Yan Mandenas Dukung Rencana Pembentukan 22 DOB
pada tanggal
Sunday, 28 December 2014
KOTA JAYAPURA - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat pembentuk provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Kata Yan, rencana pemerintah pusat membentuk dua provinsi tambahan yakni Papua Tengah dan Papua Selatan bisa saja merupakan strategi pemerintah pusat dimasa kepemimpinan Jokowi memajukan pembangunan di Papua.
“Kini di Papua ada 29 kabupaten dan kota. Namun saya melihat gubernur sulit bisa mengontrol para bupati. Belum lagi kalau usulan pembentukan 22 DOB kabupaten di Papua diterima. Jadi harus diimbangi dengan pemekaran provinsi. DOB bisa jadi solusi pemerataan pembangunan jika memang sesuai prosedur,” kata Yan Mandenas, Sabtu (27/12).
Menurutnya, gagasan pemerintah pusat tak harus langsung direspon negatif oleh Pemerintah Provinsi dan semua kalang di Papua. Tak mungkin Papua dengan luas wilayah yang cukup besar, terus berada dalam satu provinsi.
“Saya pikir itu strategi yang baik agar pembangunan merata. Mengharapkan Otsus, hingga kini belum memberikan hasil yang signifikan. Meski 13 tahun Otsus berjalan, banyak hal yang masih belum menyentuh masyarakat,” ucapnya.
Meski mendukung kebijakan pemekaran Provinsi Papua, namun kata Yan, pembentukan DOB harus dengan kajian yang memadai. Tak hanya asal-asalan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
“Misalnya harus ada data pendukung dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), penempatan jumlah penduduk, melihat potensi daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus jadi tolok ukur,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Thimotius Murib menolak rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Alasannya, rencana pembentukan kedua provinsi itu, prosesnya tidak sesuai mekanisme.
“Selain itu, belum mendapat persetujuan dari DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP). Pemekaran provinsi bukan solusi menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Yang harus dilakukan adalah mengambil kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat,” kata Matius Murib kala itu. [Jubi]
Kata Yan, rencana pemerintah pusat membentuk dua provinsi tambahan yakni Papua Tengah dan Papua Selatan bisa saja merupakan strategi pemerintah pusat dimasa kepemimpinan Jokowi memajukan pembangunan di Papua.
“Kini di Papua ada 29 kabupaten dan kota. Namun saya melihat gubernur sulit bisa mengontrol para bupati. Belum lagi kalau usulan pembentukan 22 DOB kabupaten di Papua diterima. Jadi harus diimbangi dengan pemekaran provinsi. DOB bisa jadi solusi pemerataan pembangunan jika memang sesuai prosedur,” kata Yan Mandenas, Sabtu (27/12).
Menurutnya, gagasan pemerintah pusat tak harus langsung direspon negatif oleh Pemerintah Provinsi dan semua kalang di Papua. Tak mungkin Papua dengan luas wilayah yang cukup besar, terus berada dalam satu provinsi.
“Saya pikir itu strategi yang baik agar pembangunan merata. Mengharapkan Otsus, hingga kini belum memberikan hasil yang signifikan. Meski 13 tahun Otsus berjalan, banyak hal yang masih belum menyentuh masyarakat,” ucapnya.
Meski mendukung kebijakan pemekaran Provinsi Papua, namun kata Yan, pembentukan DOB harus dengan kajian yang memadai. Tak hanya asal-asalan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
“Misalnya harus ada data pendukung dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), penempatan jumlah penduduk, melihat potensi daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus jadi tolok ukur,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Thimotius Murib menolak rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Alasannya, rencana pembentukan kedua provinsi itu, prosesnya tidak sesuai mekanisme.
“Selain itu, belum mendapat persetujuan dari DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP). Pemekaran provinsi bukan solusi menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Yang harus dilakukan adalah mengambil kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat,” kata Matius Murib kala itu. [Jubi]