ingin menjadi penyeimbang saja, meski ditawari tiga jabatan unsur pimpinan alat kelengkapan dewan,” kata Yan Mandenas kepada wartawan di DPR Papua, pada Jumat (19/12).
Alasan itu menurut Yan Mandenas, karena dirinya merasa diperlakukan setengah hati. Padahal, Fraksi yang dipimpin memiliki anggota terbanyak, yakni memperoleh 10 orang setelah Fraksi ‘penguasa’ parlemen Papua, Demokrat dengan 15 anggota.
“Kalau mau dilihat dari penempatan anggota setiap fraksi, hanya Demokrat dan Hanura yang paling banyak mengutus anggotanya. Demokrat tiga anggota setiap komisi dan Hanura dua anggota. Tapi karena koaliasi yang sudah terbangun di luar, kami melihat merasa tidak berimbang,” kata Yan P Mandenas, Jumat (19/12).
Seharusnya, menurut mantan Ketua Komisi D DPR Papua merupakan satu-satunya vokal demi rakyat itu menilai, seharusnya Fraksi Hanura minimal mendapat satu posisi ketua komisi. Namun kenyataannya, fraksi yang dipimpinnya itu, ternyata diberikan posisi satu sekretaris komisi, satu wakil ketua dan ketua badan kehormatan.
Sementara, lanjutnya, Fraksi lain diberikan poisisi menduduki tiga sampai empat pimpinan alat kelengkapan. Dimana, satu ketua, satu wakil dan satu sekretaris. “Jadi daripada kami berikan setengah hati, maka kami harus kembalikan untuk tidak menduduki jabatan itu. Kami lebih jadi anggota biasa saja supaya lebih memilih penyeimbang,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, Yan Mandenas, bahwa akan lebih baik jika ia bersama anggota fraksinya menjadi anggota biasa di setiap alat kelengkapan dewan.
“Silahkan Demokrat dan koalisinya menempatkan kader mereka di posisi itu. Akan lebih baik kalau kami jadi anggota bisa dan tetap bekerja untuk masyarakat. Kami tidak mengejar jabatan. Yang penting bagaimana memproteksi kepentingan rakyat,” katanya.
Kata dia, prinsipnya, pihaknya tidak bersebarang dengan fraksi manapun di DPR Papua. “Kami tetap mitra, tapi tetap kami akan mengontrol dan mengkritiki kebijakan dan keputusan yang tidak pro rakyat. Makanya kami pilih jadi fraksi penyeimbang,” katanya. [BintangPapua]
“Kami dari fraksi hanya ingin menjadi penyeimbang saja, meski ditawari tiga jabatan unsur pimpinan alat kelengkapan dewan,” kata Yan Mandenas kepada wartawan di DPR Papua, pada Jumat (19/12).
Alasan itu menurut Yan Mandenas, karena dirinya merasa diperlakukan setengah hati. Padahal, Fraksi yang dipimpin memiliki anggota terbanyak, yakni memperoleh 10 orang setelah Fraksi ‘penguasa’ parlemen Papua, Demokrat dengan 15 anggota.
“Kalau mau dilihat dari penempatan anggota setiap fraksi, hanya Demokrat dan Hanura yang paling banyak mengutus anggotanya. Demokrat tiga anggota setiap komisi dan Hanura dua anggota. Tapi karena koaliasi yang sudah terbangun di luar, kami melihat merasa tidak berimbang,” kata Yan P Mandenas, Jumat (19/12).
Seharusnya, menurut mantan Ketua Komisi D DPR Papua merupakan satu-satunya vokal demi rakyat itu menilai, seharusnya Fraksi Hanura minimal mendapat satu posisi ketua komisi. Namun kenyataannya, fraksi yang dipimpinnya itu, ternyata diberikan posisi satu sekretaris komisi, satu wakil ketua dan ketua badan kehormatan.
Sementara, lanjutnya, Fraksi lain diberikan poisisi menduduki tiga sampai empat pimpinan alat kelengkapan. Dimana, satu ketua, satu wakil dan satu sekretaris. “Jadi daripada kami berikan setengah hati, maka kami harus kembalikan untuk tidak menduduki jabatan itu. Kami lebih jadi anggota biasa saja supaya lebih memilih penyeimbang,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, Yan Mandenas, bahwa akan lebih baik jika ia bersama anggota fraksinya menjadi anggota biasa di setiap alat kelengkapan dewan.
“Silahkan Demokrat dan koalisinya menempatkan kader mereka di posisi itu. Akan lebih baik kalau kami jadi anggota bisa dan tetap bekerja untuk masyarakat. Kami tidak mengejar jabatan. Yang penting bagaimana memproteksi kepentingan rakyat,” katanya.
Kata dia, prinsipnya, pihaknya tidak bersebarang dengan fraksi manapun di DPR Papua. “Kami tetap mitra, tapi tetap kami akan mengontrol dan mengkritiki kebijakan dan keputusan yang tidak pro rakyat. Makanya kami pilih jadi fraksi penyeimbang,” katanya. [BintangPapua]