Wapres Jusuf Kalla Akui Subsidi Rp 17 Triliun ke Papua
pada tanggal
Wednesday, 17 December 2014
"Hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua hanya Rp 18 Triliun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp 35 Triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp 17 Triliun," katanya usai acara penandatangan nota kesepahaman antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).
Jusuf Kalla, yang sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI, mengatakan ke depan produktivitas masyarakat Papua mesti terus ditingkatkan untuk memajukan wilayah.
Dalam acara yang dihadiri Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Panglima TNI Moeldoko itu ia juga mengatakan bahwa pemerintah Papua mesti memperbaiki pengelolaan keuangan dan memberantas korupsi supaya tidak ada dana pembangunan yang diselewengkan.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengakui dana yang sudah diturunkan dari pusat, ternyata belum menjamin keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Persentase warga miskin di Papua masih berada pada angka 31,11 persen untuk periode Maret 2011- Maret 2012.
"Di Papua kemiskinan jauh melebihi rata-rata nasional, 30 persen. Padahal dana yang digelontorkan sudah luar biasa besarnya," ujar Irman.
"Dalam membangun bangsa, dana itu diperlukan tapi tidak segalanya. Semangat, tekad, kerja keras, terbuka," lanjutnya.
Menurut dia, kebijakan yang selama ini diterapkan harus dievaluasi agar meraih hasil maksimal. "Kita harus perbaiki bersama, sisi kebijakan harus kita perbaiki," tukasnya.
Dia menegaskan perlunya koordinasi dalam kebijakan baik pusat dan daerah maupun juga daerah dan daerah, pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi.
Selain itu, peraturan daerah pun harus disempurnakan agar hasilnya efektif.
"Ini yang harus menjadi perhatian kita semua dan dapat dukungan penuh supaya Papua bisa jadi provinsi yang setara dengan provinsi lain di Indonesia," pungkasnya. [Antara]